Capim KPK Ini Setuju Ada Dewan Pengawas di KPK, Asalkan

Kompas.com - 11/09/2019, 23:04 WIB
Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Lili Pintauli Siregar menjawab pertanyaan wartawan seputar keberadaan Susno Duadji di Kantor LPSK, Jakarta, Kamis (25/4/2013). Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan tidak menghalang-halangi eksekusi terhadap mantan Kepala Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian RI Susno Duadji meski saat ini masih dalam perlindungan LPSK. KOMPAS/AGUS SUSANTOAnggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Lili Pintauli Siregar menjawab pertanyaan wartawan seputar keberadaan Susno Duadji di Kantor LPSK, Jakarta, Kamis (25/4/2013). Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan tidak menghalang-halangi eksekusi terhadap mantan Kepala Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian RI Susno Duadji meski saat ini masih dalam perlindungan LPSK.

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon pimpinan KPK Lili Pintauli Siregar tidak setuju dengan rencana pembentukan dewan pengawas pada KPK jika kewenangannya itu memberikan izin untuk penyadapan dugaan tindak korupsi.

Namun, Lili tidak masalah jika dewan pengawas dibentuk untuk memastikan jajaran KPK berpegang teguh pada kode etik.

"Dewan pengawas, bagi saya, kalau di substansi penyadapan, tidaklah. Itu sangat teknis," kata Lili usai uji kelayakan dan kepatutan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/9/2019)

"Tapi mungkin soal etik, soal tidak berjalannya etik di internal," lanjut dia.

Baca juga: Pakar Hukum Tata Negara: Dewan Pengawas KPK Boleh Saja, Asalkan...

Menurut Lili, tidak mengapa jika ada badan yang bertugas mengawasi jajaran KPK dalam hal etika. Nantinya, badan ini punya kewajiban untuk memastikan jajaran KPK tidak melakukan tindakan non-etis.

Namun, idealnya, badan pengawas tersebut tak punya kewenangan dalam hal teknis, misalnya memberikan atau tidak memberikan izin KPK untuk melakukan penyadapan.

"Bagaimana kelakuan pegawai, itu bolehlah diawasi gitu, tapi kalau sampai sangat substansi, kayaknya enggak deh," kata Advokat tersebut.

Baca juga: Firli Bahuri Tak Masalah jika Dibentuk Dewan Pengawas KPK

Diketahui, rencana pembentukan dewan pengawas KPK termuat dalam draf revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) yang diusulkan Badan Legislasi DPR.

Nantinya, dewan pengawas bertugas untuk memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan. 

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X