Rapat Baleg Malam-malam Putuskan Revisi UU KPK dan MD3 Jalan Terus

Kompas.com - 12/09/2019, 23:34 WIB
Badan Legislasi (Baleg) menggelar rapat kerja bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/9/2019). KOMPAS.com/HaryantipuspasariBadan Legislasi (Baleg) menggelar rapat kerja bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Legislatif (Baleg) DPR RI, Kamis (12/9/2019) malam, menggelar rapat kerja bersama Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Rapat tersebut merupakan pembukaan bagi DPR dan pemerintah untuk memulai pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Menteri Tjahjo dan Yasonna memastikan pemerintah menyetujui pembahasan revisi dua undang-undang itu.

Baca juga: Jokowi Dinilai Semestinya Tak Perlu Buru-buru Respons Usulan Revisi UU KPK

Wakil Ketua Baleg Totok Daryanto pertama-tama menyampaikan hal-hal berkaitan dengan revisi UU MD3. Ia menjelaskan, poin yang direvisi pada UU MD3 adalah tentang jumlah pimpinan MPR RI yang menjadi 10 orang.

Setelah itu, Totok memaparkan poin yang direvisi pada UU KPK.

Beberapa poin rencana perubahan, di antaranya pembentukan Dewan Pengawas, kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum yang berada di cabang eksekutif serta sistem kepegawaian KPK dan pelaksanaan penyadapan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menanggapi Totok, Menteri Tjahjo memastikan, pemerintah siap membahas UU MD3 bersama DPR.

Pesan dari Presiden Joko Widodo, lanjut Tjahjo, apabila memang diperlukan, penambahan pimpinan MPR RI itu haruslah dalam rangka penguatan fungsi MPR.

"Secara prinsip, pemerintah siap berdiskusi dan berdialog dalam rangka membahas DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) yang diajukan DPR RI. Dalam hal ini, tentu pemerintah juga akan menyampaikan pendapat untuk dibahas bersama," kata Tjahjo.

Baca juga: DPR Terima Surpres Revisi UU MD3, Jokowi Disebut Setuju Kursi MPR Jadi 10

Terkait revisi UU KPK, Menteri Yasonna juga mengatakan hal senada. Ia mengingatkan, pemerintah tetap akan memberikan masukan terkait revisi UU KPK tersebut.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Kemenag 'Hadiah' untuk NU, Politisi PKB Minta Menteri Yaqut Perbaiki Komunikasi

Soal Kemenag "Hadiah" untuk NU, Politisi PKB Minta Menteri Yaqut Perbaiki Komunikasi

Nasional
Pakar: Rachel Vennya Bisa Dikenakan Sanksi Denda Terkait Nopol 'RFS'

Pakar: Rachel Vennya Bisa Dikenakan Sanksi Denda Terkait Nopol "RFS"

Nasional
Azis Syamsuddin Bantah 3 Saksi Lain, Hakim: Ada yang Beri Keterangan Palsu

Azis Syamsuddin Bantah 3 Saksi Lain, Hakim: Ada yang Beri Keterangan Palsu

Nasional
Tabrakan LRT Jabodetabek, Dirut PT INKA: Masinis Alami Luka Ringan

Tabrakan LRT Jabodetabek, Dirut PT INKA: Masinis Alami Luka Ringan

Nasional
Dirut PT INKA Ungkap Kronologi Tabrakan LRT di Cibubur, Duga Disebabkan 'Human Error'

Dirut PT INKA Ungkap Kronologi Tabrakan LRT di Cibubur, Duga Disebabkan "Human Error"

Nasional
Hakim Pertanyakan Alasan Azis Syamsuddin Pinjamkan Rp 200 Juta ke Eks Penyidik KPK

Hakim Pertanyakan Alasan Azis Syamsuddin Pinjamkan Rp 200 Juta ke Eks Penyidik KPK

Nasional
Tes PCR Akan Diberlakukan di Seluruh Moda Transportasi

Tes PCR Akan Diberlakukan di Seluruh Moda Transportasi

Nasional
Luhut Minta Semua Pihak Disiplin Terapkan Prokes meski Kasus Covid-19 Menurun

Luhut Minta Semua Pihak Disiplin Terapkan Prokes meski Kasus Covid-19 Menurun

Nasional
Waketum: Kader Nasdem Tak Ada yang Genit di Kabinet, apalagi Ingin Maju Capres

Waketum: Kader Nasdem Tak Ada yang Genit di Kabinet, apalagi Ingin Maju Capres

Nasional
Nasdem Anggap Wajar Menteri-menteri Jokowi Masuk Bursa Capres

Nasdem Anggap Wajar Menteri-menteri Jokowi Masuk Bursa Capres

Nasional
Presiden Jokowi Akan Hadiri Sejumlah KTT ASEAN, G-20, hingga COP26

Presiden Jokowi Akan Hadiri Sejumlah KTT ASEAN, G-20, hingga COP26

Nasional
RI Terima 684.400 Dosis Vaksin AstraZeneca dari Selandia Baru

RI Terima 684.400 Dosis Vaksin AstraZeneca dari Selandia Baru

Nasional
Pengawasan Prokes di Lapangan Lemah, Luhut: Kita Jangan Membohongi Diri Sendiri

Pengawasan Prokes di Lapangan Lemah, Luhut: Kita Jangan Membohongi Diri Sendiri

Nasional
Geledah 4 Lokasi di Kuansing, KPK Amankan Dokumen Persetujuan Andi Putra untuk Perpanjangan HGU

Geledah 4 Lokasi di Kuansing, KPK Amankan Dokumen Persetujuan Andi Putra untuk Perpanjangan HGU

Nasional
Libur Natal dan Tahun Baru Sebentar Lagi, Luhut Minta Masyarakat Disiplin Terapkan Prokes

Libur Natal dan Tahun Baru Sebentar Lagi, Luhut Minta Masyarakat Disiplin Terapkan Prokes

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.