Ilham Habibie: Bapak Pejabat Pemerintah, Bukan Politikus

Kompas.com - 12/09/2019, 21:15 WIB
FOTO DOKUMENTASI. Presiden ke-3 RI sekaligus Ketua Dewan Kehormatan Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI)  BJ Habibie tertawa saat pembukaan Silaturahmi Kerja Nasional (Silaknas) Tahun 2017 di Istana Kepresidenan Bogor, Jakarta, Jumat (8/12/2017). Habibie berharap peran ICMI bersama pemerintah dapat mengembalikan Pancasila sebagai pandangan hidup bisa diakumulasikan dalam kehidupan bermasyarakat melalui pembangunan yang pro-rakyat atau ekonomi pasar Pancasila. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/pras/ama. ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARIFOTO DOKUMENTASI. Presiden ke-3 RI sekaligus Ketua Dewan Kehormatan Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) BJ Habibie tertawa saat pembukaan Silaturahmi Kerja Nasional (Silaknas) Tahun 2017 di Istana Kepresidenan Bogor, Jakarta, Jumat (8/12/2017). Habibie berharap peran ICMI bersama pemerintah dapat mengembalikan Pancasila sebagai pandangan hidup bisa diakumulasikan dalam kehidupan bermasyarakat melalui pembangunan yang pro-rakyat atau ekonomi pasar Pancasila. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/pras/ama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Putra sulung presiden ketiga RI Bacharuddin Jusuf Habibie, Ilham Akbar Habibie meminta ayahnya tak dikenang sebagai politikus.

Hal itu disampaikan Ilham selepas mengikuti prosesi pemakaman ayahnya di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, Kamis (12/9/2019).

Ilham mengatakan, ayahnya hanya berada dalam dimensi politik saat bertugas sebagai pejabat negara, tetapi bukan sebagai politikus.

"Bapak tidak pernah melihat dirinya sebagai orang politik. Bapak itu seorang yang bekerja profesinya di pemerintahan dan oleh karena itu ada di dimensi politik pada pekerjaannya, tetapi bukan politikus yang kita kenal di Indonesia yang mungkin kita sebut sebagai full time," ujar Ilham.

Baca juga: Berkat Habibie, Universitas Bung Karno Bisa Berdiri Hingga Sekarang

Ilham tak ingin Habibie disebut sebagai politikus lantaran tak pernah berkarier dalam partai politik.

Ilham melihat Habibie sebagai seorang profesional di bidang teknologi dan pemerintahan.

"Bapak memang punya profesi lain dan karena menjadi pejabat pemerintah otomatis ada dimensi politik tapi bukan orang politikus, itu saya kira harus kita bedakan," ujar Ilham.

"Dan itu juga saya seperti itu. Saya tidak melihat dirinya berkarir di sebuah partai. Saya melihat dirinya sebagai orang profesional dan itu yang dikontribusikan kepada negara dan bangsa kita," lanjut dia.

Presiden ketiga RI Bacharuddin Jusuf Habibie wafat pukul Rabu (11/9/2019) pukul 18.03 WIB.

Baca juga: Seperti Saat Meninggalnya Ainun, Keluarga Habibie Akan Gelar Tahlilan Selama 40 Hari

Habibie meninggal dunia karena sudah berusia tua sehingga sejumlah organ dalam tubuhnya mengalami degenerasi. 

Habibie dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP), Kalibata, Jakarta Selatan, tepatnya di samping makam almarhum istrinya, Hasri Ainun. Prosesi pemakaman berlangsung dengan diiringi upacara militer.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Nasional
Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Nasional
Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Nasional
Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Nasional
Jokowi Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Jokowi Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Nasional
Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam

Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam

Nasional
Komisi II dan Pemerintah Sepakat Tambah Anggaran untuk Pilkada 2020

Komisi II dan Pemerintah Sepakat Tambah Anggaran untuk Pilkada 2020

Nasional
Eks Dirut PTPN III Divonis 5 Tahun Penjara

Eks Dirut PTPN III Divonis 5 Tahun Penjara

Nasional
Kemenlu: 361 Jemaah Tabligh di 13 Negara Telah Pulang ke Indonesia

Kemenlu: 361 Jemaah Tabligh di 13 Negara Telah Pulang ke Indonesia

Nasional
Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Nasional
KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

Nasional
Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Nasional
Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

Nasional
Ombudsman: Pemerintah Jangan Ragu Perbaiki Lagi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Ombudsman: Pemerintah Jangan Ragu Perbaiki Lagi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Nasional
Kantongi 817 Aduan Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Covid-19

Kantongi 817 Aduan Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X