Fadli Zon Setuju Pemekaran Wilayah Papua dan Papua Barat

Kompas.com - 12/09/2019, 02:08 WIB
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon usai menerima tokoh-tokoh Papua di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/9/2019). KOMPAS.com/HaryantipuspasariWakil Ketua DPR RI Fadli Zon usai menerima tokoh-tokoh Papua di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyetujui permintaan 61 tokoh-tokoh Papua mengenai pemekaran di lima wilayah di Papua dan Papua Barat.

Menurut dia, pemerintah harus mendengarkan aspirasi tokoh-tokoh adat tersebut.

"Kalau itu merupakan aspirasi dari tokoh-tokoh wilayah adat yang ada di sana, kenapa tidak?" ujar Fadli saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/9/2019).

"Tapi itu ya, kita harus mendengarkan aspirasi dari masyarakat dan tokoh-tokoh yang tepat, yang dianggap mewakili tujuh wilayah adat itu," kata dia.

Baca juga: Mendagri Sebut Usulan Pemekaran Papua dan Papua Barat Tak Terhambat Moratorium

Fadli mengatakan, apabila pemekaran lima wilayah di Papua itu untuk memajukan pembangunan infrastruktur, ekonomi dan pendidikan di Papua dan Papua Barat, maka DPR pasti akan mendukung.

"Kalau itu bisa dianggap menyelesaikan masalah dan mempercepat proses pembangunan di sana, termasuk infrastruktur, pendidikan, dan ekonomi rakyat, dan sesuai dengan UU Otonomi Khusus (Otsus) ya kenapa tidak?" ujarnya.

Selanjutnya, Fadli mengatakan, DPR siap untuk membahas rencana pemekaran lima wilayah tersebut bersama pemerintah. Menurut dia, dari dulu DPR mendukung pemekaran tersebut.

"Kalau DPR dari dulu kan (mendukung pemekaran) bahkan di 2014 soal daerah otonomi baru pun setuju. Kan pemerintah yang melakukan moratorium," tuturnya.

Sebelumnya, tokoh asal Papua sekaligus Ketua DPRD Kota Jayapura Abesai Rollo menyampaikan 9 tuntutan kepada Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Selasa (10/9/2019).

Baca juga: 9 Tuntutan Tokoh Papua Saat Bertemu Presiden di Istana

Tuntutan itu juga ia sampaikan dihadapan 61 tokoh Papua yang terdiri dari tokoh-tokoh adat, agama, pemuda, akademisi.

Salah satu tuntunan adalah pemekaran sebanyak lima wilayah di Papua dan Papua Barat.

"(Permintaan) pertama, meminta adanya pemekaran provinsi 5 wilayah di Provinsi Papua dan Papua Barat," kata Ketua DPRD Jayapura Abisai Rollo mewakili para tokoh yang hadir.

Jokowi pun menyetujui pemekaran itu. Namun, ia hanya menyetujui dua atau tiga wilayah.

"Terkait pemekaran, jangan banyak-banyak dulu. Tadi bapak menyampaikan tambahan lima. Saya iya, tapi mungkin tidak lima dulu. Mungkin kalau enggak dua, tiga," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, perlu ada kajian mendalam di balik rencana pemekaran suatu wilayah. Sementara dari sisi regulasi sudah ada undang-undang yang mengaturnya.

"Ini, kan, perlu ada kajian. Karena UU-nya mendukung ke sana dan saya senang ada usulan itu dari bawah," ucapnya.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kembangkan Rapid Test Covid-19, Kemenristek Siapkan 100.000 Alat dalam 2 Bulan

Kembangkan Rapid Test Covid-19, Kemenristek Siapkan 100.000 Alat dalam 2 Bulan

Nasional
Mudik di Tengah Pandemi Covid-19 yang Jadi Polemik

Mudik di Tengah Pandemi Covid-19 yang Jadi Polemik

Nasional
Gugus Tugas Covid-19: Rapid Test Tak Semunya Efektif, Kita Perbanyak PCR Test

Gugus Tugas Covid-19: Rapid Test Tak Semunya Efektif, Kita Perbanyak PCR Test

Nasional
Kejagung Periksa Istri Tersangka Kasus Jiwasraya Heru Hidayat

Kejagung Periksa Istri Tersangka Kasus Jiwasraya Heru Hidayat

Nasional
Ray Rangkuti: Presiden Tak Boleh Biarkan Ada Bayang Kekuasaan Selain Dirinya

Ray Rangkuti: Presiden Tak Boleh Biarkan Ada Bayang Kekuasaan Selain Dirinya

Nasional
Wabah Covid-19, Pemerintah Kembangkan Ventilator Portabel

Wabah Covid-19, Pemerintah Kembangkan Ventilator Portabel

Nasional
Miliki Ketua BAru, MA Diminta Gelar Persidangan Uji Materi secara Terbuka

Miliki Ketua BAru, MA Diminta Gelar Persidangan Uji Materi secara Terbuka

Nasional
Hoaks Covid-19 Sebabkan Gangguan Psikologis, Komisi VIII DPR Minta Pemerintah Berikan Narasi Positif

Hoaks Covid-19 Sebabkan Gangguan Psikologis, Komisi VIII DPR Minta Pemerintah Berikan Narasi Positif

Nasional
Amnesty: Pemidanaan Penghina Presiden Justru Bisa Tingkatkan Jumlah Orang Masuk Penjara

Amnesty: Pemidanaan Penghina Presiden Justru Bisa Tingkatkan Jumlah Orang Masuk Penjara

Nasional
Tak Patuhi Maklumat Kapolri, 3.000 Warga Jatim Buat Surat Pernyataan Tak Akan Berkerumun

Tak Patuhi Maklumat Kapolri, 3.000 Warga Jatim Buat Surat Pernyataan Tak Akan Berkerumun

Nasional
Kepala Gugus Tugas Covid-19: Banyak Negara dengan Sistem Kesehatan Bagus, tetapi Tak Semua Mampu

Kepala Gugus Tugas Covid-19: Banyak Negara dengan Sistem Kesehatan Bagus, tetapi Tak Semua Mampu

Nasional
Pemerintah RI Terima Sumbangan Rp 82,5 Miliar dari Dunia untuk Tangani Covid-19

Pemerintah RI Terima Sumbangan Rp 82,5 Miliar dari Dunia untuk Tangani Covid-19

Nasional
Lebih dari 20 Dokter Meninggal Selama Pandemi Covid-19

Lebih dari 20 Dokter Meninggal Selama Pandemi Covid-19

Nasional
Ucapkan Selamat, Ketua KY Yakin Ketua MA Terpilih Bisa Bawa Perubahan

Ucapkan Selamat, Ketua KY Yakin Ketua MA Terpilih Bisa Bawa Perubahan

Nasional
Abu Bakar Ba'asyir Ajukan Permohonan Asimilasi ke Presiden Jokowi

Abu Bakar Ba'asyir Ajukan Permohonan Asimilasi ke Presiden Jokowi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X