Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: Dulu Kampanye Pakai Pengerahan Massa, Sekarang Pakai Pasukan Cyber

Kompas.com - 11/09/2019, 17:39 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan saat ini terjadi perubahan mendasar dalam kampanye pemilu. Hal itu terjadi seiring dengan perkembangan teknologi informasi.

Karenanya, saat ini kampanye tak lagi menggunakan pengerahan massa besar-besaran. Saat ini kampanye bisa dilakukan lewat akun-akun buzzer di media sosial.

"Dahulu kalau pemilu pasti yang pertama kita angkat dalam tim ialah ketua pengerahan massa supaya (massa) hadir di kampanye. Sekarang hal itu tidak penting lagi. Yang paling penting lagi diangkat ialah pasukan cyber yang dapat membully atau membalas bully," ujar Kalla dalam acara pengukuhan gelar Guru Besar untuk Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, Rabu (11/9/2019).

Baca juga: Satu Orang Jadi Tersangka Buzzer Konten Hoaks Insiden di Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya

Kalla mengatakan, tren tersebut berakibat pula pada perubahan pola kejahatan.

Dengan berkembangnya teknologi informasi, maka kejahatan siber juga meningkat.

Karena itu, Kalla mengatakan, hinaan dan adu domba banyak bermunculan melalui media sosial.

Ia pun meminta polisi meningkatkan penguasaan teknologi untuk bisa memproses kasus-kasus perisakan digital (cyber bullying).

Baca juga: Polisi Identifikasi 3 Akun Diduga Pembuat Hoaks soal Papua dan Puluhan Buzzer

Selain itu, Kalla meminta masyarakat menjaga etika ketika berkampanye dan menjalankan aktivitas politik melalui media sosial.

Ia menyadari siapapun bisa mengakses media sosial, namun harus tetap menjaga etika berkomunikasi agar tak berujung pada pemidanaan.

"Kita harapkan bahwa cyber ini tidak menurunkan etika kita. Dan kepolisian tentu juga harus lebih menguasai cyber ini daripada para kriminal," lanjut Kalla.

Kompas TV Juru bicara badan pemenangan nasional Prabowo-Sandi, Andre Rosiade, membantah tuduhan politisi partai Demokrat, Andi Arief yang menyatakan adanya serangan buzzer pendukung paslon 02 yang melancarkan berbagai fitnah pada partai Demokrat dan keluarga ketua umum partai Demokrat SBY.<br /> <br /> Andre membantah bahwa ada gerakan di media sosial yang menyerang keluarga Sby dan juga partai Demokrat seperti yang dituliskan Andi Arief melalui akun twitternya.<br /> <br /> Menurut Andre, BPN tidak pernah menyewa buzzer untuk menyerang SBY maupun partai Demokrat.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Nasional
Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Nasional
Terima Kunjungan Menlu Wang Yi, Prabowo Bahas Kerja Sama Pendidikan dan Latihan Militer RI-China

Terima Kunjungan Menlu Wang Yi, Prabowo Bahas Kerja Sama Pendidikan dan Latihan Militer RI-China

Nasional
Banyak Pihak jadi Amicus Curiae MK, Pakar Sebut karena Masyarakat Alami Ketidakadilan

Banyak Pihak jadi Amicus Curiae MK, Pakar Sebut karena Masyarakat Alami Ketidakadilan

Nasional
Alasan Hasto soal Jokowi Datang ke Anak Ranting PDI-P Dulu sebelum Bertemu Megawati

Alasan Hasto soal Jokowi Datang ke Anak Ranting PDI-P Dulu sebelum Bertemu Megawati

Nasional
Pendukung Prabowo-Gibran Bakal Gelar Aksi di Depan MK, Hasto: Percayakan Hakim, Jangan Ditekan-tekan

Pendukung Prabowo-Gibran Bakal Gelar Aksi di Depan MK, Hasto: Percayakan Hakim, Jangan Ditekan-tekan

Nasional
Pemerintah Akan Bentuk Satgas untuk Atasi Pornografi Anak 'Online'

Pemerintah Akan Bentuk Satgas untuk Atasi Pornografi Anak "Online"

Nasional
Ketum Projo Nilai 'Amicus Curiae' Tak Akan Pengaruhi Putusan Sengketa Pilpres di MK

Ketum Projo Nilai "Amicus Curiae" Tak Akan Pengaruhi Putusan Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Pakar Hukum Tata Negara Sebut Amicus Curiae Bukan Alat Bukti, tapi Bisa jadi Pertimbangan Hakim

Pakar Hukum Tata Negara Sebut Amicus Curiae Bukan Alat Bukti, tapi Bisa jadi Pertimbangan Hakim

Nasional
Operasi Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh, Tersangka Terima Upah Rp 10 Juta per Kilogram

Operasi Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh, Tersangka Terima Upah Rp 10 Juta per Kilogram

Nasional
Ramai Unjuk Rasa jelang Putusan MK, Menko Polhukam: Hak Demokrasi

Ramai Unjuk Rasa jelang Putusan MK, Menko Polhukam: Hak Demokrasi

Nasional
Dampingi Jokowi Temui Tony Blair, Menpan-RB: Transformasi Digital RI Diapresiasi Global

Dampingi Jokowi Temui Tony Blair, Menpan-RB: Transformasi Digital RI Diapresiasi Global

Nasional
Sekjen Gerindra Ungkap Syarat Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Sekjen Gerindra Ungkap Syarat Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pelaku Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh Sudah Beraksi Lebih dari Satu Kali

Pelaku Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh Sudah Beraksi Lebih dari Satu Kali

Nasional
Menkominfo Ungkap Perputaran Uang Judi 'Online' di Indonesia Capai Rp 327 Triliun

Menkominfo Ungkap Perputaran Uang Judi "Online" di Indonesia Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com