Capim KPK Ini Setuju Ada Dewan Pengawas di KPK, Asalkan

Kompas.com - 11/09/2019, 23:04 WIB
Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Lili Pintauli Siregar menjawab pertanyaan wartawan seputar keberadaan Susno Duadji di Kantor LPSK, Jakarta, Kamis (25/4/2013). Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan tidak menghalang-halangi eksekusi terhadap mantan Kepala Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian RI Susno Duadji meski saat ini masih dalam perlindungan LPSK. KOMPAS/AGUS SUSANTOAnggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Lili Pintauli Siregar menjawab pertanyaan wartawan seputar keberadaan Susno Duadji di Kantor LPSK, Jakarta, Kamis (25/4/2013). Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan tidak menghalang-halangi eksekusi terhadap mantan Kepala Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian RI Susno Duadji meski saat ini masih dalam perlindungan LPSK.

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon pimpinan KPK Lili Pintauli Siregar tidak setuju dengan rencana pembentukan dewan pengawas pada KPK jika kewenangannya itu memberikan izin untuk penyadapan dugaan tindak korupsi.

Namun, Lili tidak masalah jika dewan pengawas dibentuk untuk memastikan jajaran KPK berpegang teguh pada kode etik.

"Dewan pengawas, bagi saya, kalau di substansi penyadapan, tidaklah. Itu sangat teknis," kata Lili usai uji kelayakan dan kepatutan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/9/2019)

"Tapi mungkin soal etik, soal tidak berjalannya etik di internal," lanjut dia.

Baca juga: Pakar Hukum Tata Negara: Dewan Pengawas KPK Boleh Saja, Asalkan...

Menurut Lili, tidak mengapa jika ada badan yang bertugas mengawasi jajaran KPK dalam hal etika. Nantinya, badan ini punya kewajiban untuk memastikan jajaran KPK tidak melakukan tindakan non-etis.

Namun, idealnya, badan pengawas tersebut tak punya kewenangan dalam hal teknis, misalnya memberikan atau tidak memberikan izin KPK untuk melakukan penyadapan.

"Bagaimana kelakuan pegawai, itu bolehlah diawasi gitu, tapi kalau sampai sangat substansi, kayaknya enggak deh," kata Advokat tersebut.

Baca juga: Firli Bahuri Tak Masalah jika Dibentuk Dewan Pengawas KPK

Diketahui, rencana pembentukan dewan pengawas KPK termuat dalam draf revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) yang diusulkan Badan Legislasi DPR.

Nantinya, dewan pengawas bertugas untuk memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan. 

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Penyiraman Novel Baswedan, antara Dugaan Laporan Palsu dan Rekayasa

Kasus Penyiraman Novel Baswedan, antara Dugaan Laporan Palsu dan Rekayasa

Nasional
Hal yang Harus Diketahui soal Sertifikasi Perkawinan dan Pro Kontra-nya

Hal yang Harus Diketahui soal Sertifikasi Perkawinan dan Pro Kontra-nya

Nasional
KLHK: Nilai Ganti Rugi Gugatan Karhutla Rp 315 Triliun, Tinggal Eksekusi

KLHK: Nilai Ganti Rugi Gugatan Karhutla Rp 315 Triliun, Tinggal Eksekusi

Nasional
Gara-gara Pilpres Masyarakat Terbelah, Demokrat: Bukan Alasan Presiden Kembali Dipilih MPR

Gara-gara Pilpres Masyarakat Terbelah, Demokrat: Bukan Alasan Presiden Kembali Dipilih MPR

Nasional
Marak Korupsi di Desa, ICW Minta Pemerintah Usut Tuntas Kasus Desa Fiktif

Marak Korupsi di Desa, ICW Minta Pemerintah Usut Tuntas Kasus Desa Fiktif

Nasional
Pemerintah Gelar Operasi 30 Hari di Laut, Atasi Kerusakan Lingkungan

Pemerintah Gelar Operasi 30 Hari di Laut, Atasi Kerusakan Lingkungan

Nasional
Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Ahok Tak Harus Mundur dari PDI-P jika Pimpin BUMN

Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Ahok Tak Harus Mundur dari PDI-P jika Pimpin BUMN

Nasional
Fraksi Partai Demokrat Tolak Amendemen Terbatas UUD 1945 jika Ubah Mekanisme Pilpres

Fraksi Partai Demokrat Tolak Amendemen Terbatas UUD 1945 jika Ubah Mekanisme Pilpres

Nasional
Polri Terbitkan Telegram: Polisi Jangan Pamer Barang Mewah dan Gaya Hidup Hedonis

Polri Terbitkan Telegram: Polisi Jangan Pamer Barang Mewah dan Gaya Hidup Hedonis

Nasional
KPK Resmi Ajukan Kasasi atas Putusan Bebas Sofyan Basir

KPK Resmi Ajukan Kasasi atas Putusan Bebas Sofyan Basir

Nasional
Fraksi Nasdem Soal Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi: Itu Alternatif Ungkap Kasus HAM Masa Lalu

Fraksi Nasdem Soal Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi: Itu Alternatif Ungkap Kasus HAM Masa Lalu

Nasional
Fraksi PKS Isyaratkan Setuju Wacana Amendemen Terbatas UUD 1945

Fraksi PKS Isyaratkan Setuju Wacana Amendemen Terbatas UUD 1945

Nasional
Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Nasional
Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Nasional
Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X