Masinton: Kemarin Namanya Wadah Pegawai KPK, Sekarang Wadah Politik...

Kompas.com - 12/09/2019, 22:30 WIB
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI-P, Masinton Pasaribu, saat ditemui dalam diskusi bertajuk KPK dan Revisi Undang-undangnya di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (7/9/2019).  KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTOAnggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI-P, Masinton Pasaribu, saat ditemui dalam diskusi bertajuk KPK dan Revisi Undang-undangnya di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (7/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu menilai bahwa Wadah Pegawai KPK kini sudah berubah menjadi wadah politik.

Sebab, politikus PDI Perjuangan tersebut menilai, wadah pegawai tersebut menggunakan posisinya demi kepentingan politik semata.

"Kalau kemarin wadah pegawai namanya, sekarang wadah politik. Ini yang menjadi kelompok penekan, menekan pimpinan, menekan publik, melakukan pressure terhadap DPR," kata Masinton saat dihubungi, Kamis (12/9/2019).

Baca juga: Tanggapi Fahri Hamzah, Penasihat KPK: Kita Bekerja Masa Dianggap Berpolitik?

Pernyataan Masinton merujuk pada langkah Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dan Penasihat KPK Mohammad Tsani Annafari yang menggelar konferensi pers dan menyatakan salah satu capim KPK Irjen Firli Bahuri melakukan pelanggaran etik berat.

Namun, belakangan capim KPK incumbent Alexander Marwata justru mengaku tidak tahu menahu mengenai konferensi pers itu.

Menurut dia, dua pimpinan KPK lainnya, yakni Basaria Panjaitan dan Agus Rahardjo, pun tidak tahu.

Baca juga: Pertemuan Irjen Firli dan TGB yang Berujung Pelanggaran Etik...

Belakangan, pengakuan Alex yang disampaikan dalam uji kepatutan dan kelayakan di DPR itu kembali dibantah oleh Agus Rahardjo.

"Beliau (Alexander Marwata) menyatakan 3 pimpinan tidak mengetahui dan belum pernah ada proses putusan secara kelembagaan (soal konpers pelanggaran etik Firli). Itu kemudian menampakkan bahwa lembaga itu secara eksklusif dimonopoli sama kepentingan yang namanya wadah politik KPK," kata Masinton.

Menurut Masinton, desakan dan tekanan yang dilakukan oleh Wadah Pegawai KPK terhadap mekanisme kerja pimpinan sudah di luar batas, termasuk mempengaruhi soal keputusan konferensi pers pelanggaran etik Firli.

Masinton juga menegaskan bahwa kasus dugaan pelanggaran etik Firli yang menemui mantan Gubernur NTB Muhammad Zainul Majdi adalah kasus lama pada 2018 lalu.

Ia mempertanyakan kenapa KPK baru mengumumkan pelanggaran etik itu sehari sebelum Firli menjalani fit and proper test di DPR.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X