Setuju Ada Dewan Pengawas KPK, Wasekjen PPP Singgung Kasus Etik Saut Situmorang

Kompas.com - 12/09/2019, 07:00 WIB
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Bidang Hukum, Ade Irfan Pulungan (keempat dari kiri), dalam diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (11/9/2019).  KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTOWakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Bidang Hukum, Ade Irfan Pulungan (keempat dari kiri), dalam diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (11/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan ( PPP) Bidang Hukum, Ade Irfan Pulungan, menyinggung kasus etik yang sempat menjerat Wakil Ketua KPK Saut Situmorang.

Hal itu diungkapkan Ade saat membahas soal pentingnya dewan pengawas KPK yang tercantum dalam revisi UU KPK dalam diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (11/9/2019).

Diketahui pada 2016, Saut sempat dilaporkan ke Polisi lantaran menyebut pejabat publik berlatar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Saut pun meminta maaf kepada publik atas pernyataannya dan di komite internal KPK diberikan sanksi tertulis.

Baca juga: Capim Ini Setuju Revisi UU KPK, tapi Tolak Dewan Pengawas


Menurut Ade, dewan pengawas dibutuhkan agar kasus seperti yang dialami Saut tidak terulang. Baginya, pengawas internal dan komite etik KPK tidaklah cukup untuk mengawasi komisioner hingga pegawai lembaga antirasuah.

"Hal seperti ini harus diawasi dewan pengawas secara terus menerus terhadap kinerja komisioner maupun aparat di dalamnya," kata Ade.

Menurut dia, sanksi yang diberikan Saut oleh Komite etik KPK juga berlarut-larut dan lama. Kasus Saut ini, tuturnya, sempat menjadi perdebatan dan kegaduhan di masyarakat.

Untuk itu, Ade mendorong kehadiran dewan pengawas dibutuhkan agar hal serupa tidak terjadi. Maka dari itu, ia mendukung adanya revisi terhadap UU KPK dan menambahkan pasal pembentukan dewan pengawas KPK.

"Ketika ada suatu peristiwa tidak kebablasan dia (pimpinan KPK), dan pembentukan dewan etik ini tidak tarik-menarik dengan kepentingan yang ada," sambung Ade.

Adapun Dewan Pengawas menjadi salah satu poin dalam rencana revisi Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK.

Baca juga: Capim KPK Ini Setuju Ada Dewan Pengawas di KPK, Asalkan

Berdasarkan draf revisi UU KPK Pasal 37 B Dewan Pengawas bertugas mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, memberikan izin penyadapan, dan menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai KPK.

Adapun dalam kasus Saut, ia telah menyampaikan permohonan maaf melalui media. Dia mengaku menyadari penyataan dirinya yang menyebut pejabat publik berlatar HMI menjadi koruptor telah menimbulkan banyak reaksi publik, terutama para kader HMI.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Nasional
RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

Nasional
Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Nasional
Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Nasional
Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Nasional
Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Nasional
Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Nasional
Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Nasional
Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Nasional
Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Nasional
Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Nasional
Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Nasional
Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Nasional
Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X