Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Selain KPK, Ini Instansi-instansi yang Dikepalai Jenderal Polisi

Kompas.com - 13/09/2019, 16:06 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita ,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

Sebelum ditarik ke kementeria, Ronny pernah menjabat sebagai kepala Divisi Humas Polri dan Kapolda Bali.

3. Bulog
Penempatan Budi Waseso sebagai Direktur Utama Badan Urusan Logistik (Bulog) sempat dipertanyakan mengingat latar belakangnya sebagai polisi.

Baca juga: Firli Jadi Ketua KPK dan Saut Mundur, Ini Komentar Jokowi

Ia lebih sering berkecimpung di bidang reserse ketimbang menangani masalah pangan.

Namun, ia optimistis mampu menjalani tugas tersebut karena saat menjadi Kepala Bareskrim Polri, kasus yang ditanganinya beragam, termasuk soal pangan.

4. Kementerian PAN-RB

Komjen Pol (Purn) Syafruddin dilantik menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi pada 15 Agustus 2018.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), SyafruddinKOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTO Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Syafruddin

Sebelum itu, Syafruddin merupakan Wakil Kapolri periode 2016-2018.

Baca juga: Kapolda Sumsel Irjen Firli Terpilih Jadi Ketua KPK, Ini Kata Polri

Selama menjabat polisi, Syafruddin pernah menjabat ajudan wakil presiden di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla pada 2004.

5. BNN
Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) saat ini ditempati oleh Komjen Pol Heru Winarko sejak Maret 2018.

Ia menggantikan Budi Waseso yang digeser ke Bulog.

Sebelum mengepalai BIN, Heru merupakan Deputi Penindakan KPK sejak 2015.

6. BNPT
Komjen Pol Suhardi Alius menempati pucuk pimpinan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sejak 2016.

Ia menggantikan Jenderal Pol Tito Karnavian yang dilantik menjadi kapolri pada tahun tersebut.

Sebelum di BNPT, Suhardi merupakan Sekretaris Utama Lemhanas dan pernah menjadi Kabareskrim Polri.

Sejak berdiri pada 2010, Kepala BNPT selalu diisi oleh perwira Polri.

Kompas TV Pasca Presiden Joko Widodo mengirim surat ke DPR untuk mengirimkan dua menterinya membahas revisi undang-undang KPK, pimpinan KPK menyatakan penolakan terhadap revisi undang-undang KPK.<br /> <br /> Pimpinan KPK termasuk Ketua KPK Agus Rahardjo menggelar jumpa pers di halaman gedung KPK malam ini (12/9). Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, mempertanyakan revisi undang-undang KPK dilakukan sangat cepat, yakni setelah DPR mengirimkan draf revisi ke presiden, tak lama kemudian presiden setuju untuk membahasnya. Padahal menurut Laode ada batas waktu 60 hari untuk mempelajari draf revisi.<br />
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:



Terkini Lainnya

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Imigrasi Bakal Tambah 50 'Autogate' di Bandara Ngurah Rai

Imigrasi Bakal Tambah 50 "Autogate" di Bandara Ngurah Rai

Nasional
Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Nasional
Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Nasional
Imigrasi Bakal Terapkan 'Bridging Visa' Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Imigrasi Bakal Terapkan "Bridging Visa" Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com