Tes Capim KPK Dinilai Jauh dari Semangat Anti-Korupsi dan Sarat Kepentingan Revisi UU

Kompas.com - 12/09/2019, 16:49 WIB
Sejumlah pegiat menggelar aksi selamatkan KPK di Jakarta, Kamis (5/9/2019). Dalam aksinya mereka menuntut dicoretnya capim KPK yang memiliki cacat etik. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/ama. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho GumaySejumlah pegiat menggelar aksi selamatkan KPK di Jakarta, Kamis (5/9/2019). Dalam aksinya mereka menuntut dicoretnya capim KPK yang memiliki cacat etik. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/ama.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test yang dilakukan oleh Komisi III DPR terhadap calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (capim KPK) dinilai jauh dari semangat anti-korupsi.

Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Capim KPK berpandangan, sejumlah pertanyaan yang diberikan cenderung terkait dengan kepentingan DPR dalam meloloskan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).

"Dari pantauan koalisi, aspek integritas dan rekam jejak setiap calon tidak banyak digali lebih jauh oleh anggota Komisi III," ujar Tibiko Zabar, salah satu anggota koalisi dari Indonesia Corruption Watch (ICW), melalui keterangan tertulisnya, Kamis (12/9/2019).

"Justru yang terjadi hampir semua calon diberikan pertanyaan terkait keberpihakan terhadap revisi UU KPK," kata Tibiko.

Baca juga: Penasihat KPK Ikut Orasi Tolak Revisi UU KPK dan Capim Bermasalah

Sebanyak lima capim KPK telah mengikuti uji kepatutan dan kelayakan pada Rabu (11/9/2019).

Lima capim tersebut adalah Nawawi Pomolango, Sigit Danang Joyo, Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron dan I Nyoman Wara.

Menurut catatan koalisi, Komisi III secara konsisten menanyakan keberpihakan setiap capim KPK terhadap revisi UU KPK.

Setiap capim KPK ditanya sikapnya soal poin apa yang disetujui dan tidak disetujui dalam draf revisi.

"Koalisi mencatat bahwa anggota Komisi III lebih banyak mengajukan pertanyaan yang seolah mengunci berkaitan dengan sikap setiap calon apakah setuju dengan revisi uu KPK. Sementara aspek integritas tidak banyak dielaborasi lebih jauh," kata Tibiko.

Baca juga: Beda Sikap Jokowi soal Revisi UU KPK, Sebelum dan Setelah Pilpres...

Pertanyaan lain yang diajukan terkait revisi UU KPK yakni status kepegawaian, konflik internal, dan independensi lembaga KPK.

Dalam hal kelembagaan, Komisi III banyak menanyakan persoalan independensi secara kelembagaan maupun tindakan KPK.

Halaman:
Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X