Nurul Ghufron, Dekan Fakultas Hukum Unej yang Terpilih Jadi Pimpinan KPK

Kompas.com - 13/09/2019, 09:44 WIB
Calon pimpinan KPK Nurul Ghufron menjalani uji kepatutan dan kelayakan di ruang rapat Komisi III DPR RI, Jakarta, Rabu (11/9/2019) malam. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/foc.
 ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRACalon pimpinan KPK Nurul Ghufron menjalani uji kepatutan dan kelayakan di ruang rapat Komisi III DPR RI, Jakarta, Rabu (11/9/2019) malam. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/foc.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi III DPR telah menyelesaikan proses uji kepatutan dan kelayakan calon pimpinan KPK pada Jumat (13/9/2019) dini hari tadi. Lima orang yang akan memimpin KPK selama empat tahun ke depan sudah terpilih.

Salah satu nama capim KPK yang terpilih ialah Nurul Ghufron. Dari lima nama capim KPK yang terpilih, Ghufron satu-satunya capim yang mempunyai latar belakang sebagai akademisi. Selain itu, dia juga yang termuda. 

Pria kelahiran Sumenep, 22 September 1974 itu merupakan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember. Sebelum menjadi akademisi, Ghufron pernah berprofesi sebagai pengacara.

Saat ini, Ghufron rupanya juga sedang mengikuti proses pemilihan rektor di almamater tersebut.

Sebagai Dekan FH Universitas Jember, Ghufron pernah melaporkan kekayaannya. Dikutip dari situs LHKPN, Ghufron mempunyai kekayaan senilai Rp 1.832.777.249

Baca juga: Lima Pimpinan KPK 2019-2023 Terpilih, Ini Nama-namanya...

Dalam tes wawancara dan uji publik, jika terpilih, Ghufron berjanji mengatasi konflik internal KPK lewat kesamaan visi antara pimpinan dan pegawai.

Menurut dia, internal KPK berasal dari banyak latar belakang, mulai dari penegak hukum, baik kejaksaan maupun kepolisian hingga masyarakat sipil.

"Maka pertama dan utama adalah menyepakati visi dulu menyepakati target bersama. Bahwa Anda dengan saya itu bukan paling utama, tapi Anda dengan saya memiliki pos masing-masing untuk tujuan bersama," kata Ghufron.

Anggap SP3 sebuah keniscayaan

Dalam tahap seleksi di DPR, ia berpendapat bahwa kewenangan KPK mengeluarkan surat pemberhentian penyidikan (SP3) merupakan sebuah keniscayaan.

"Dalam makalah saya menyampaikan, bahwa penghentian penyidikan itu adalah mekanisme yang alami. Dalam sebuah sistem, itu tidak mesti setiap penyidikan akan berakhir dan menghasilkan berkas perkara berupa tuntutan dan pemeriksaan di sidang," kata Gufron di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2019).

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Minta Kartu Pra Kerja Diprioritaskan bagi Korban PHK Akibat Covid-19

Jokowi Minta Kartu Pra Kerja Diprioritaskan bagi Korban PHK Akibat Covid-19

Nasional
Gerindra Minta Riza Patria Segera Bantu Anies Tangani Covid-19

Gerindra Minta Riza Patria Segera Bantu Anies Tangani Covid-19

Nasional
DKI Jakarta Terapkan PSBB, Apa Saja yang Dibatasi?

DKI Jakarta Terapkan PSBB, Apa Saja yang Dibatasi?

Nasional
Pasien di RSD Covid-19 Wisma Atlet Berkurang 9 Orang

Pasien di RSD Covid-19 Wisma Atlet Berkurang 9 Orang

Nasional
PSBB Resmi Berlaku di Jakarta, Anggota Komisi IX DPR MInta 4 Hal Ini Diperhatikan

PSBB Resmi Berlaku di Jakarta, Anggota Komisi IX DPR MInta 4 Hal Ini Diperhatikan

Nasional
Jokowi: 3,7 Juta Keluarga di Jabodetabek Akan Dapat Bansos

Jokowi: 3,7 Juta Keluarga di Jabodetabek Akan Dapat Bansos

Nasional
Ketika Wakil Ketua Komisi III DPR Digantikan Loyalis Zulkifli Hasan

Ketika Wakil Ketua Komisi III DPR Digantikan Loyalis Zulkifli Hasan

Nasional
BNPB: Data Pasien Covid-19 yang Dikirim ke WHO Dilengkapi Usia dan Jenis Kelamin

BNPB: Data Pasien Covid-19 yang Dikirim ke WHO Dilengkapi Usia dan Jenis Kelamin

Nasional
KPK Panggil Seorang Jaksa sebagai Saksi Kasus Nurhadi

KPK Panggil Seorang Jaksa sebagai Saksi Kasus Nurhadi

Nasional
BNPB Sebut Data Covid-19 Antara Kemenkes dan Pemda Tak Sama Bukan Masalah

BNPB Sebut Data Covid-19 Antara Kemenkes dan Pemda Tak Sama Bukan Masalah

Nasional
Riza Patria Jadi Wagub DKI Jakarta, PKS: Ini Realitas Politik Nasional

Riza Patria Jadi Wagub DKI Jakarta, PKS: Ini Realitas Politik Nasional

Nasional
Atasi Covid-19, Menko PMK Sebut Pemerintah Tak Ingin Lepas Tangan

Atasi Covid-19, Menko PMK Sebut Pemerintah Tak Ingin Lepas Tangan

Nasional
Pulang dari Malaysia Lewat Jalur Tikus, 20 TKI Ilegal Diamankan di Sumatera Utara

Pulang dari Malaysia Lewat Jalur Tikus, 20 TKI Ilegal Diamankan di Sumatera Utara

Nasional
Gelombang PHK di Tengah Wabah Corona: 4 Faktor dan 7 Solusi Usulan KSPI

Gelombang PHK di Tengah Wabah Corona: 4 Faktor dan 7 Solusi Usulan KSPI

Nasional
Penjarakan Penghina Presiden Dianggap Kontradiktif dengan Upaya Pengosongan Penjara di Tengah Wabah Corona

Penjarakan Penghina Presiden Dianggap Kontradiktif dengan Upaya Pengosongan Penjara di Tengah Wabah Corona

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X