Ombudsman: Keresahan Masyarakat di Papua Dipicu Pemblokiran Internet

Kompas.com - 12/09/2019, 21:28 WIB
Anggota Ombudsman RI Ninik Rahayu di Gedung Ombudman, Rabu (10/7/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DAnggota Ombudsman RI Ninik Rahayu di Gedung Ombudman, Rabu (10/7/2019).
Penulis Devina Halim
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Ombudsman RI Ninik Rahayu mengatakan bahwa pembatasan akses internet di Papua dan Papua Barat memicu keresahan masyarakat di daerah tersebut.

Ninik tak memungkiri bahwa tindakan diskriminatif terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur, membuat masyarakat Papua tidak nyaman.

Akan tetapi, pembatasan internet membuat masyarakat khawatir dan takut.

"Keresahan masyarakat itu justru diawali dari pemblokiran internet di Jayapura dan Sorong itu," kata Ninik dalam diskusi bertajuk "Memperkuat Langkah Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis" di Hotel Ashley, Jakarta Pusat, Kamis (12/9/2019).

"Jadi mereka sebetulnya merasa, emang sih suasananya enggak nyaman dengan kondisi Surabaya dan Malang, tetapi kami masih bisa keluar malam dengan enak, bisa nongkrong walau berhati-hati, tapi rasa aman masyarakat masih terjamin," kata dia lagi. 

Baca juga: Pemerintah Buka Blokir Jaringan Internet di Manokwari dan Sorong

Berdasarkan pantauan perwakilan Ombudsman di daerah tersebut, sarana pelayanan publik masih berlangsung normal kala itu.

Begitu pula dengan kegiatan ekonomi di daerah itu yang masih berjalan dengan lancar.

Namun, sejak akses internet dibatasi, informasi mengenai apa yang terjadi juga menjadi terbatas. Suasana semakin mencekam dengan banyaknya aparat keamanan di daerah tersebut.

"Mereka antarwarga tidak bisa komunikasi, rasa ancaman mencekam, apalagi di mana-mana begitu banyak datang polisi TNI, banyak orang tidak tahu sebetulnya apa ini yang terjadi," ujar dia.

Selain jaringan komunikasi yang terdampak, pembatasan internet berdampak pada kegiatan ekonomi di daerah tersebut.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menlu Minta China Hadirkan Warganya sebagai Saksi di Kasus Kapal Long Xing 629

Menlu Minta China Hadirkan Warganya sebagai Saksi di Kasus Kapal Long Xing 629

Nasional
Periksa Dua Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Periksa Dua Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Eks Dirut PT Pilog Diperiksa KPK, Ditanya soal Penerimaan Uang

Eks Dirut PT Pilog Diperiksa KPK, Ditanya soal Penerimaan Uang

Nasional
Bahar Smith Dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur dari Nusakambangan

Bahar Smith Dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur dari Nusakambangan

Nasional
Jubir Pemerintah Akui Diksi New Normal Salah, Ganti dengan Adaptasi Kebiasaan Baru

Jubir Pemerintah Akui Diksi New Normal Salah, Ganti dengan Adaptasi Kebiasaan Baru

Nasional
Peminat Kartu Prakerja Tinggi, Airlangga: 1,7 Juta Orang Terverifikasi Terima Pelatihan Offline

Peminat Kartu Prakerja Tinggi, Airlangga: 1,7 Juta Orang Terverifikasi Terima Pelatihan Offline

Nasional
Kampanye Akbar Pilkada Hanya Dapat Digelar dengan Persetujuan Gugus Tugas Covid-19

Kampanye Akbar Pilkada Hanya Dapat Digelar dengan Persetujuan Gugus Tugas Covid-19

Nasional
Sebelum Vaksin Covid-19 Ditemukan, Airlangga Minta Masyarakat Tetap Waspada

Sebelum Vaksin Covid-19 Ditemukan, Airlangga Minta Masyarakat Tetap Waspada

Nasional
Ahli Epidemiologi: Asrama Rawan Jadi Klaster Baru Covid-19

Ahli Epidemiologi: Asrama Rawan Jadi Klaster Baru Covid-19

Nasional
Periksa 4 Saksi Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Mitra Penjualan

Periksa 4 Saksi Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Mitra Penjualan

Nasional
KPU: Protokol Kesehatan di 270 Daerah Penyelenggara Pilkada Diatur Sama

KPU: Protokol Kesehatan di 270 Daerah Penyelenggara Pilkada Diatur Sama

Nasional
Cerita Yurianto yang Dijuluki 'Pembawa Berita Kematian' karena Sampaikan Data Covid-19

Cerita Yurianto yang Dijuluki "Pembawa Berita Kematian" karena Sampaikan Data Covid-19

Nasional
Kemenag: Jika Syarat Belajar di Pesantren Saat Pandemi Dipenuhi, Covid-19 Bisa Dicegah

Kemenag: Jika Syarat Belajar di Pesantren Saat Pandemi Dipenuhi, Covid-19 Bisa Dicegah

Nasional
Penerapan Pancasila Redup, Rektor UNS: BPIP Adalah Jawaban

Penerapan Pancasila Redup, Rektor UNS: BPIP Adalah Jawaban

Nasional
Muhadjir: Kementerian/Lembaga di Bawah Menko PMK Nanti Hanya Mengacu Satu Data

Muhadjir: Kementerian/Lembaga di Bawah Menko PMK Nanti Hanya Mengacu Satu Data

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X