Beda Sikap Jokowi soal Revisi UU KPK, Sebelum dan Setelah Pilpres...

Kompas.com - 12/09/2019, 11:49 WIB
Pegawai KPK membawa bunga dan poster untuk dibagikan kepada warga pada melakukan aksi saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor  di kawasan Bundaran HI Jakarta, Minggu (8/9/2019). Aksi tersebut untuk menolak revisi UU KPK yang dianggap melemahkan kewenangan lembaga anti rasuah itu. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/hp. ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO APegawai KPK membawa bunga dan poster untuk dibagikan kepada warga pada melakukan aksi saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor di kawasan Bundaran HI Jakarta, Minggu (8/9/2019). Aksi tersebut untuk menolak revisi UU KPK yang dianggap melemahkan kewenangan lembaga anti rasuah itu. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/hp.
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hanya butuh waktu sepekan bagi Presiden Joko Widodo untuk memberi lampu hijau bagi revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) yang diusulkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Revisi UU yang dianggap melemahkan KPK ini resmi diusulkan menjadi inisiatif DPR RI dalam rapat paripurna pada Kamis (5/9/2019). Pengesahan berjalan senyap dan mulus.

Revisi ini seakan-akan tiba-tiba lantaran sebelumnya tak pernah terdengar ada rapat Badan Legislasi DPR yang membahas. Tiba-tiba saja draf revisi UU KPK usulan Baleg itu langsung dibawa ke rapat paripurna.

Baca juga: Laode: KPK Minta Bertemu dengan DPR dan Pemerintah Bahas Revisi UU KPK

Seluruh anggota DPR yang hadir di rapat raripurna pun kompak menyatakan setuju. Tak ada fraksi yang mengajukan keberatan atau interupsi. Tak ada juga perdebatan antara parpol pendukung pemerintah dan papol koalisi.

Setelah diketok di Paripurna, draf RUU KPK langsung dikirim ke Presiden di hari yang sama. DPR memang menargetkan proses revisi bisa rampung dalam tiga pekan atau sebelum masa jabatan mereka berakhir pada 30 September.

Namun Draf RUU KPK yang disusun DPR itu mendapat kritik dan penolakan dari sejumlah pihak, termasuk pimpinan dan pegawai KPK sendiri.

Lembaga antirasuah itu bahkan menyebut sembilan poin dalam revisi UU KPK yang berpotensi melemahkannya. Poin itu antara lain soal independensi yang terancam, pembentukan dewan pengawas, penyadapan yang dibatasi, dan sejumlah kewenangan yang dipangkas.

Mereka meminta Presiden Jokowi menolak revisi UU KPK yang diusulkan DPR. Jokowi menjadi harapan terakhir dan satu-satunya karena seluruh fraksi di DPR sudah bulat ingin mengubah UU KPK. Sikap Kepala Negara pun dinanti.

Namun tak menunggu waktu lama, Presiden Jokowi langsung mengirim surat presiden ke DPR sebagai tanda disetujuinya pembahasan revisi UU KPK antara pemerintah dan dewan.

"Surpres RUU KPK sudah diteken presiden dan sudah dikirim ke DPR tadi," kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Rabu (11/9/2019) malam.

Baca juga: Jokowi Terbitkan Surpres Revisi UU KPK, Laode: Ini Preseden Buruk

Dalam Surpres itu, Jokowi menugaskan dua menterinya untuk membahas revisi UU KPK bersama para wakil rakyat. Kedua menteri itu yakni Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur.

Sebenarnya bukan kali ini saja revisi UU KPK bergulir. Sebelum pilpres 2019 dan Jokowi terpilih menjadi Presiden RI dua periode, revisi UU KPK sudah dua kali diajukan oleh DPR.

Namun, saat itu Jokowi bergeming sehingga revisi yang mendapat penolakan dari publik itu akhirnya urung dilakukan.

2015

Upaya revisi UU KPK pada era Jokowi mulai mencuat pada 23 Juni 2015. Sidang paripurna memasukkan revisi UU KPK dalam prioritas Prolegnas 2015.

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan kepada awak media di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (22/8/2019). Presiden memberikan keterangan soal Papua bahwa situasi saat ini berlangsung normal dan permintaan maaf sudah dilakukan sebagai bentuk saling menghargai antara saudara, sebangsa dan setanah air. ANTARA FOTO/ARIF FIRMANSYAH Presiden Joko Widodo memberikan keterangan kepada awak media di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (22/8/2019). Presiden memberikan keterangan soal Papua bahwa situasi saat ini berlangsung normal dan permintaan maaf sudah dilakukan sebagai bentuk saling menghargai antara saudara, sebangsa dan setanah air.
Pada 7 Oktober 2015, draf revisi UU KPK mulai dibahas di rapat Baleg DPR. Draf tersebut mengatur pembatasan usia institusi KPK hanya sampai 12 tahun, memangkas kewenangan penuntutan, mereduksi kewenangan penyadapan, membatasi proses rekrutmen penyelidik dan penyidik secara mandiri, hingga membatasi kasus korupsi yang dapat ditangani oleh KPK.

Ada 45 anggota DPR dari enam fraksi yang menjadi pengusul draf revisi UU KPK tersebut. Sebanyak 15 orang dari Fraksi PDI-P, 11 orang dari Fraksi Nasdem, 9 orang dari Fraksi Golkar, 5 orang dari Fraksi PPP, 3 orang dari Fraksi Hanura, dan 2 orang dari Fraksi PKB.

Baca juga: Luhut: Presiden Dukung Revisi UU KPK

Tak membutuhkan waktu lama, rencana revisi ini kembali mendapat penolakan yang keras dari publik, termasuk internal KPK sendiri.

Pada 13 Oktober 2015, pemerintah dan DPR akhirnya sepakat menunda pembahasan revisi UU KPK hingga masa sidang selanjutnya.

Kesepakatan ini tercapai setelah Presiden Joko Widodo dan pimpinan DPR bertemu dalam rapat konsultasi di Istana Negara.

Baca juga: Presiden Jokowi Tunjuk 2 Menteri Bahas Revisi UU KPK Bersama DPR

Menko Polhukham Luhut Panjaitan menyatakan, alasan penundaan karena pemerintah merasa masih perlu memastikan perbaikan ekonomi nasional berjalan baik.

"Kita sudah sepakat mengenai penyempurnaan Undang-Undang KPK itu kita masih menunggu pada persidangan yang akan datang," kata Luhut.

Dalam rapat konsultasi tersebut juga disepakati poin yang akan direvisi mengerucut menjadi empat hal saja, yakni pemberian kewenangan kepada KPK untuk menerbitkan SP3, pengaturan kembali kewenangan menyadap, keberadaan penyidik independen, dan pembentukan badan pengawas KPK.

2016

Pada awal 2016, upaya merevisi UU KPK kembali berlanjut. DPR kembali menyepakati revisi UU KPK masuk dalam prioritas Program Legislasi Nasional 2016.

Hanya Fraksi Partai Gerindra yang menolak revisi UU KPK. Pada 1 Februari 2016, revisi UU KPK mulai dibahas dalam rapat harmonisasi Badan Legislasi di DPR RI.

Anggota Fraksi PDI-P Risa Mariska dan Ichsan Soelistyo hadir sebagai perwakilan pengusul revisi UU tersebut.

Baca juga: Rencana Revisi UU KPK Belum Disampaikan DPR kepada Presiden Jokowi

Draf yang dibahas memang hanya mencakup empat poin, yakni pemberian kewenangan kepada KPK untuk menerbitkan SP3, pengaturan kembali kewenangan menyadap, keberadaan penyidik independen, dan pembentukan badan pengawas KPK.

Namun, banyak pihak menganggap empat poin tersebut dianggap dapat melemahkan KPK dan tetap mendapatkan penolakan dari berbagai kalangan.

Selembar kain hitam yang menutupi logo KPK tersibak saat berlangsungnya aksi dukungan untuk komisi anti rasywah itu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/9/2019). Berbagai aksi dukungan untuk KPK dilakukan berbagai elemen masyarakat setelah sebelumnya jajaran pimpinan bersama pegawai KPK menggelar aksi berkabung atas pelemahan terhadap KPK melalui revisi UU KPK oleh DPR serta seleksi capim KPK yang dinilai meloloskan orang-orang yang bermasalah. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/aww.ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso Selembar kain hitam yang menutupi logo KPK tersibak saat berlangsungnya aksi dukungan untuk komisi anti rasywah itu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/9/2019). Berbagai aksi dukungan untuk KPK dilakukan berbagai elemen masyarakat setelah sebelumnya jajaran pimpinan bersama pegawai KPK menggelar aksi berkabung atas pelemahan terhadap KPK melalui revisi UU KPK oleh DPR serta seleksi capim KPK yang dinilai meloloskan orang-orang yang bermasalah. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/aww.
Akhirnya tak hanya Gerindra, fraksi Demokrat dan PKS belakangan ikut menolak draf revisi tersebut. Pimpinan KPK yang sudah dipimpin Agus Rahardjo juga ikut menyatakan penolakan.

Seiring dengan derasnya penolakan, rapat paripurna penetapan revisi UU KPK untuk menjadi inisiatif DPR sudah tertunda sebanyak dua kali.

Sehari menjelang paripurna yang dijadwalkan untuk ketiga kalinya pada Selasa 23 Februari 2016, pimpinan DPR kembali melakukan rapat konsultasi dengan Presiden.

Baca juga: Pimpinan KPK Akan Yakinkan Presiden untuk Tolak Revisi UU KPK

Pertemuan tersebut sepakat untuk kembali menunda revisi UU KPK. Kali ini, tak ada substansi revisi yang diubah. Presiden dan DPR sepakat menunda karena menganggap revisi UU KPK perlu mendapat kajian lebih mendalam, termasuk sosialisasi terhadap masyarakat. Tak ditentukan berapa lama waktu penundaan ini.

"Saya hargai proses dinamika politik yang ada di DPR, khususnya dalam rancangan revisi UU KPK. Mengenai rencana revisi UU KPK tersebut, kami bersepakat bahwa revisi ini sebaiknya tidak dibahas saat ini, ditunda," ujar Jokowi usai rapat dengan pimpinan DPR.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Data Kemendagri, Penularan Covid-19 Masih Tinggi di 18 Provinsi Ini, Jakarta Tak Termasuk

Data Kemendagri, Penularan Covid-19 Masih Tinggi di 18 Provinsi Ini, Jakarta Tak Termasuk

Nasional
Kemendagri: 85 Kabupaten/Kota Zona Merah Covid-19, 102 Zona Hijau

Kemendagri: 85 Kabupaten/Kota Zona Merah Covid-19, 102 Zona Hijau

Nasional
BPJS Kesehatan Beri Keringanan bagi Peserta yang Menunggak Iuran

BPJS Kesehatan Beri Keringanan bagi Peserta yang Menunggak Iuran

Nasional
Amnesty Internasional Sampaikan Lima Masalah HAM di Papua ke PBB

Amnesty Internasional Sampaikan Lima Masalah HAM di Papua ke PBB

Nasional
Jubir Pemerintah: Kuncinya Aman dari Covid-19, Selanjutnya Bisa Produktif

Jubir Pemerintah: Kuncinya Aman dari Covid-19, Selanjutnya Bisa Produktif

Nasional
Targetkan 20.000 Tes Covid-19 Per Hari, Pemerintah Pastikan Jumlah Lab Cukup

Targetkan 20.000 Tes Covid-19 Per Hari, Pemerintah Pastikan Jumlah Lab Cukup

Nasional
KPK Periksa Eks Dirut Budi Santoso, Dalami Dugaan Korupsi di PT Dirgantara Indonesia

KPK Periksa Eks Dirut Budi Santoso, Dalami Dugaan Korupsi di PT Dirgantara Indonesia

Nasional
BNPB: 1.427 Bencana Terjadi dari 1 Januari-5 Juni 2020

BNPB: 1.427 Bencana Terjadi dari 1 Januari-5 Juni 2020

Nasional
Riset LSI Denny JA: Ada 6 Rekomendasi Strategi Hadapi New Normal

Riset LSI Denny JA: Ada 6 Rekomendasi Strategi Hadapi New Normal

Nasional
Sebaran Pasien Covid-19 yang Sembuh hingga 5 Juni, di DKI Jakarta Tertinggi

Sebaran Pasien Covid-19 yang Sembuh hingga 5 Juni, di DKI Jakarta Tertinggi

Nasional
Achmad Yurianto: Menemukan Vaksin Covid-19 Tidak Mudah

Achmad Yurianto: Menemukan Vaksin Covid-19 Tidak Mudah

Nasional
Menuju New Normal, Ketua MPR Minta Pemerintah Beri Fasilitas Kesehatan Rumah Ibadah

Menuju New Normal, Ketua MPR Minta Pemerintah Beri Fasilitas Kesehatan Rumah Ibadah

Nasional
703 Kasus Baru Covid-19 di 28 Provinsi: Jatim Bertambah 141, Jakarta 76

703 Kasus Baru Covid-19 di 28 Provinsi: Jatim Bertambah 141, Jakarta 76

Nasional
Sebelum Diperpanjang, Pemerintah Diminta Perbaiki Data Penerima Bansos

Sebelum Diperpanjang, Pemerintah Diminta Perbaiki Data Penerima Bansos

Nasional
Berkaca Kasus Setnov, KPK Diminta Usut Pidana Lain pada Nurhadi

Berkaca Kasus Setnov, KPK Diminta Usut Pidana Lain pada Nurhadi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X