Kompas.com - 12/09/2019, 07:00 WIB
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Bidang Hukum, Ade Irfan Pulungan (keempat dari kiri), dalam diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (11/9/2019).  KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTOWakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Bidang Hukum, Ade Irfan Pulungan (keempat dari kiri), dalam diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (11/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Bidang Hukum, Ade Irfan Pulungan, menyinggung kasus etik yang sempat menjerat Wakil Ketua KPK Saut Situmorang.

Hal itu diungkapkan Ade saat membahas soal pentingnya dewan pengawas KPK yang tercantum dalam revisi UU KPK dalam diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (11/9/2019).

Diketahui pada 2016, Saut sempat dilaporkan ke Polisi lantaran menyebut pejabat publik berlatar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Saut pun meminta maaf kepada publik atas pernyataannya dan di komite internal KPK diberikan sanksi tertulis.

Baca juga: Capim Ini Setuju Revisi UU KPK, tapi Tolak Dewan Pengawas

Menurut Ade, dewan pengawas dibutuhkan agar kasus seperti yang dialami Saut tidak terulang. Baginya, pengawas internal dan komite etik KPK tidaklah cukup untuk mengawasi komisioner hingga pegawai lembaga antirasuah.

"Hal seperti ini harus diawasi dewan pengawas secara terus menerus terhadap kinerja komisioner maupun aparat di dalamnya," kata Ade.

Menurut dia, sanksi yang diberikan Saut oleh Komite etik KPK juga berlarut-larut dan lama. Kasus Saut ini, tuturnya, sempat menjadi perdebatan dan kegaduhan di masyarakat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Untuk itu, Ade mendorong kehadiran dewan pengawas dibutuhkan agar hal serupa tidak terjadi. Maka dari itu, ia mendukung adanya revisi terhadap UU KPK dan menambahkan pasal pembentukan dewan pengawas KPK.

"Ketika ada suatu peristiwa tidak kebablasan dia (pimpinan KPK), dan pembentukan dewan etik ini tidak tarik-menarik dengan kepentingan yang ada," sambung Ade.

Adapun Dewan Pengawas menjadi salah satu poin dalam rencana revisi Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK.

Baca juga: Capim KPK Ini Setuju Ada Dewan Pengawas di KPK, Asalkan

Berdasarkan draf revisi UU KPK Pasal 37 B Dewan Pengawas bertugas mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, memberikan izin penyadapan, dan menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai KPK.

Adapun dalam kasus Saut, ia telah menyampaikan permohonan maaf melalui media. Dia mengaku menyadari penyataan dirinya yang menyebut pejabat publik berlatar HMI menjadi koruptor telah menimbulkan banyak reaksi publik, terutama para kader HMI.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Empat Kader Golkar Terjerat Kasus Korupsi, Waketum: Tak Ada Kaitan dengan Partai

Empat Kader Golkar Terjerat Kasus Korupsi, Waketum: Tak Ada Kaitan dengan Partai

Nasional
Jokowi Minta Daerah Hasilkan Produk Perdagangan Unggulan Masing-masing

Jokowi Minta Daerah Hasilkan Produk Perdagangan Unggulan Masing-masing

Nasional
Menurut OJK, Ini Ciri-ciri Pinjaman Online Ilegal

Menurut OJK, Ini Ciri-ciri Pinjaman Online Ilegal

Nasional
Pemerintah Susun 'Road Map' Perubahan Status Pandemi Covid-19 Jadi Endemi

Pemerintah Susun "Road Map" Perubahan Status Pandemi Covid-19 Jadi Endemi

Nasional
Airlangga: Untuk Pemilihan Presiden, Kita Harus Menang

Airlangga: Untuk Pemilihan Presiden, Kita Harus Menang

Nasional
Wapres Ingatkan agar Pesantren Mampu Akomodasi Kemajuan Teknologi

Wapres Ingatkan agar Pesantren Mampu Akomodasi Kemajuan Teknologi

Nasional
Kasus Covid-19 Turun hingga 98 Persen, Pemerintah Tetap Gencarkan Vaksinasi

Kasus Covid-19 Turun hingga 98 Persen, Pemerintah Tetap Gencarkan Vaksinasi

Nasional
Jokowi Ingatkan Risiko Lonjakan Kasus Covid-19 karena Pembukaan Sekolah

Jokowi Ingatkan Risiko Lonjakan Kasus Covid-19 karena Pembukaan Sekolah

Nasional
Strategi Pemerintah Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19 Jelang Natal dan Tahun Baru

Strategi Pemerintah Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19 Jelang Natal dan Tahun Baru

Nasional
Jokowi Ingatkan Indonesia Tetap Tangguh dan Bertahan Hadapi Krisis akibat Pandemi

Jokowi Ingatkan Indonesia Tetap Tangguh dan Bertahan Hadapi Krisis akibat Pandemi

Nasional
Wapres: Kebangkitan Ekonomi Pesantren Harus Dimulai dari Santri

Wapres: Kebangkitan Ekonomi Pesantren Harus Dimulai dari Santri

Nasional
Jokowi Targetkan Vaksinasi Covid-19 Nasional Capai 70 Persen pada Akhir Tahun

Jokowi Targetkan Vaksinasi Covid-19 Nasional Capai 70 Persen pada Akhir Tahun

Nasional
Jokowi Targetkan Cakupan Vaksinasi Capai 270 Juta Dosis pada Akhir 2021

Jokowi Targetkan Cakupan Vaksinasi Capai 270 Juta Dosis pada Akhir 2021

Nasional
Jokowi: Perdagangan, Turisme, dan Investasi Harus Digerakkan, Jangan Terlambat

Jokowi: Perdagangan, Turisme, dan Investasi Harus Digerakkan, Jangan Terlambat

Nasional
Hari Santri Jadi Momentum Memupuk Semangat Nasionalisme dan Cinta Tanah Air

Hari Santri Jadi Momentum Memupuk Semangat Nasionalisme dan Cinta Tanah Air

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.