Kompas.com - 11/09/2019, 18:38 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Sosok Bacharuddin Jusuf Habibie memang tak lepas dari pesawat terbang. BJ Habibie bahkan mendapat predikat sebagai Bapak Teknologi Indonesia berkat kompetensinya dalam teknologi pesawat terbang.

Mengutip Deputi Direktur Keuangan Urusan Pendanaan PT Regio Aviasi Industri (RAI) Desra Firza Ghazfan, Habibie adalah salah satu saja dari angkatan pertama generasi dirgantara yang dikirimkan Presiden pertama RI Soekarno ke berbagai negara untuk belajar membuat pesawat.

Semasa muda, Habibie mulai menguliti serba-serbi mesin pesawat di Fakultas Teknik Institut Teknologi Bandung yang. Saat itu, ITB masih bernama Universitas Indonesia pada 1954.

Hanya hitungan bulan di ITB, ia kemudian melanjutkan studi teknik penerbangan, spesialisasi konstruksi pesawat terbang di Rhenisch Wesfalische Tehnische Hochscule Jerman.

Ia pun menerima gelar Diplom Ingenieur pada 1960 dan gelar Doktor Ingenieur pada 1965 dengan predikat summa cumlaude dari Technische Hochschule Die Facultaet Fuer Maschinenwesen Aachean.

Habibie memiliki rumus yang dinamakan "Faktor Habibie" karena bisa menghitung keretakan atau krack propagation on random sampai ke atom-atom pesawat terbang. Habibie pun dijuluki "Mr Crack" karena keahliannya itu.

Di Jerman, Habibie pernah menjadi Kepala Riset dan Pengembangan Analisis Struktur pada perusahaan Hamburger Flugzeugbau Gmbh.

Dia bahkan menjadi wakil presiden dan direktur teknologi, serta penasehat senior perusahaan itu.

Habibie juga sempat bekerja di Messerschmitt-Bolkow-Blohm, perusahaan penerbangan yang berpusat di Jerman, sebelum kembali ke Indonesia pada 1973.

Ia memenuhi permintaan Presiden Soeharto untuk mengabdikan ilmunya di Indonesia.

Berdasarkan pemberitaan Kompas.com pada Februari 2017, Habibie menyatakan, tidak bisa dibayangkan apabila Indonesia tidak memiliki pesawat terbang.

Untungnya, Indonesia berhasil membuktikan kemampuan untuk bisa membuat pesawat terbang sendiri.

"Kita harus sangat sadari bahwa industri strategis dan khususnya dirgantara, adalah produk sepanjang masa yang dibutuhkan Indonesia," kata Habibie di sela-sela Presidential Lecture di Bank Indonesia (BI), Senin (13/2/2017).

Pada April 2015, Habibie memperkenalkan rancangan pesawat baru yang digarap oleh Regio Aviasi Industri, perusahaan yang didirikannya.

Pesawat itu dinamakan R80.

Untuk membuat pesawat ini, Habibie meminta bantuan kepada Presiden Joko Widodo.

"Yang kami butuhkan adalah dukungan pemerintah untuk financing bagian Indonesia. Bagian swasta dan luar negeri, mereka akan ikut kalau dari pemerintah ikut menyumbang dalam arti mengatakan 'silakan' karena industri pesawat terbang seperti Boeing dan Airbus dapat bantuan yang sama," ujar Habibie kepada Jokowi saat menunjukkan miniatur R80.

Habibie memaparkan kehebatan dari R80. Menurut dia, pesawat yang digerakkan oleh baling-baling memiliki kelebihan seperti mampu mengangkut penumpang dalam jumlah banyak, yakni antara 80-90 orang, waktu berputar yang singkat, hemat bahan bakar, dan perawatan yang mudah.

Habibie menyebut bahwa pesawat ini nantinya tidak kalah hebatnya dibandingkan Boeing 777.
Pesawat R80, lanjut dia, sangat tepat digunakan untuk tipe bandara sedang yang banyak ada di Indonesia.

Targetnya, proyek ini dapat diproduksi massal pada 2024.

Tak berniat jadi presiden

Begitu kembali ke Indonesia, selama 20 tahun, Habibie menjabat Menteri Negara Ristek/Kepala BPPT. Setelah itu, ia dipilih MPR menjadi Wakil Presiden menggantikan Try Sutrisno.

Baru pada Mei 1998, ia ditunjuk sebagai Presiden RI.

Habibie pernah melontarkan bahwa dirinya tak pernah berniat menjadi presiden.

Saat itu, tiba-tiba ia ditunjuk menggantikan Presiden Kedua RI Soeharto. Pria kelahiran Parepare, Sulawesi Selatan, tersebut mengaku menjadi presiden karena ketidaksengajaan.

"Saya tidak pernah tertarik atau ingin menjadi presiden, itu terjadi secara tidak sengaja. Saya harus mengambil alih karena Presiden Soeharto mengundurkan diri," ujar Habibie, dikutip dari pemberitaan Kompas.com pada 2013.

Selama 517 hari menjabat sebagai Presiden RI, Habibie hanya fokus mengatasi permasalahan bangsa dan mengembalikan kekuasaan kepada rakyat.

Saat itu, ia mengaku beban yang diembannya cukup berat. Latar pendidikan di Eropa, tiba-tiba harus memimpin pemerintahan yang begitu banyak permasalahan.

"Saat itu, saya hanya berpikir mengatasi masalah dan mengembalikan kekuasaan kepada rakyat," kata Habibie.

Pada masa awal pemerintahannya, Habibie membebaskan para tahanan politik, membuka keran kebebasan pers, serta memberikan otonomi ke daerah-daerah.

Habibie juga menelurkan hingga 113 undang-undang baru per hari, di antaranya penyelenggaraan pemilu pada tahun 1999.

Habibie juga menceritakan saat pertanggungjawabannya sebagai presiden ditolak sebelum ia membacakannya.

"Sebelum saya membacakan, mereka mengatakan saya ditolak, bagi saya tidak masalah, buat saya menjadi presiden bukanlah segala-galanya," kata Habibie.

Habibie percaya bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat, dan ia menepati janjinya untuk mengembalikan kekuasaan di tangan rakyat dalam pemilu pertama secara demokratis di Indonesia pada tahun 1999 silam.

Sampai akhirnya Habibie terpaksa lengser akibat refrendum Timor Timur yang memilih merdeka.

Pada masa pemerintahannya, Timor Timur lepas dari NKRI dan menjadi negara terpisah yang berdaulat pada tanggal 30 Agustus 1999.

Setelah tak lagi menjabat presiden, Habibie sempat tinggal dan menetap kembali di Jerman. Kemudian, di era kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono, ia kembali aktif sebagai penasihat presiden dan mendirikan Habibie Center.

Masa jabatan Habibie sebagai memang singkat, mulai 21 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1999. Namun, penghargaan yang diberikan untuk dirinya tak terhitung.

Di luar negeri, Habibie sudah memborong banyak penghargaan terkait teknik mesin dan pesawat.

Ia juga menerima bintang penghargaan "Das Grosse Verdenstkreuz Mit Stern und Schulterband" dan "Das Grosse Verdienstkreuz" dari Pemerintah Republik Federal Jerman.

Penghargaan itu diberikan kepada orang yang sangat berjasa pada pemerintahan Jerman baik pada bidang politik, sosial maupun teknologi.

Di Indonesia, Habibie mendapatkan penghargaan "Lifetime Achievement Award" dari Komisi Pemilihan Umum karena saat menjabat presiden pernah mengeluarkan kebijakan untuk percepatan pelaksanaan pemilu.

Berkat Habibie, pemilu digelar lebih cepat, yakni pada 1999.Pada era Habibie pula multipartai di Indonesia dimulai pasca tumbangnya Orde Baru.

Namanya pun abadi menjadi nama jalan, monumen, dan kisah cintanya dengan Ainun yang diadaptasi dalam film.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas HAM Diminta Intervensi Tim PPHAM agar Pelanggaran HAM Berat Tak Diputihkan

Komnas HAM Diminta Intervensi Tim PPHAM agar Pelanggaran HAM Berat Tak Diputihkan

Nasional
KPK Sebut Terduga Penyuap AKBP Bambang Kayun Pengusaha, Ada di Luar Negeri

KPK Sebut Terduga Penyuap AKBP Bambang Kayun Pengusaha, Ada di Luar Negeri

Nasional
Indeks Kinerja HAM di Indonesia 2022 Berada di Angka 3,3, Naik 0,3 Poin di Banding Sebelumnya

Indeks Kinerja HAM di Indonesia 2022 Berada di Angka 3,3, Naik 0,3 Poin di Banding Sebelumnya

Nasional
KPK Sebut Bareskrim Sudah Serahkan Kasus Suap AKBP Bambang Kayun

KPK Sebut Bareskrim Sudah Serahkan Kasus Suap AKBP Bambang Kayun

Nasional
Polri dan Pemerintah Pusat Masuk Tiga Besar Pihak Paling Banyak Diadukan Terkait Pelanggaran HAM

Polri dan Pemerintah Pusat Masuk Tiga Besar Pihak Paling Banyak Diadukan Terkait Pelanggaran HAM

Nasional
Komnas HAM Keluarkan Rekomendasi agar Pemerintah Perkuat Dukungan Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat

Komnas HAM Keluarkan Rekomendasi agar Pemerintah Perkuat Dukungan Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat

Nasional
KPK Buka Peluang Periksa Lembaga Survei yang Dipakai Bupati Bangkalan

KPK Buka Peluang Periksa Lembaga Survei yang Dipakai Bupati Bangkalan

Nasional
Refleksi Komnas HAM 2022: Kebijakan Agraria Banyak Abaikan dan Langgar HAM

Refleksi Komnas HAM 2022: Kebijakan Agraria Banyak Abaikan dan Langgar HAM

Nasional
Klaim Tak Perintahkan Menembak, Ferdy Sambo Dinilai Ingin Gagalkan Status JC Bharada E

Klaim Tak Perintahkan Menembak, Ferdy Sambo Dinilai Ingin Gagalkan Status JC Bharada E

Nasional
Bantah KUHP Picu Wisman Enggan ke Indonesia, Kemenkumham Sebut Kedatangan WNA Bertambah

Bantah KUHP Picu Wisman Enggan ke Indonesia, Kemenkumham Sebut Kedatangan WNA Bertambah

Nasional
Saat Jokowi Bujuk Cucunya Kenakan Beskap ke Akad Nikah Kaesang-Erina...

Saat Jokowi Bujuk Cucunya Kenakan Beskap ke Akad Nikah Kaesang-Erina...

Nasional
Menduga “Kado” Panglima TNI Yudo untuk TNI AL

Menduga “Kado” Panglima TNI Yudo untuk TNI AL

Nasional
Pembentukan KUHP Dinilai Hanya Akomodasi Segelintir Kelompok

Pembentukan KUHP Dinilai Hanya Akomodasi Segelintir Kelompok

Nasional
Taufan Damanik dan Sandrayati Moniaga Akan Diganti dari Tim Ad Hoc Penyelidikan Kasus Munir

Taufan Damanik dan Sandrayati Moniaga Akan Diganti dari Tim Ad Hoc Penyelidikan Kasus Munir

Nasional
Komnas HAM Kawal Penerapan KUHP agar Tak Melanggar HAM

Komnas HAM Kawal Penerapan KUHP agar Tak Melanggar HAM

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.