Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nawawi Pomolango, Relakan Jabatan Hakim Tinggi Gaji Rp 40 Juta Demi Jadi Pimpinan KPK

Kompas.com - 13/09/2019, 09:21 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita ,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Nawawi Pomolango terpilih menjadi pimpinan baru Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2019-2023.

Dalam voting di Komisi II DPR RI, Jumat (13/9/2019) dini hari, Nawawi meraih suara 50 untuk jadi ketua KPK.

Nawawi saat ini merupakan hakim di Pengadilan Tinggi Denpasar, Bali.

Sebelumnya ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Poso, Wakil Ketua Pengadilan Bandung, Ketua Pengadilan Samarinda, dan Ketua Pengadilan Jakarta Timur.

Baca juga: Nawawi Pomolango Pastikan Tak Ada Surat Bermeterai yang Wajibkan Capim Setuju Revisi UU KPK

Pria kelahiran Manado, 28 Februari 1962 ini telah mengantongi sertifikasi hakim tindak pidana korupsi sejak 2006.

Selama 30 tahun berkarier sebagai hakim, ia telah menangani berbagai perkara korupsi.

Di antaranya adalah kasus suap eks Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar.

Ia juga pernah mengadili pengusaha Ahmad Fathanah dan mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq dalam kasus suap impor daging sapi.

Baca juga: Capim Nawawi Pomolango Setuju Kewenangan Penyadapan KPK Diperketat dan Diawasi

Nawawi juga menangani perkara mantan Ketua DPD Irman Gusman yang menjadi terpidana kasus suap kuota impor gula.

 

Dikutip dari Antara, Nawawi rela melepaskan jabatan sebagai hakim tinggi untuk dapat menjadi pimpinan KPK.

"Sebagai hakim saya sudah 30 tahun, gaji saya hampir Rp 40 juta, saat ini saya berusia 57 tahun, sudah nyaman sekali dan sebagai hakim tinggi baru pensiun pada usia 67 tahun, jadi masih 10 tahun lagi," ujar Nawawi dalam uji publik seleksi capim KPK.

"Padahal kalau terpilih sebagai pimpinan KPK, saya harus mundur sebagai hakim dan 4 tahun lagi kemudian pensiun," sambungnya tegas. 

Baca juga: Capim Nawawi Pomolango Setuju Revisi UU KPK soal Kewenangan SP3

Nawawi mengibaratkan hakim merupakan penjaga gawang yang tinggal menunggu bola datang.

Padahal, seharusnya lebih banyak bola yang datang.

Nawawi merasa tertantang untuk berbuat banyak di lembaga antirasuah, meski ia lulusan hukum perdata.

"Saya juga tercatat hakim niaga, tapi saya lebih senang dengan perkara-perkara pidana dan saya masih ada kelanjutan studi di Universitas Pasundan untuk jurusan pidana tapi belum selesai sampai sekarang, kalau terpilih saya akan selesaikan S2 itu," kata Nawawi.

Kompas TV Calon pimpinan KPK, Nawawi Pomolango mengkritik kinjerja KPK. Nawawi menilai KPK tidak memiliki prestasi signifikan dalam menjalankan tugas pemberantasan korupsi. "Maka kalau ekstrem saya sebutkan, kerja KPK seperti orang tengah malam buta pulang dari dugem. Kalau di Ambon saja orang pulang dari klub malam sempoyongan, jalannya kiri kanan nggak pernah lurus, seperti itu saya ibaratkan kinerja itu,Lembaga yang super power kok hasilnya biasa-biasa aja. Saya sering gambarkan KPK ada di atas treadmill. Kalau dilihat dari kejauhan dia lari kencang tapi jalan di tempat,” sebut Nawawi. Hal ini disampaikan Nawawi dalam uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan KPK di DPR pada Rabu, 11 September 2019. Selain Nawawi Pomolango, ada empat calon pimpinan KPK lainnya yang menjalani wawancara dengan Komisi III DPR RI yaitu Lili Pintauli, Sigit Danang Joyo, Nurul Ghufron dan I Nyoman Wara. Sedangkan, lima calon pimpinan KPK lainnya akan diuji kelayakan dan kepatutannya dengan Komisi III DPR RI pada Kamis, 12 September 2019. #capimkpk #nawawipomolango #kpk
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Mardiono Jajaki Pertemuan dengan Prabowo Setelah Putusan MK

Mardiono Jajaki Pertemuan dengan Prabowo Setelah Putusan MK

Nasional
Mardiono Sebut Ada Ajakan Informal dari PAN dan Golkar Gabung ke Koalisi Prabowo-Gibran

Mardiono Sebut Ada Ajakan Informal dari PAN dan Golkar Gabung ke Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Jokowi Bertemu Bos Apple di Istana Besok Pagi, Akan Bahas Investasi

Jokowi Bertemu Bos Apple di Istana Besok Pagi, Akan Bahas Investasi

Nasional
Otto Hasibuan Sebut Kubu Anies dan Ganjar Tak Mau Tahu dengan Hukum Acara MK

Otto Hasibuan Sebut Kubu Anies dan Ganjar Tak Mau Tahu dengan Hukum Acara MK

Nasional
Sekjen PDI-P Ungkap Bupati Banyuwangi Diintimidasi, Diperiksa Polisi 6 Jam

Sekjen PDI-P Ungkap Bupati Banyuwangi Diintimidasi, Diperiksa Polisi 6 Jam

Nasional
Menteri ESDM Jelaskan Dampak Konflik Iran-Israel ke Harga BBM, Bisa Naik Luar Biasa

Menteri ESDM Jelaskan Dampak Konflik Iran-Israel ke Harga BBM, Bisa Naik Luar Biasa

Nasional
Jawab PAN, Mardiono Bilang PPP Sudah Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Jawab PAN, Mardiono Bilang PPP Sudah Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin: Ada Fakta Tak Terbantahkan Terjadi Nepotisme Gunakan Lembaga Kepresidenan

Kubu Anies-Muhaimin: Ada Fakta Tak Terbantahkan Terjadi Nepotisme Gunakan Lembaga Kepresidenan

Nasional
Tim Hukum Anies-Muhaimin Sampaikan 7 Fakta Kecurangan Pilpres di Dalam Dokumen Kesimpulan

Tim Hukum Anies-Muhaimin Sampaikan 7 Fakta Kecurangan Pilpres di Dalam Dokumen Kesimpulan

Nasional
Pasca-serangan Iran ke Israel, Kemenlu Terus Pantau WNI di Timur Tengah

Pasca-serangan Iran ke Israel, Kemenlu Terus Pantau WNI di Timur Tengah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com