Nyatakan Sikap, Persatuan Guru Besar Indonesia Nilai Pembahasan Revisi UU KPK Tergesa-gesa

Kompas.com - 13/09/2019, 13:31 WIB
Persatuan Guru Besar Indonesia (Pergubi) menilai pembahasan revisi Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini sangat tergesa-gesa dan kurang akuntabel. Hal itu disampaikan oleh anggota Pergubi, Guru Besar pada Universitas Nasional (UNAS), Lijan Poltak Sinambela saat membaca pernyataan sikap Pergubi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (13/9/2019). KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANPersatuan Guru Besar Indonesia (Pergubi) menilai pembahasan revisi Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini sangat tergesa-gesa dan kurang akuntabel. Hal itu disampaikan oleh anggota Pergubi, Guru Besar pada Universitas Nasional (UNAS), Lijan Poltak Sinambela saat membaca pernyataan sikap Pergubi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (13/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Persatuan Guru Besar Indonesia (Pergubi) menilai, pembahasan revisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat tergesa-gesa dan kurang akuntabel.

Hal itu disampaikan oleh anggota Pergubi, Guru Besar pada Universitas Nasional (UNAS), Lijan Poltak Sinambela saat membaca pernyataan sikap Pergubi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (13/9/2019).

"Bahwa pembahasan revisi atau perubauan Undang-Undang KPK tersebut dirasa sangat tergesa-gesa, kurang akuntabel dan kurang melibatkan partisipasi publik," kata Lijan.

Baca juga: Ahli Tata Negara: Revisi UU KPK untuk Menguatkan KPK Itu Menyesatkan!

Ia juga mengatakan, sebenarnya tidak ada hal yang mendesak sehingga Undang-Undang KPK ini harus direvisi.

Di sisi lain, Pergubi mengingatkan, saat ini KPK merupakan lembaga yang paling dianggap kredibel dan dipercaya publik dalam pemberantasan korupsi.

Lijan menyatakan, pihaknya menolak revisi Undang-Undang KPK yang justru terkesan melemahkan lembaga antirasuah itu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kami tidak alergi terhadap perubahan suatu undang-undang, jika dimaksudkan ke arah penguatan, dengan perbaikan dan demi kemaslahatan masyarakat dengan cara, mekanisme, prosedur yang benar dan tidak tergesa-gesa. Dengan melibatkan aspirasi publik," kata dia.

Pernyataan ini merupakan sikap bersama 106 guru besar yang tersebar di berbagai perguruan tinggi, seperti Universitas Indonesia, Universitas Nasional, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Mercu Buana, Universitas Gadjah Mada, Universitas Andalas hingga Institut Pertanian Bogor.

Baca juga: Dari Batas Waktu 60 Hari, Jokowi Hanya Pakai 6 Hari Setujui Revisi UU KPK, Ini Alasannya

Sebelumnya, Badan Legislatif (Baleg) DPR RI, Kamis (12/9/2019) malam, menggelar rapat kerja bersama Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Rapat tersebut merupakan pembukaan bagi DPR dan pemerintah untuk memulai pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Menteri Tjahjo dan Yasonna memastikan pemerintah menyetujui pembahasan revisi dua undang-undang itu.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Marak Baliho Politisi, Pengamat: Seharusnya Mereka Paham Harus Berbuat Apa Saat Pandemi Ini

Marak Baliho Politisi, Pengamat: Seharusnya Mereka Paham Harus Berbuat Apa Saat Pandemi Ini

Nasional
Bima Arya Sebut UU Cipta Kerja Ciptakan Semacam Tsunami Regulasi Baru, Jadi Lebih Rumit

Bima Arya Sebut UU Cipta Kerja Ciptakan Semacam Tsunami Regulasi Baru, Jadi Lebih Rumit

Nasional
Ketua DPR: Sasaran Vaksinasi Covid-19 Diperluas, Distribusi Tidak Boleh Tersendat

Ketua DPR: Sasaran Vaksinasi Covid-19 Diperluas, Distribusi Tidak Boleh Tersendat

Nasional
Ombudsman RI Ungkap Laporan Masyarakat Terkait Investasi

Ombudsman RI Ungkap Laporan Masyarakat Terkait Investasi

Nasional
KPK Telusuri Keterlibatan Pihak Lain dalam Kasus Suap Bansos Covid-19

KPK Telusuri Keterlibatan Pihak Lain dalam Kasus Suap Bansos Covid-19

Nasional
Ngabalin Sebut Pengecatan Pesawat Kepresidenan Tak Ganggu Anggaran Penanganan Covid-19

Ngabalin Sebut Pengecatan Pesawat Kepresidenan Tak Ganggu Anggaran Penanganan Covid-19

Nasional
Panglima TNI: Semoga Tuhan Senantiasa Menjaga, Melindungi dan Membalas Pengabdian Tulus Nakes

Panglima TNI: Semoga Tuhan Senantiasa Menjaga, Melindungi dan Membalas Pengabdian Tulus Nakes

Nasional
Pesawat Kepresidenan Tuai Polemik, tapi Politisi Demokrat dan PDI-P Berdebat soal Warna Biru dan Merah

Pesawat Kepresidenan Tuai Polemik, tapi Politisi Demokrat dan PDI-P Berdebat soal Warna Biru dan Merah

Nasional
Papua Nugini Tegaskan Hormati Kedaulatan Indonesia atas Papua

Papua Nugini Tegaskan Hormati Kedaulatan Indonesia atas Papua

Nasional
Tingkatkan Perekonomian Desa, Kemendesa PDTT Kerja Sama dengan BSI

Tingkatkan Perekonomian Desa, Kemendesa PDTT Kerja Sama dengan BSI

Nasional
Ketua Satgas Ingatkan 5 Langkah Dalam Penanganan Covid-19

Ketua Satgas Ingatkan 5 Langkah Dalam Penanganan Covid-19

Nasional
Ombudsman Nilai Kebijakan Investasi dalam UU Cipta Kerja Belum Bisa Diimplementasikan

Ombudsman Nilai Kebijakan Investasi dalam UU Cipta Kerja Belum Bisa Diimplementasikan

Nasional
Jangan Sampai Kekurangan Stok Vaksin Hambat Target Vaksinasi Covid-19

Jangan Sampai Kekurangan Stok Vaksin Hambat Target Vaksinasi Covid-19

Nasional
KPK Eksekusi 2 Eks Politisi PPP yang Terjerat Kasus Suap DAK Labuhanbatu Utara ke Lapas

KPK Eksekusi 2 Eks Politisi PPP yang Terjerat Kasus Suap DAK Labuhanbatu Utara ke Lapas

Nasional
Kisah Sumbangan Rp 2 Triliun dari Akidi Tio dan Kecerobohan Para Pejabat...

Kisah Sumbangan Rp 2 Triliun dari Akidi Tio dan Kecerobohan Para Pejabat...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X