Firli Bahuri, Kontroversi, Petisi hingga Penolakan Pegawai KPK

Catatan Kompas.com, 10 April 2018 silam, telah muncul sebuah petisi yang mengatasnamakan Pegawai KPK ditujukan kepada Pimpinan KPK soal adanya potensi hambatan dalam penanganan kasus.

Petisi itu berjudul, "Hentikan Segala Bentuk Upaya Menghambat Penanganan Kasus".

Petisi itu menjelaskan, belakangan ini jajaran di Kedeputian Penindakan KPK mengalami kebuntuan untuk mengurai dan mengembangkan perkara sampai ke tingkat pejabat yang lebih tinggi, kejahatan korporasi, maupun ke tingkatan tindak pidana pencucian uang.

Baca juga: KPK Punya Foto Irjen Firli Gendong Anak TGB

Petisi itu mengungkap 5 poin, yaitu terhambatnya penanganan perkara pada ekspose tingkat kedeputian; tingginya tingkat kebocoran dalam pelaksanaan penyelidikan tertutup; dan tidak disetujuinya pemanggilan dan perlakuan khusus terhadap saksi.

Kemudian, tidak disetujui penggeledahan pada lokasi tertentu dan pencekalan; dan adanya pembiaran atas dugaan pelanggaran berat di dalam kedeputian penindakan.

Tak hanya soal petisi, Firli terungkap terjerat masalah pelanggaran kode etik.

Pada awalnya, isu yang mengerucut dalam pelanggaran kode etik ini adalah menyangkut pertemuan Firli dengan mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat, Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB).

Pertemuan itu dianggap bermasalah, lantaran saat itu KPK berupaya melakukan penyelidikan dugaan korupsi kepemilikan saham PT Newmont yang melibatkan Pemerintah Provinsi NTB.

Baca juga: Irjen Firli Heran Fotonya Gendong Anak TGB Dipermasalahkan

Seiring perkembangannya, 19 April 2018, TGB pernah mengklarifikasi pertemuan tersebut yang pada intinya menyampaikan, pertemuannya dengan Firli tidak disengaja.

Ia menuturkan kehadirannya sebatas memenuhi undangan dari salah satu pihak di komando resor militer di NTB. Saat itu lah, TGB mengaku sudah melihat Firli sedang bermain tenis. Menurut TGB, pertemuan itu dilakukan sebelum pihak KPK meminta keterangannya terkait divestasi saham.

Di sisi lain, pada Selasa (27/8/2019) saat uji publik dan wawancara calon pimpinan KPK, Firli mengklaim tidak melanggar kode etik selama menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK.

Ia juga membantah merencanakan pertemuan dengan TGB yang saat itu sedang menjadi saksi atas kasus dugaan korupsi yang sedang ditangani KPK.

4. Dianggap melanggar etik

Belakangan, KPK dalam konferensi pers, Rabu (11/9/2019) menyatakan, Firli melakukan pelanggaran hukum berat berdasarkan kesimpulan musyawarah Dewan Pertimbangan Pegawai KPK.

Tak hanya karena bertemu TGB saat bermain tenis, Firli juga pernah bertemu TGB dalam acara Harlah GP Ansor ke-84 dan launching penanaman jagung 100.000 hektar di Bonder Lombok Tengah.

Dalam pertemuan itu Firli dan TGB dinilai mampu berbincang secara akrab. Menurut paparan penasihat KPK, Tsani Annafari, Firli terbang ke NTB dengan uang pribadi tanpa izin surat tugas yang diteken KPK.

Tsani menjelaskan, Firli tidak menunjukkan upaya untuk menghindar dari pertemuan tersebut.

Baca juga: Ketua KPK: Pengumuman Pelanggaran Etik Berat Irjen Firli Persetujuan Mayoritas Pimpinan

Penetapan Firli sebagai pelanggar etik juga berdasarkan peristiwa Firli menjemput langsung seorang saksi yang hendak diperiksa di lobi KPK pada 8 Agustus 2018.

KPK juga mencatat, Firli pernah bertemu dengan petinggi partai politik di sebuah hotel di Jakarta pada 1 November 2018.