Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkominfo: Bukalapak PHK 100 dari 2.600 Karyawan, Itu Wajar

Kompas.com - 11/09/2019, 16:22 WIB
Ihsanuddin,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara angkat bicara mengenai kabar pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang terjadi di salah satu perusahaan unicorn Indonesia, Bukalapak.

Rudiantara mengaku telah mendapatkan informasi bahwa karyawan yang terkena PHK hanya 100 orang.

Jumlah tersebut, menurut Rudiantara, cukup kecil dibandingkan jumlah karyawan Bukalapak yang mencapai 2.600 orang.

"Saya diberi tahu ada 100 (PHK) dari 2.600. Kecil itu dari dinamika bisnis start up yang perubahannya sangat cepat. Menurut saya ini hal yang wajar," ujar Rudiantara di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/9/2019).

Baca juga: Bukalapak soal Kabar PHK: Penataan Diri Perusahaan Harus Dilakukan

Rudiantara membantah Bukalapak melakukan PHK karena masalah keuangan. Menurut dia, ini hanya strategi bisnis.

Ke depan, dia yakin Bukalapak akan menambah pegawai lagi karena pertumbuhan bisnisnya cukup cepat hingga 3 kali lipat.

"Logikanya, pasti dia akan nambah pegawainya. Hanya ini istilahnya ada yang tidak sesuai dengan strateginya, itu yang sekarang keluar, tetapi pasti akan membutuhkan tambahan yang sesuai dengan strateginya. Ada yang keluar pasti ada yang masuk. Lain dengan perusahaan yang dikatakan mau tutup rugi," ujar dia. 

Perusahaan e-commerce yang telah menyandang status unicorn, Bukalapak, dikabarkan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada para karyawannya.

Menanggapi hal tersebut, Chief of Strategy Officer of Bukalapak Teddy Oetomo mengungkapkan, Bukalapak perlu melakukan penataan diri untuk mengikuti dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang kian maju.

"Bukalapak bertujuan untuk menjadi perusahaan yang terus tumbuh dan menciptakan dampak positif untuk Indonesia. Oleh karena itu, kami perlu melakukan penyelarasan secara internal untuk menerapkan strategi bisnis jangka panjang kami, melakukan penataan yang diperlukan, serta menentukan arah selanjutnya," kata Teddy dalam siaran pers, Selasa (10/9/2019).

Baca juga: Bukalapak Dikabarkan PHK Karyawan, Ada Apa?

Teddy mengatakan, menjadi sustainable e-commerce alias perusahaan e-dagang yang menghasilkan keuntungan sangat penting bagi perusahaannya.

Menurut dia, saat ini, Bukalapak telah melangkah ke tahap yang lebih jauh tak hanya sekadar pertumbuhan GMV.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com