Dari Batas Waktu 60 Hari, Jokowi Hanya Pakai 6 Hari Setujui Revisi UU KPK, Ini Alasannya

Kompas.com - 13/09/2019, 12:51 WIB
Presiden Joko Widodo menyampaikan sambutan dalam peringatan Nuzulul Quran di Istana Negara, Jakarta, Selasa (21/5/19). Peringatan Nuzulul Quran 1440 Hijriah tersebut menekankan nilai persatuan dalam keberagaman berbangsa dan bernegara. ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARIPresiden Joko Widodo menyampaikan sambutan dalam peringatan Nuzulul Quran di Istana Negara, Jakarta, Selasa (21/5/19). Peringatan Nuzulul Quran 1440 Hijriah tersebut menekankan nilai persatuan dalam keberagaman berbangsa dan bernegara.
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mempunyai waktu 60 hari untuk merespon usulan inisiatif DPR tentang revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).

Kendati demikian, Jokowi hanya butuh waktu enam hari untuk menyetujui pembahasan revisi UU KPK itu.

Revisi UU yang dianggap melemahkan KPK ini resmi diusulkan menjadi inisiatif DPR RI dalam rapat paripurna pada Kamis (5/9/2019).

Presiden Jokowi merespon dengan mengirimkan surat presiden pada Rabu (11/9/2019).


Baca juga: Kecewa Jokowi Setujui Revisi UU KPK, Aktivis Anti Korupsi Jalan Mundur dengan Mata Tertutup dan Kaki Diikat

Jokowi beralasan, pemerintah tak membutuhkan waktu lama karena revisi UU KPK yang diusulkan DPR hanya terdiri dari empat atau lima isu besar.

"DIM nya kan hanya 4-5 isu. Cepat kok," kata Jokowi dalam jumpa pers di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/9/2019).

Dalam kesempatan itu, Jokowi mengumumkan pemerintah menyetujui sejumlah poin dalam revisi UU KPK yang diusulkan DPR.

Misalnya pemerintah setuju pembentukan Dewan Pengawas KPK agar lembaga antirasuah itu tak menyalahgunakan kewenangan.

Baca juga: Polemik Revisi UU hingga Pimpinan Baru, KPK Fokus Konsolidasi Internal

Pemerintah juga setuju KPK dapat menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) agar menjamin hak asasi manusia serta kepastian hukum.

Jokowi juga setuju pegawai KPK berubah status menjadi ASN.

DPR sendiri menargetkan revisi UU KPK ini bisa selesai sebelum masa jabatan mereka habis pada 30 September mendatang.

Terkait target itu, Jokowi menyerahkan sepenuhnya kepada DPR.

"Itu sudah urusan DPR, tanyanya ke sana. Kok tanyanya ke saya. Kita harus tahu ketatanegaraan kita, setiap lembaga kan memiliki kewenangan. Pertanyaan itu ke DPR," kata Jokowi.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X