Wapres: Dulu Kampanye Pakai Pengerahan Massa, Sekarang Pakai Pasukan Cyber

Kompas.com - 11/09/2019, 17:39 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantornya KOMPAS.com/RAKHMAT NUR HAKIMWakil Presiden Jusuf Kalla di kantornya

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan saat ini terjadi perubahan mendasar dalam kampanye pemilu. Hal itu terjadi seiring dengan perkembangan teknologi informasi.

Karenanya, saat ini kampanye tak lagi menggunakan pengerahan massa besar-besaran. Saat ini kampanye bisa dilakukan lewat akun-akun buzzer di media sosial.

"Dahulu kalau pemilu pasti yang pertama kita angkat dalam tim ialah ketua pengerahan massa supaya (massa) hadir di kampanye. Sekarang hal itu tidak penting lagi. Yang paling penting lagi diangkat ialah pasukan cyber yang dapat membully atau membalas bully," ujar Kalla dalam acara pengukuhan gelar Guru Besar untuk Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, Rabu (11/9/2019).

Baca juga: Satu Orang Jadi Tersangka Buzzer Konten Hoaks Insiden di Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya

Kalla mengatakan, tren tersebut berakibat pula pada perubahan pola kejahatan.

Dengan berkembangnya teknologi informasi, maka kejahatan siber juga meningkat.

Karena itu, Kalla mengatakan, hinaan dan adu domba banyak bermunculan melalui media sosial.

Ia pun meminta polisi meningkatkan penguasaan teknologi untuk bisa memproses kasus-kasus perisakan digital (cyber bullying).

Baca juga: Polisi Identifikasi 3 Akun Diduga Pembuat Hoaks soal Papua dan Puluhan Buzzer

Selain itu, Kalla meminta masyarakat menjaga etika ketika berkampanye dan menjalankan aktivitas politik melalui media sosial.

Ia menyadari siapapun bisa mengakses media sosial, namun harus tetap menjaga etika berkomunikasi agar tak berujung pada pemidanaan.

"Kita harapkan bahwa cyber ini tidak menurunkan etika kita. Dan kepolisian tentu juga harus lebih menguasai cyber ini daripada para kriminal," lanjut Kalla.

Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Korban First Travel Ingin Diberangkatkan ke Tanah Suci oleh Pemerintah

Korban First Travel Ingin Diberangkatkan ke Tanah Suci oleh Pemerintah

Nasional
KPK Limpahkan Berkas Perkara Dzulmi Eldin ke Pengadilan Tipikor Medan

KPK Limpahkan Berkas Perkara Dzulmi Eldin ke Pengadilan Tipikor Medan

Nasional
Moeldoko Sebut KRI Suharso Paling Siap Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess

Moeldoko Sebut KRI Suharso Paling Siap Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess

Nasional
Wapres Ma'ruf Minta Bawaslu Jaga Kredibilitas dan Kepercayaan Publik

Wapres Ma'ruf Minta Bawaslu Jaga Kredibilitas dan Kepercayaan Publik

Nasional
Mendagri Sayangkan Banyak Pemda Belum Paham Pentingnya Minat Baca Masyarakat

Mendagri Sayangkan Banyak Pemda Belum Paham Pentingnya Minat Baca Masyarakat

Nasional
Ditanya Mengapa Jokowi Bicara Reshuffle ke Pegiat Medsos, Ini Jawaban Moeldoko

Ditanya Mengapa Jokowi Bicara Reshuffle ke Pegiat Medsos, Ini Jawaban Moeldoko

Nasional
Pulau Sebaru Kecil Akan jadi Ring 1 Selama Observasi WNI dari Kapal World Dream

Pulau Sebaru Kecil Akan jadi Ring 1 Selama Observasi WNI dari Kapal World Dream

Nasional
Lurah: 4.100 KK Terdampak Banjir di Cipinang Melayu

Lurah: 4.100 KK Terdampak Banjir di Cipinang Melayu

Nasional
Kasus Nurhadi Cs, KPK Geledah Kantor Firma Hukum di Surabaya

Kasus Nurhadi Cs, KPK Geledah Kantor Firma Hukum di Surabaya

Nasional
Yasonna Sebut Ada 1.276 WNI Eks ISIS di Suriah, Hanya 297 Pegang Paspor

Yasonna Sebut Ada 1.276 WNI Eks ISIS di Suriah, Hanya 297 Pegang Paspor

Nasional
Ketua dan Komisioner KPU Tak Penuhi Panggilan KPK karena Banjir

Ketua dan Komisioner KPU Tak Penuhi Panggilan KPK karena Banjir

Nasional
3 Perahu Tak Cukup untuk Evakuasi Warga, Ketua RW 03 Cipinang Melayu: Butuhnya 6

3 Perahu Tak Cukup untuk Evakuasi Warga, Ketua RW 03 Cipinang Melayu: Butuhnya 6

Nasional
Seleksi Calon Dirut TVRI Dihentikan Sementara

Seleksi Calon Dirut TVRI Dihentikan Sementara

Nasional
Istana Sempat Kebanjiran, Menteri PUPR: Di Mana Banjirnya? Enggak Ada

Istana Sempat Kebanjiran, Menteri PUPR: Di Mana Banjirnya? Enggak Ada

Nasional
Benny Tjokro Klaim Keterlibatan Sahamnya di Jiwasraya Hanya Sekitar 2 Persen

Benny Tjokro Klaim Keterlibatan Sahamnya di Jiwasraya Hanya Sekitar 2 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X