Dari Batas Waktu 60 Hari, Jokowi Hanya Pakai 6 Hari Setujui Revisi UU KPK, Ini Alasannya

Kompas.com - 13/09/2019, 12:51 WIB
Presiden Joko Widodo menyampaikan sambutan dalam peringatan Nuzulul Quran di Istana Negara, Jakarta, Selasa (21/5/19). Peringatan Nuzulul Quran 1440 Hijriah tersebut menekankan nilai persatuan dalam keberagaman berbangsa dan bernegara. ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARIPresiden Joko Widodo menyampaikan sambutan dalam peringatan Nuzulul Quran di Istana Negara, Jakarta, Selasa (21/5/19). Peringatan Nuzulul Quran 1440 Hijriah tersebut menekankan nilai persatuan dalam keberagaman berbangsa dan bernegara.
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mempunyai waktu 60 hari untuk merespon usulan inisiatif DPR tentang revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).

Kendati demikian, Jokowi hanya butuh waktu enam hari untuk menyetujui pembahasan revisi UU KPK itu.

Revisi UU yang dianggap melemahkan KPK ini resmi diusulkan menjadi inisiatif DPR RI dalam rapat paripurna pada Kamis (5/9/2019).

Presiden Jokowi merespon dengan mengirimkan surat presiden pada Rabu (11/9/2019).

Baca juga: Kecewa Jokowi Setujui Revisi UU KPK, Aktivis Anti Korupsi Jalan Mundur dengan Mata Tertutup dan Kaki Diikat

Jokowi beralasan, pemerintah tak membutuhkan waktu lama karena revisi UU KPK yang diusulkan DPR hanya terdiri dari empat atau lima isu besar.

"DIM nya kan hanya 4-5 isu. Cepat kok," kata Jokowi dalam jumpa pers di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/9/2019).

Dalam kesempatan itu, Jokowi mengumumkan pemerintah menyetujui sejumlah poin dalam revisi UU KPK yang diusulkan DPR.

Misalnya pemerintah setuju pembentukan Dewan Pengawas KPK agar lembaga antirasuah itu tak menyalahgunakan kewenangan.

Baca juga: Polemik Revisi UU hingga Pimpinan Baru, KPK Fokus Konsolidasi Internal

Pemerintah juga setuju KPK dapat menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) agar menjamin hak asasi manusia serta kepastian hukum.

Jokowi juga setuju pegawai KPK berubah status menjadi ASN.

DPR sendiri menargetkan revisi UU KPK ini bisa selesai sebelum masa jabatan mereka habis pada 30 September mendatang.

Terkait target itu, Jokowi menyerahkan sepenuhnya kepada DPR.

"Itu sudah urusan DPR, tanyanya ke sana. Kok tanyanya ke saya. Kita harus tahu ketatanegaraan kita, setiap lembaga kan memiliki kewenangan. Pertanyaan itu ke DPR," kata Jokowi.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL} Cerita Kalla Pidato Tanpa Teks | Temuan Potensi Penipuan BPJS Kesehatan

[POPULER NASIONAL} Cerita Kalla Pidato Tanpa Teks | Temuan Potensi Penipuan BPJS Kesehatan

Nasional
Setelah Penusukan Wiranto, Luhut Panjaitan Tak Takut Temui Masyarakat

Setelah Penusukan Wiranto, Luhut Panjaitan Tak Takut Temui Masyarakat

Nasional
[POPULER SEPEKAN] Wiranto Ditusuk di Banten | Sikap Arteria Dahlan ke Emil Salim

[POPULER SEPEKAN] Wiranto Ditusuk di Banten | Sikap Arteria Dahlan ke Emil Salim

Nasional
Organisasi Mahasiswa Sarankan Jokowi Istirahatkan Wiranto

Organisasi Mahasiswa Sarankan Jokowi Istirahatkan Wiranto

Nasional
Nasdem dan Gerindra Sepakat Amandemen UUD 1945 Secara Menyeluruh

Nasdem dan Gerindra Sepakat Amandemen UUD 1945 Secara Menyeluruh

Nasional
Tiba-tiba Prabowo Potong Jawaban Surya Paloh Saat Ditanya soal Gerindra Jadi Oposisi atau Ikut Pemerintah

Tiba-tiba Prabowo Potong Jawaban Surya Paloh Saat Ditanya soal Gerindra Jadi Oposisi atau Ikut Pemerintah

Nasional
Bertemu Prabowo, Surya Paloh Bantah Bahas Menteri

Bertemu Prabowo, Surya Paloh Bantah Bahas Menteri

Nasional
Prabowo: Saya dan Surya Paloh Bersahabat, Kadang Berseberangan

Prabowo: Saya dan Surya Paloh Bersahabat, Kadang Berseberangan

Nasional
Strategi Menyelamatkan Pancasila

Strategi Menyelamatkan Pancasila

Nasional
Surya Paloh: Tak Masalah Gerindra Masuk Koalisi Pemerintahan

Surya Paloh: Tak Masalah Gerindra Masuk Koalisi Pemerintahan

Nasional
Minggu Sore hingga Malam, Sejumlah Pejabat Bergantian Jenguk Wiranto

Minggu Sore hingga Malam, Sejumlah Pejabat Bergantian Jenguk Wiranto

Nasional
Prabowo Temui Surya Paloh, Bahas Agenda Politik Pascapemilu

Prabowo Temui Surya Paloh, Bahas Agenda Politik Pascapemilu

Nasional
Pertemuan Prabowo dan Surya Paloh, Ngobrol Santai Sambil Bersantap Satu Meja

Pertemuan Prabowo dan Surya Paloh, Ngobrol Santai Sambil Bersantap Satu Meja

Nasional
Rencana Pemerintah Terbitkan Inpres Sanksi Peserta BPJS Kesehatan yang Menunggak Berpotensi Malaadministrasi

Rencana Pemerintah Terbitkan Inpres Sanksi Peserta BPJS Kesehatan yang Menunggak Berpotensi Malaadministrasi

Nasional
Jusuf Kalla Bercerita, Dia Tak Bisa Makan Tanpa Ditemani Para Staf

Jusuf Kalla Bercerita, Dia Tak Bisa Makan Tanpa Ditemani Para Staf

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X