KILAS

Fahri Hamzah: Bonus Demografi Indonesia Bisa Jadi Boomerang

Kompas.com - 12/09/2019, 15:47 WIB
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah saat menjadi narasumber utama dalam peluncuran bukunya yang berjudul ?Arah Baru Kebijakan Kesejahteraan Indonesia? di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/9/2019). DOK. Humas MPRWakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah saat menjadi narasumber utama dalam peluncuran bukunya yang berjudul ?Arah Baru Kebijakan Kesejahteraan Indonesia? di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/9/2019).


KOMPAS.com
- Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menjelaskan, bonus demografi yang dimiliki Bangsa Indonesia harus dimaksimalkan, sebab jika tidak akan menjadi boomerang. 

Maka dari itu, negeri ini perlu menerapkan proses edukasi terhadap para generasi pemuda dengan pendidikan, pelatihan, ketenagakerjaan, asuransi, dan kesehatan.

Proses edukasi tersebut, dipandang Fahri sangat krusial untuk segera dilakukan, supaya para generasi muda memiliki daya pikul yang tinggi. Sebab mereka bukan hanya jadi beban bagi keluarganya, tetapi juga negara terutama dalam meningkatkan perekonomian secara masif.

“Jika tidak dilakukan berbagai edukasi, maka yang terjadi adalah timbulnya pengangguran. Pengangguran adalah hal yang berbahaya bagi negara tidak saja dari sisi ekonomi tapi juga dari sisi sosial seperti potensi kriminalitas yang dapat meningkat,” tandas Fahri, seperti dalam keterangan tertulisnya, Kamis (12/9/2019).

Baca juga: Bonus Demografi, Modal Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Apalagi, sambung Fahri, dalam sekian tahun ke depan akan muncul adanya aging population . Hal ini merupakan antitesis terhadap bonus demografi, yaitu jumlah orang tua yang harus dipikul lebih banyak dibandingkan jumlah anak muda.

“Oleh karena itu, kita memerlukan arah baru, kita perlu fix-kan sistem kesejahteraan kita mulai dari pendidikan, pelatihan, ketenagakerjaan, asuransi, kesehatan dan sebagainya itu harus kita perbaiki," kata dia.

Untuk itu, Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) ini menegaskan, Bangsa Indonesia perlu cara baru dalam mengelola serta meningkatkan kesejahteraan secara lebih masif.

Baca juga: Potret Masa Depan Indonesia di Antara Pemilu 2019 dan Bonus Demografi

Fahri Hamzah sendiri mengatakan itu saat menjadi narasumber utama dalam peluncuran buku terbarunya yang berjudul ‘Arah Baru Kebijakan Kesejahteraan Indonesia’ di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/9/2019).

Buku tersebut berisi tentang berbagai catatan kritis dari seorang Fahri Hamzah selama ia mengemban tugas sebagai Pimpinan DPR RI periode 2014-2019.

“Buku ini berisi tentang cara kita melakukan berbagai koreksi dan melihat peluang sektoral, seperti bagaimana melihat angka bonus demografi nasional sekarang yang bagus,” ujar Fahri

Turut hadir sebagai pembicara pada acara peluncuran buku tersebut, yaitu Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf (Fraksi Demokrat), Pakar Ekonomi Rizal Ramli, dan tokoh nasional Sandiaga Salahuddin Uno. 

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menlu Minta China Hadirkan Warganya sebagai Saksi di Kasus Kapal Long Xing 629

Menlu Minta China Hadirkan Warganya sebagai Saksi di Kasus Kapal Long Xing 629

Nasional
Periksa Dua Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Periksa Dua Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Eks Dirut PT Pilog Diperiksa KPK, Ditanya soal Penerimaan Uang

Eks Dirut PT Pilog Diperiksa KPK, Ditanya soal Penerimaan Uang

Nasional
Bahar Smith Dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur dari Nusakambangan

Bahar Smith Dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur dari Nusakambangan

Nasional
Jubir Pemerintah Akui Diksi New Normal Salah, Ganti dengan Adaptasi Kebiasaan Baru

Jubir Pemerintah Akui Diksi New Normal Salah, Ganti dengan Adaptasi Kebiasaan Baru

Nasional
Peminat Kartu Prakerja Tinggi, Airlangga: 1,7 Juta Orang Terverifikasi Terima Pelatihan Offline

Peminat Kartu Prakerja Tinggi, Airlangga: 1,7 Juta Orang Terverifikasi Terima Pelatihan Offline

Nasional
Kampanye Akbar Pilkada Hanya Dapat Digelar dengan Persetujuan Gugus Tugas Covid-19

Kampanye Akbar Pilkada Hanya Dapat Digelar dengan Persetujuan Gugus Tugas Covid-19

Nasional
Sebelum Vaksin Covid-19 Ditemukan, Airlangga Minta Masyarakat Tetap Waspada

Sebelum Vaksin Covid-19 Ditemukan, Airlangga Minta Masyarakat Tetap Waspada

Nasional
Ahli Epidemiologi: Asrama Rawan Jadi Klaster Baru Covid-19

Ahli Epidemiologi: Asrama Rawan Jadi Klaster Baru Covid-19

Nasional
Periksa 4 Saksi Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Mitra Penjualan

Periksa 4 Saksi Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Mitra Penjualan

Nasional
KPU: Protokol Kesehatan di 270 Daerah Penyelenggara Pilkada Diatur Sama

KPU: Protokol Kesehatan di 270 Daerah Penyelenggara Pilkada Diatur Sama

Nasional
Cerita Yurianto yang Dijuluki 'Pembawa Berita Kematian' karena Sampaikan Data Covid-19

Cerita Yurianto yang Dijuluki "Pembawa Berita Kematian" karena Sampaikan Data Covid-19

Nasional
Kemenag: Jika Syarat Belajar di Pesantren Saat Pandemi Dipenuhi, Covid-19 Bisa Dicegah

Kemenag: Jika Syarat Belajar di Pesantren Saat Pandemi Dipenuhi, Covid-19 Bisa Dicegah

Nasional
Penerapan Pancasila Redup, Rektor UNS: BPIP Adalah Jawaban

Penerapan Pancasila Redup, Rektor UNS: BPIP Adalah Jawaban

Nasional
Muhadjir: Kementerian/Lembaga di Bawah Menko PMK Nanti Hanya Mengacu Satu Data

Muhadjir: Kementerian/Lembaga di Bawah Menko PMK Nanti Hanya Mengacu Satu Data

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X