Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolres: Polisi Akan Identifikasi Perusuh di Depan Gedung KPK

Kompas.com - 13/09/2019, 17:11 WIB
Devina Halim,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolres Jakarta Selatan Kombes Bastoni Purnama mengatakan, polisi akan melakukan penegakan hukum pascarusuh yang terjadi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kerusuhan terjadi pada Jumat (13/9/2019) sore, di sela aksi demonstrasi terkait hasil seleksi pimpinan KPK periode 2019-2023 dan revisi UU KPK.

Bastoni mengatakan, polisi akan mendalami sejumlah bukti seperti dokumentasi saat terjadi kekerasan.

"Nanti akan kami lihat, baik dokumentasi atau foto video pelakunya akan kami identifikasi," kata Bastoni saat meninjau lokasi di gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat sore.

"Kemudian bukti-bukti lainnya akan kami kumpulkan. Kalau ada barang yang rusak atau dibakar nanti kami kumpulkan buktinya," ujar dia.

Baca juga: Polisi Polsek Setiabudi Sempat Minta Jajaran KPK Copot Kain Hitam yang Tutupi Logo KPK

Begitu pula dengan dugaan kekerasan yang dialami wartawan saat kerusuhan terjadi.

Namun, Bastoni juga mengimbau wartawan yang mengalami kekerasan untuk melapor agar dapat ditindaklanjuti.

"Nanti akan kami dalami kalau memang ada dari rekan-rekan wartawan yang mengalami kekerasan nanti saksi kita periksa," kata Bastoni.

"Silakan rekan wartawan yang terkena kekerasan membuat laporan kemudian dibuat visum dan dibuat laporan ke kita, nanti akan tindaklanjuti dengan proses penyidikan," tutur dia.

Namun, untuk saat ini, ia mengaku belum ada oknum yang diamankan terkait rusuh tersebut.

Baca juga: Unjuk Rasa Susulan Terjadi di Depan KPK, Lagi-lagi Dukung Revisi UU

Menurut Bastoni, kerusuhan awalnya dipicu karena ada kesalahpahaman antara kelompok pengunjuk rasa dengan pegawai KPK.

"Ada sedikit kesalahpahaman antara kelompok yang melakukan unjuk rasa terkait keputusan pansel capim KPK dengan pegawai atau wadah dari KPK," ujar dia.

Ia mengungkapkan, terdapat tiga aliansi yang terlibat. Namun, ia tidak mau mengungkapkan identitas ketiga aliansi tersebut.

"Tiga aliansi tersebut yang mendukung keputusan pansel capim KPK," ucap Bastoni.

Salah satu orang dari kelompok massa bernama Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Relawan Cinta NKRI berhasil merangsek masuk ke Gedung Merah Putih KPK untuk mencopot kain hitam yang menutupi logo KPK, Jumat (13/9/2019).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com