Kompas.com - 13/09/2019, 08:57 WIB
Calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menjalani uji kepatutan dan kelayakan di ruang rapat Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/9/2019). ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/ama.
ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDICalon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menjalani uji kepatutan dan kelayakan di ruang rapat Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/9/2019). ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/ama.

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi Irjen Firli Bahuri ditetapkan sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023.

Rapat Pleno Komisi III mengesahkan voting pemilihan Ketua KPK di antara lima calon pimpinan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (13/9/2019) dini hari.

"Berdasarkan diskusi, musyawarah dari seluruh perwakilan fraksi yang hadir menyepakati untuk menjabat ketua KPK masa bakti 2019-2023 sebagai ketua adalah Saudara Firli Bahuri," ujar Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin saat mengumumkan hasil musyawarah.

Baca juga: Perjalanan Irjen Firli, dari Dinyatakan Lakukan Pelanggaran Etik Berat hingga Terpilih sebagai Ketua KPK

Terpilihnya Firli sebagai Ketua KPK yang baru ironis dengan pernyataan KPK yang sebelumnya menyatakan bahwa dia melanggar kode etik berat.

Setidaknya ada tiga peristiwa yang dicatat KPK terkait pelanggaran itu.

Pertama, pertemuan Firli dengan mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat Tuang Guru Bajang (TGB) di NTB pada 12 dan 13 Mei 2018.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kemudian, KPK mencatat Firli pernah menjemput langsung seorang saksi yang hendak diperiksa di lobi KPK pada 8 Agustus 2018.

Setelah itu, KPK juga mencatat Firli pernah bertemu dengan petinggi partai politik di sebuah hotel di Jakarta pada 1 November 2018.

Baca juga: Firli Bahuri, Kontroversi, Petisi hingga Penolakan Pegawai KPK

Bahkan, KPK juga telah menyurati DPR soal rekam jejak dan status Firli itu.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, KPK berharap surat tersebut dapat menjadi pertimbangan DPR dalam proses pemilihan calon pimpinan KPK.

Menurut Saut, seorang pimpinan harus mempunyai integritas serta tidak memiliki afiliasi politik supaya KPK tidak terjerumus dalam pusaran kepentingan politik.

Namun, status Firli seolah dimentahkan.

Klarifikasi Firli

Saat menjalani seleksi, Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK pernah menanyakan Firli mengenai laporan masyarakat bahwa Firli pernah menerima gratifikasi. 

Gratifikasi itu berupa pembayaran penginapan hotel. 

Baca juga: Irjen Firli Jadi Ketua KPK, Anggota Komisi III DPR Minta Korupsi Sektor Migas Diberantas

Dalam tes tersebut, Firli mengaku menginap di sebuah hotel bersama anak dan istrinya dari 24 April hingga 26 Juni. Namun, ia tak menyebut tahun menginap di hotel itu. 

Kendati demikian, ia membantah uang untuk membayar penginapannya itu berasal dari orang lain.

Firli menegaskan, istrinya telah membayar Rp 50 juta pada saat check in hotel, lalu membayar lagi pada saat check out Rp 5,1 juta. 

"Mohon maaf, saya tidak pernah dibayari orang. Ini adalah contoh kecil memberantas korupsi," kata mantan Deputi Penindakan KPK ini.

Baca juga: Tanpa Debat, Komisi III Pilih Irjen Firli Bahuri Jadi Ketua KPK 2019-2023

Lebih lanjut, Firli menegaskan, ia tidak akan mengabaikan integritasnya dengan menerima pemberian yang melanggar aturan.

"Tidak benar kalau saya dapat gratifikasi karena menginap di hotel. Saya masih punya harga diri dan tidak pernah korbankan masa depan saya dan integritas saya," kata Firli. 

Selain itu, KPK mengaku punya bukti kedekatan Firli dengan mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat M Zainul Majdi (MZM).

Firli disebut bertemu dengan pria yang akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB) pada 12-13 Mei 2018.

Baca juga: [POPULER NASIONAL] Irjen Firli Gendong Anak TGB | Habibie Ngotot Dimakamkan Samping Ainun

Penasihat KPK Muhammad Tsani Annafari mengatakan, Firli mestinya tidak bertemu TGB karena KPK sedang menyelidiki dugaan korupsi kepemilikan saham PT Newmont yang melibatkan Pemerintah Provinsi NTB.

Dalam pertemuan itu, terlihat Firli berbicara akran dengan TGB.

Firli datang ke acara itu dengan uang pribadi tanpa izin surat tugas yang diteken KPK.

Padahal, panitia acara menyebut Firli sebagai Deputi Penindakan KPK saat diminta memberi pidato penutupan acara.

Sehari setelahnya, Firli kembali didapati berbincang akrab dengan TGB pada acara farewell dan welcome game Tennis Danrem 162/WB di Lapangan Tenis Wira Bakti.

Baca juga: Profil Firli Bahuri, Ketua KPK Terpilih Periode 2019-2023

"Dalam foto nampak keakraban antara TGB dan F yang ditunjukkan dengan F menggendong anak dari TGB" ujar Tsani.

Firli mengaku heran fotonya saat menggendong anak TGB dipermasalahkan.

"Apakah salah saya memberikan perhatian kepada anak kecil tiga tahun, yang diungkap bahwa itu adalah kesalahan?" ujar Firli dalam uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/9/2019).

Firli mengakui bahwa dia bertemu TGB pada 13 Mei 2018. Namun, ia membantah adanya pembicaraan terkait penanganan kasus.

Firli mengaku sudah sejak lama mengenal TGB. Saat ia masih menjabat sebagai Kapolda NTB, anak TGB yang bernama Aza juga telah akrab dengannya.

Kompas TV Proses uji kelayakan dan kepatutan sepuluh calon pimpinan KPK di DPR memasuki hari kedua atau hari terakhir. Irjen Firli menjadi salah satu dari 5 capim yang diuji Hari ini (12/9).<br /> <br /> Nama Irjen Firli menjadi sorotan di deretan Capim KPK periode mendatang, karena adanya penolakan dari sejumlah elemen masyarakat.<br /> <br /> Firli pernah menjadi deputi penindakan KPK pada April 2018 hingga Juni 2019 dan saat ini menjabat sebagai Kapolda Sumatera Selatan. Proses seleksi akhir Capim KPK di DPR masih berlangsung. Kita simak laporan langsung Jurnalis KompasTV Imron Fadillah di Gedung DPR.
 
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sebut Mobilitas Masyarakat Mulai Naik, Luhut: Mendekati Idul Fitri 2021

Sebut Mobilitas Masyarakat Mulai Naik, Luhut: Mendekati Idul Fitri 2021

Nasional
Saat Panglima TNI Soroti Peristiwa Bentrokan Kopassus Vs Brimob di Timika...

Saat Panglima TNI Soroti Peristiwa Bentrokan Kopassus Vs Brimob di Timika...

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, ini 18 Daerah yang Terapkan Level 3

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, ini 18 Daerah yang Terapkan Level 3

Nasional
Saat Erick Thohir Jadi Anggota Kehormatan Banser NU

Saat Erick Thohir Jadi Anggota Kehormatan Banser NU

Nasional
Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, 24 Daerah ini Berstatus Level 1

Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, 24 Daerah ini Berstatus Level 1

Nasional
Luhut: 10 Kabupaten/Kota di Jawa-Bali Kembali Turun ke Level 2 Karena Angka Tracing Turun

Luhut: 10 Kabupaten/Kota di Jawa-Bali Kembali Turun ke Level 2 Karena Angka Tracing Turun

Nasional
Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, DKI Jakarta Kembali Berstatus Level 2

Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, DKI Jakarta Kembali Berstatus Level 2

Nasional
Buntut Kasus di KPI, Komnas HAM Desak Polisi Tingkatkan Kemampuan Atasi Aduan Kekerasan Seksual

Buntut Kasus di KPI, Komnas HAM Desak Polisi Tingkatkan Kemampuan Atasi Aduan Kekerasan Seksual

Nasional
[POPULER NASIONAL] Bentrok Kopassus Vs Brimob, Panglima TNI: Proses Hukum yang Terlibat | Bentrokan Kopassus Vs Brimob akibat Perkara Rokok

[POPULER NASIONAL] Bentrok Kopassus Vs Brimob, Panglima TNI: Proses Hukum yang Terlibat | Bentrokan Kopassus Vs Brimob akibat Perkara Rokok

Nasional
Menteri Diduga Terlibat Bisnis PCR Dinilai Salahi Prinsip Good and Clean Goverment

Menteri Diduga Terlibat Bisnis PCR Dinilai Salahi Prinsip Good and Clean Goverment

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 14 Desember, Sejumlah Daerah Kembali ke Level 2

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 14 Desember, Sejumlah Daerah Kembali ke Level 2

Nasional
Polri: Bentrokan Personel Kopassus dan Brimob di Tembagapura Tak Ganggu Soliditas TNI-Polri

Polri: Bentrokan Personel Kopassus dan Brimob di Tembagapura Tak Ganggu Soliditas TNI-Polri

Nasional
Luhut: Masyarakat Jangan Panik Varian Omicron, Hanya Perlu Waspada

Luhut: Masyarakat Jangan Panik Varian Omicron, Hanya Perlu Waspada

Nasional
Hasil Evaluasi PPKM, Luhut Sebut Situasi Covid-19 di Jawa-Bali Stabil

Hasil Evaluasi PPKM, Luhut Sebut Situasi Covid-19 di Jawa-Bali Stabil

Nasional
Mahfud MD: Pemerintah Targetkan Revisi UU Cipta Kerja Kurang dari 2 Tahun

Mahfud MD: Pemerintah Targetkan Revisi UU Cipta Kerja Kurang dari 2 Tahun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.