Fahri Harap Pimpinan Baru Bisa Bersihkan KPK dari Kerja Politik

Kompas.com - 13/09/2019, 14:34 WIB
Anggota Komisi III DPR mengambil gambar memotret papan penghitungan suara calon Pimpinan KPK di Komisi III, komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/9/2019). Voting menghasilkan Capim KPK terpilih yaitu Firli Bahuri dengan 56 suara, Alexander Marwata dengan 53 suara, Nurul Ghufron dengan 51 suara, Nawawi Pomolango dengan 50 suara dan Lili Pintauli Siregar dengan 44 suara. ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDIAnggota Komisi III DPR mengambil gambar memotret papan penghitungan suara calon Pimpinan KPK di Komisi III, komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/9/2019). Voting menghasilkan Capim KPK terpilih yaitu Firli Bahuri dengan 56 suara, Alexander Marwata dengan 53 suara, Nurul Ghufron dengan 51 suara, Nawawi Pomolango dengan 50 suara dan Lili Pintauli Siregar dengan 44 suara.
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengucapkan selamat kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi 2019-2023 yang baru terpilih.

Fahri berharap pimpinan baru KPK ini bisa membersihkan lembaga antirasuah itu dari kerja-kerja politik.

"Kerja besar menunggu. Kembali pada pangkuan pertiwi, kembali pada konstitusi dan hukum. Hentikan segala kegiatan politik dan penggalangan intelijen. Bekerjalah sistematis dengan penguatan kordinasi, supervisi dan monitoring," kata Fahri dalam keterangan tertulisnya, Jumat (13/9/2019).

Baca juga: Jokowi Harap Revisi UU KPK Disikapi Tanpa Prasangka Berlebihan

Fahri mengusulkan pimpinan KPK yang saat ini segera demisioner. Ia juga meminta pegawai KPK untuk kembali bekerja profesional.

"Hentikan demonstrasi. Renungkan kembali makna bekerja untuk negara. Kalian bukan LSM. Konsepnya beda. Tapi yang mau kembali LSM silahkan mengundurkan diri hari ini juga," sambungnya.

Fahri menegaskan, politik hukum KPK adalah politik hukum negara yang diamanahkan konstitusi sebagai negara hukum yang demokratis.

Baca juga: Jokowi Tolak Penyadapan KPK Seizin Pengadilan, Padahal Memang Tak Ada di Draf Revisi...

Jika ada perbedaan pendapat antar lembaga, maka harus diselesaikan dengan koordinasi bukan demonstrasi.

"Sebagai lembaga independen, KPK harus dibersihkan dari kerja politik. Atas nama apapun," sambungnya.

Fahri mendorong KPK kedepannya harus mengutamakan kerja konsolidasi, supervisi dan monitoring.

Ia menyebut Komisioner KPK itu adalah wakil presiden ke-2. Sebab mereka kuat dan memiliki akses ke semua lembaga.

Baca juga: Firli jadi Ketua KPK dan Saut Mundur, Ini Komentar Jokowi

Maka, ia menilai KPK harus duduk bersama, semua lembaga: eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X