Capim KPK Ini Setuju Ada Dewan Pengawas di KPK, Asalkan

Kompas.com - 11/09/2019, 23:04 WIB
Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Lili Pintauli Siregar menjawab pertanyaan wartawan seputar keberadaan Susno Duadji di Kantor LPSK, Jakarta, Kamis (25/4/2013). Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan tidak menghalang-halangi eksekusi terhadap mantan Kepala Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian RI Susno Duadji meski saat ini masih dalam perlindungan LPSK. KOMPAS/AGUS SUSANTOAnggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Lili Pintauli Siregar menjawab pertanyaan wartawan seputar keberadaan Susno Duadji di Kantor LPSK, Jakarta, Kamis (25/4/2013). Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan tidak menghalang-halangi eksekusi terhadap mantan Kepala Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian RI Susno Duadji meski saat ini masih dalam perlindungan LPSK.

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon pimpinan KPK Lili Pintauli Siregar tidak setuju dengan rencana pembentukan dewan pengawas pada KPK jika kewenangannya itu memberikan izin untuk penyadapan dugaan tindak korupsi.

Namun, Lili tidak masalah jika dewan pengawas dibentuk untuk memastikan jajaran KPK berpegang teguh pada kode etik.

"Dewan pengawas, bagi saya, kalau di substansi penyadapan, tidaklah. Itu sangat teknis," kata Lili usai uji kelayakan dan kepatutan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/9/2019)

"Tapi mungkin soal etik, soal tidak berjalannya etik di internal," lanjut dia.

Baca juga: Pakar Hukum Tata Negara: Dewan Pengawas KPK Boleh Saja, Asalkan...

Menurut Lili, tidak mengapa jika ada badan yang bertugas mengawasi jajaran KPK dalam hal etika. Nantinya, badan ini punya kewajiban untuk memastikan jajaran KPK tidak melakukan tindakan non-etis.

Namun, idealnya, badan pengawas tersebut tak punya kewenangan dalam hal teknis, misalnya memberikan atau tidak memberikan izin KPK untuk melakukan penyadapan.

"Bagaimana kelakuan pegawai, itu bolehlah diawasi gitu, tapi kalau sampai sangat substansi, kayaknya enggak deh," kata Advokat tersebut.

Baca juga: Firli Bahuri Tak Masalah jika Dibentuk Dewan Pengawas KPK

Diketahui, rencana pembentukan dewan pengawas KPK termuat dalam draf revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) yang diusulkan Badan Legislasi DPR.

Nantinya, dewan pengawas bertugas untuk memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan. 

 



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Nasional
Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

Nasional
Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Nasional
Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasional
Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Nasional
Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Nasional
KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

Nasional
Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Nasional
Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

Nasional
Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

Nasional
Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Nasional
Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

Nasional
Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

Nasional
Bawaslu Minta Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Bawaslu Minta Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Nasional
Mendikbud: Tidak Ada Kebijakan Apapun soal Perubahan Kurikulum...

Mendikbud: Tidak Ada Kebijakan Apapun soal Perubahan Kurikulum...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X