Capim KPK Ini Setuju Ada Dewan Pengawas di KPK, Asalkan

Kompas.com - 11/09/2019, 23:04 WIB
Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Lili Pintauli Siregar menjawab pertanyaan wartawan seputar keberadaan Susno Duadji di Kantor LPSK, Jakarta, Kamis (25/4/2013). Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan tidak menghalang-halangi eksekusi terhadap mantan Kepala Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian RI Susno Duadji meski saat ini masih dalam perlindungan LPSK. KOMPAS/AGUS SUSANTOAnggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Lili Pintauli Siregar menjawab pertanyaan wartawan seputar keberadaan Susno Duadji di Kantor LPSK, Jakarta, Kamis (25/4/2013). Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan tidak menghalang-halangi eksekusi terhadap mantan Kepala Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian RI Susno Duadji meski saat ini masih dalam perlindungan LPSK.

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon pimpinan KPK Lili Pintauli Siregar tidak setuju dengan rencana pembentukan dewan pengawas pada KPK jika kewenangannya itu memberikan izin untuk penyadapan dugaan tindak korupsi.

Namun, Lili tidak masalah jika dewan pengawas dibentuk untuk memastikan jajaran KPK berpegang teguh pada kode etik.

"Dewan pengawas, bagi saya, kalau di substansi penyadapan, tidaklah. Itu sangat teknis," kata Lili usai uji kelayakan dan kepatutan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/9/2019)

"Tapi mungkin soal etik, soal tidak berjalannya etik di internal," lanjut dia.

Baca juga: Pakar Hukum Tata Negara: Dewan Pengawas KPK Boleh Saja, Asalkan...

Menurut Lili, tidak mengapa jika ada badan yang bertugas mengawasi jajaran KPK dalam hal etika. Nantinya, badan ini punya kewajiban untuk memastikan jajaran KPK tidak melakukan tindakan non-etis.

Namun, idealnya, badan pengawas tersebut tak punya kewenangan dalam hal teknis, misalnya memberikan atau tidak memberikan izin KPK untuk melakukan penyadapan.

"Bagaimana kelakuan pegawai, itu bolehlah diawasi gitu, tapi kalau sampai sangat substansi, kayaknya enggak deh," kata Advokat tersebut.

Baca juga: Firli Bahuri Tak Masalah jika Dibentuk Dewan Pengawas KPK

Diketahui, rencana pembentukan dewan pengawas KPK termuat dalam draf revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) yang diusulkan Badan Legislasi DPR.

Nantinya, dewan pengawas bertugas untuk memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan. 

 

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Nurdin Basirun, KPK Sita Dokumen Anggaran dari 2 Lokasi di Tanjung Pinang

Kasus Nurdin Basirun, KPK Sita Dokumen Anggaran dari 2 Lokasi di Tanjung Pinang

Nasional
Hingga Rabu Ini, Total Tersangka Karhutla 230 Individu dan 5 Korporasi

Hingga Rabu Ini, Total Tersangka Karhutla 230 Individu dan 5 Korporasi

Nasional
Zainudin Amali: Ada 3 Poin Pembahasan Pansus Pemindahan Ibu Kota

Zainudin Amali: Ada 3 Poin Pembahasan Pansus Pemindahan Ibu Kota

Nasional
Yasonna: Pembatasan Hak Napi Kasus Korupsi itu Melanggar HAM

Yasonna: Pembatasan Hak Napi Kasus Korupsi itu Melanggar HAM

Nasional
Romahurmuziy Sakit, Hakim Tunda Agenda Sidang Pembacaan Eksepsi

Romahurmuziy Sakit, Hakim Tunda Agenda Sidang Pembacaan Eksepsi

Nasional
Bantah Fahri Hamzah, Istana Tegaskan Jokowi Tak Terganggu oleh KPK

Bantah Fahri Hamzah, Istana Tegaskan Jokowi Tak Terganggu oleh KPK

Nasional
Pemerintah Fokus Tangani Tiga Isu Dalam Negeri Ini

Pemerintah Fokus Tangani Tiga Isu Dalam Negeri Ini

Nasional
Pembebasan Bersyarat Dipermudah, TII: Ada Skenario Besar Pelemahan Antikorupsi

Pembebasan Bersyarat Dipermudah, TII: Ada Skenario Besar Pelemahan Antikorupsi

Nasional
Beda Yasonna-Presiden soal Siapa yang Bisa Jabat Dewan Pengawas KPK...

Beda Yasonna-Presiden soal Siapa yang Bisa Jabat Dewan Pengawas KPK...

Nasional
Pakar Medsos: Ada 'Buzzer' Pro-revisi UU KPK Gunakan Modus 'Giveaway'

Pakar Medsos: Ada "Buzzer" Pro-revisi UU KPK Gunakan Modus "Giveaway"

Nasional
Revisi UU KPK Berjalan Mulus, Barter dengan Pemindahan Ibu Kota?

Revisi UU KPK Berjalan Mulus, Barter dengan Pemindahan Ibu Kota?

Nasional
Pengurus DPD Golkar NTB Solid Dukung Airlangga Hartarto

Pengurus DPD Golkar NTB Solid Dukung Airlangga Hartarto

Nasional
Kirim Surel, Agus Rahardjo Minta Pegawai KPK Tetap Ikhtiar Lawan Korupsi

Kirim Surel, Agus Rahardjo Minta Pegawai KPK Tetap Ikhtiar Lawan Korupsi

Nasional
Lewat Sekretaris Bowo Sidik, Jaksa Tanya Pengurusan Proposal Pembangunan Pasar di Minahasa Selatan

Lewat Sekretaris Bowo Sidik, Jaksa Tanya Pengurusan Proposal Pembangunan Pasar di Minahasa Selatan

Nasional
Peneliti: Ada Satu Juta Percakapan Tentang KPK di Medsos dalam Sepekan

Peneliti: Ada Satu Juta Percakapan Tentang KPK di Medsos dalam Sepekan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X