Saat Habibie Analogikan Diri Nahkoda, Kendalikan Indonesia yang Nyaris Karam

Kompas.com - 12/09/2019, 17:02 WIB
FOTO DOKUMENTASI. Presiden ketiga RI BJ Habibie melambaikan tangan saat akan menghadiri Sidang Tahunan MPR Tahun 2015 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2015). Sidang Tahunan MPR diselenggarakan dengan agenda penyampaian pidato Presiden Joko Widodo mengenai laporan kinerja lembaga-lembaga negara. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/kye/ama. ANTARA FOTO/Sigid KurniawanFOTO DOKUMENTASI. Presiden ketiga RI BJ Habibie melambaikan tangan saat akan menghadiri Sidang Tahunan MPR Tahun 2015 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2015). Sidang Tahunan MPR diselenggarakan dengan agenda penyampaian pidato Presiden Joko Widodo mengenai laporan kinerja lembaga-lembaga negara. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/kye/ama.


JAKARTA, KOMPAS.com – Sosok Presiden ketiga Republik Indonesia, Bacharuddin Jusuf Habibie, membekas dalam kenangan Joseph Osdar, wartawan senior Kompas.

Osdar merupakan wartawan istana di enam pemerintahan, sehingga paham betul karakteristik masing-masing presiden RI.

BJ Habibie, kata Osdar, mengalami masa sulit sebagai presiden di masa transisi dari Orde Baru menuju reformasi.

Pada hari itu, saat baru dilantik sebagai presiden, BJ Habibie mengundang wartawan yang sehari-hari meliput pemberitaan Istana Kepresidenan untuk ngobrol-ngobrol.

Baca juga: KPK: Habibie Membangun Fondasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Saat itu, selain Osdar, hadir pula beberapa pemimpin media saat itu antara lain Dahlan Iskan dari Jawa Pos dan Sabam Siagian dari Jakarta Post sebagai tamu undangan Presiden.

"Waktu itu beliau hanya ingin mendengar, tidak mau bicara banyak," ujar Osdar sebagaimana dikutip dari tayangan Kompas TV, Rabu (11/8/2019).

Meski tak banyak yang disampaikan Habibie, namun kata-katanya hari itu terus membekas di benak Osdar.

Bacharuddin Jusuf Habibie, kata Osdar, menganggap dirinya sebagai nahkoda yang tengah berjuang mengendalikan Indonesia yang dia ibaratkan sebagai kapal.

"Tugas beliau menggambarkan dirinya, jika Indonesia sebagai kapal, beliau adalah nahkoda, pertama adalah supaya tidak tenggelam kapal ini, supaya tidak karam," kata Osdar.

Baca juga: Erick Thohir Kenang Habibie sebagai Bapak yang Buka Kebebasan Pers

Osdar mengatakan, Habibie menyadari posisinya saat itu serba tidak enak. Ia harus memperbaiki beberapa kekacauan yang membuat Indonesia saat itu nyaris “karam”.

"Bahkan beliau katakan saat itu Indonesia sedang menuju karam. Itu tugas beliau," kata Osdar.

Selain itu, Osdar menganggap Habibie punya jasa besar bagi insan pers Indonesia. Di masa pemerintahan Soeharto, hidup lembaga pers bagai dalam cengkraman.

Tindak tanduknya diawasi. Tak sedikit media dibredel, termasuk Harian Kompas.

Baca juga: Ilham Habibie: Sampai Jumpa di Akhirat Bapak Tercinta...

Harian Kompas sempat dibredel selama dua pekan karena memberitakan aksi demonstrasi yang dianggap makar hingga pemberitaan soal korupsi, kolusi, dan nepotisme yang saat itu kental terasa.

"Habibie ada di langkah pertama Indonesia masuk ke masa reformasi. Langkah pertama itu yang tak dilupakan insan pers," kata Osdar

Habibie pun melepas belenggu tersebut dengan menghapuskan Surat Izin Usaha Penerbitan. Di era Soeharto, setiap media pers harus mengantongi surat ijin terbit yang berbentuk SIUP.

"Tiba-tiba Pak Habibie begitu masuk ke pemerintahan, Itu dihapuskan yang namanya SIUP. Kontrol pemerintah kepada pers saat itu hilang sama sekali," kata Osdar.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hendri Bakari Diduga Tewas Dianiaya Polisi, Mabes Polri: Sementara Cukup Ditangani Polda Kepri

Hendri Bakari Diduga Tewas Dianiaya Polisi, Mabes Polri: Sementara Cukup Ditangani Polda Kepri

Nasional
Komnas HAM Bakal Sampaikan Kesimpulan Kajian RUU Cipta Kerja ke Presiden dan Pimpinan DPR

Komnas HAM Bakal Sampaikan Kesimpulan Kajian RUU Cipta Kerja ke Presiden dan Pimpinan DPR

Nasional
Satgas: Jumlah Tempat Tidur Pasien Covid-19 di RS Masih Cukup

Satgas: Jumlah Tempat Tidur Pasien Covid-19 di RS Masih Cukup

Nasional
Wamenhan: Dampak Positif Bisa Kita Raih jika Produksi 40 Juta Ton Singkong

Wamenhan: Dampak Positif Bisa Kita Raih jika Produksi 40 Juta Ton Singkong

Nasional
Wakil Ketua KPK: Pegawai Jadi ASN Tak Mengurangi Independensi

Wakil Ketua KPK: Pegawai Jadi ASN Tak Mengurangi Independensi

Nasional
Kemenkumham Akan Beri Remisi ke 142.545 Narapidana Saat HUT RI ke-75

Kemenkumham Akan Beri Remisi ke 142.545 Narapidana Saat HUT RI ke-75

Nasional
Ujaran Kebencian di Pilkada Diprediksi Meningkat, Ini Alasannya

Ujaran Kebencian di Pilkada Diprediksi Meningkat, Ini Alasannya

Nasional
KPK Apresiasi Polri dan Kejagung yang Tindak Anggotanya dalam Kasus Djoko Tjandra

KPK Apresiasi Polri dan Kejagung yang Tindak Anggotanya dalam Kasus Djoko Tjandra

Nasional
Anggota DPR Taufik Basari Positif Covid-19, Sempat Ikut Rapat di Badan Legislasi

Anggota DPR Taufik Basari Positif Covid-19, Sempat Ikut Rapat di Badan Legislasi

Nasional
Kemenkes Siap Tambah Daya Tampung RS Rujukan jika Kasus Covid-19 Melonjak

Kemenkes Siap Tambah Daya Tampung RS Rujukan jika Kasus Covid-19 Melonjak

Nasional
Berpotensi Langgar HAM, Komnas HAM Minta Pembahasan RUU Cipta Kerja Tak Dilanjutkan

Berpotensi Langgar HAM, Komnas HAM Minta Pembahasan RUU Cipta Kerja Tak Dilanjutkan

Nasional
Amien Rais Ingatkan Jokowi Akan Bahaya Politik Partisan

Amien Rais Ingatkan Jokowi Akan Bahaya Politik Partisan

Nasional
Kasus Pemotongan Uang SKPD, Eks Bupati Bogor Rachmat Yasin Ditahan KPK

Kasus Pemotongan Uang SKPD, Eks Bupati Bogor Rachmat Yasin Ditahan KPK

Nasional
Saat Gibran Sowan ke Elite Parpol demi Dukungan di Pilkada Solo...

Saat Gibran Sowan ke Elite Parpol demi Dukungan di Pilkada Solo...

Nasional
Ini 9 Kota dengan Lebih dari 1.000 Kasus Covid-19 Aktif, 5 Ada di DKI Jakarta

Ini 9 Kota dengan Lebih dari 1.000 Kasus Covid-19 Aktif, 5 Ada di DKI Jakarta

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X