Cerita Firli soal Pertemuannya dengan Perempuan Ketum Parpol...

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon pimpinan terpilih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Periode 2019-2023 Firli Bahuri membeberkan pertemuannya dengan petinggi partai politik di sebuah hotel di Jakarta pada 1 November 2018.

Hal itu ia sampaikan dalam uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/9/2019).

Saat itu ia ditanya mengenai pelanggaran etik berat saat menjabat Deputi Penindakan KPK.

Ia mengatakan pertemuan itu tidak disengaja. Firli mengaku hadir atas undangan rekannya lalu bertemu dengan seorang ketua umum partai politik.

"Saya diundang oleh kawan saya, kebetulan dia adalah Wakabareskrim saya hadir di situ. Kebetulan ketua partai politik hadir dan beliau kenal individu saya," ujar Firli.

Baca juga: Terpilihnya Firli Jadi Sorotan, Anggota Komisi III: Enggak Mungkin Kita Puaskan Setiap Orang

Kendati demikian Firli tidak menyebutkan nama ketua umum parpol itu.

Ia hanya menyebut bahwa dia mengenal dekat suami dari ketua umum parpol tersebut.

Firli juga menegaskan bahwa tidak ada perbincangan mengenai politik dalam pertemuan itu.

"Almarhum suami beliau selalu intens dengan saya sejak saya pangkat Letnan Satu. Kalaupun disampaikan pertemuan dengan pimpinan partai politik, saya ingin katakan, saya bukan bertemu dengan pimpinan partai politik," katanya.

"Tapi saya bertemu dengan individu dan itu tidak ada pembicaraan apa pun dan itu bukan sengaja pertemuan," sambung Firli.

Baca juga: Tak Sampai 5 Menit Musyawarah, Komisi III Sepakati Firli Ketua KPK

Sebelumnya, KPK bahkan menyatakan bahwa Irjen Firli yang merupakan mantan Deputi Penindakan KPK telah melakukan pelanggaran etik berat.

Menurut Penasihat KPK Muhammad Tsani Annafari, Firli Bahuri melakukan pelanggaran hukum berat berdasarkan kesimpulan musyawarah Dewan Pertimbangan Pegawai KPK.

"Musyawarah itu perlu kami sampaikan hasilnya adalah kami dengan suara bulat menyepakati dipenuhi cukup bukti ada pelanggaran berat," kata Tsani dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (11/9/2019).

Baca juga: Pimpinan Baru KPK Dikritik, PDI-P Minta Mereka Buktikan Kinerjanya

Tsani mengatakan, pelanggaran etik berat yang dilakukan Firli itu berdasarkan pada tiga peristiwa.

Pertama, pertemuan Irjen Firli dengan mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat M Zainul Majdi pada 12 dan 13 Mei 2019. Padahal, saat itu KPK sedang menyelidiki dugaan korupsi kepemilikan saham PT Newmont yang melibatkan Pemerintah Provinsi NTB.

Firli tercatat pernah menjadi Kapolda NTB pada 3 Februari 2017 hingga 8 April 2018, sebelum menjadi Deputi Penindakan KPK.

Kedua, Firli melanggar etik saat menjemput langsung seorang saksi yang hendak diperiksa di lobi KPK Pada 8 Agustus 2018.

Ketiga, Fili pernah bertemu petinggi partai politik di sebuah hotel di Jakarta pada 1 November 2018.