Presiden Jokowi Siap Pimpin Upacara Pemakaman Habibie di TMP Kalibata

Kompas.com - 11/09/2019, 21:01 WIB
Presiden BJ. Habibie sambil menaiki mobil melambaikan tangan kepada warga seusai mencanangkan Gerakan Nasional Penanggulangan Masalah Pangan dan Gizi di Desa Marga Marga Mulya, Kec. Mauk,  Tangerang, Jawa Barat, Senin (2/8/1999). Kepala Negara yang disertai Ibu Hasri Ainun Habibie serta beberapa Menteri Kabinet Reformasi Pembangunan juga meninjau warga. ANTARA FOTO/ALI ANWARPresiden BJ. Habibie sambil menaiki mobil melambaikan tangan kepada warga seusai mencanangkan Gerakan Nasional Penanggulangan Masalah Pangan dan Gizi di Desa Marga Marga Mulya, Kec. Mauk, Tangerang, Jawa Barat, Senin (2/8/1999). Kepala Negara yang disertai Ibu Hasri Ainun Habibie serta beberapa Menteri Kabinet Reformasi Pembangunan juga meninjau warga.
Penulis Devina Halim
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyambangi rumah duka meninggalnya Presiden ketiga Republik Indonesia Bacharuddin Jusuf Habibie di kawasan Patra Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (11/9/2019).

Pratikno kembali mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya Habibie.

"Jadi sungguh kita semua berduka atas kepergian Prof BJ Habibie," kata Pratikno.

"Kita kehilangan putra terbaik bangsa, kami menyampaikan duka cita yang sedalam dalamnya," tuturnya.

Baca juga: Pernyataan Lengkap Jokowi Terkait Meninggalnya BJ Habibie

Pemerintah sudah mempersiapkan prosesi pemakaman BJ Habibie, Kamis (12/9/2019) besok. Pemakaman di Taman Makam Pahlawan, Jakarta Selatan.

BJ Habibie akan dimakamkan di samping makam almarhum istrinya, Hasri Ainun Besari atau Ainun Habibie.

Selain itu, Pratikno mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo akan menjadi inspektur upacara pemakaman.

"Insya Allah nanti untuk besok upacara di TMP akan dipimpin oleh Bapak Presiden," kata dia.

Sementara, untuk waktu prosesi pemakaman, Pratikno akan membahas lebih lanjut dengan pihak keluarga Habibie.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Nasional
 Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Nasional
Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Nasional
Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Nasional
Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Nasional
Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Nasional
Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Nasional
PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

Nasional
Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Nasional
Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Nasional
MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

Nasional
Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Nasional
Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Nasional
Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X