Ketua DPR: Apa Kata Wapres soal Revisi UU KPK Jadi Cerminan Sikap Pemerintah

Kompas.com - 11/09/2019, 13:47 WIB
Wakil Koordinator Bidang Pratama Partai Golkar Bambang Soesatyo di Jalan HOS Cokroaminoto, Menteng, Jakarta, Rabu (28/8/2019) KOMPAS.com/HaryantipuspasariWakil Koordinator Bidang Pratama Partai Golkar Bambang Soesatyo di Jalan HOS Cokroaminoto, Menteng, Jakarta, Rabu (28/8/2019)
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo menilai pemerintah sedianya menyetujui revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal itu tercermin dari pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menyatakan pemerintah menyetujui sebagian draf yang disusun DPR dalam revisi Undang-undang KPK.

"Apa yang disampaikan Pak JK (Jusuf Kalla) itu bagian dari pemerintah nah itu bahasan yang akan dilakukan di DPR. Nah, titik temu itulah yang disebut adalah pembahasan," ujar Bambang di saat ditemui di kediaman Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amin, Menteng, Jakarta, Rabu (11/9/2019).

Baca juga: Jokowi Sebut Ada Pasal Draf Revisi UU KPK yang Disetujui Pemerintah

Bambang tak mempermasalahkan bila pemerintah hanya sepakat sebagian dari draf revisi Undang-undang KPK yang diajukan DPR. Ia mempersilakan pemerintah menyiapkan daftar inventaris masalah untuk mengkaji draf usulan DPR.

Ia mengharapkan pembahasan revisi Undang-Undang KPK antara DPR dan pemerintah berlangsung dinamis.

"Jadi memang dalam setiap revisi undang-undang apakah itu hak inisitiaf pemerintah atau DPR pasti harus ada pembicaraan dan harus ada titik temu. Kalau usulan dari pemerintah pasti ada argumen dari DPR untuk merubah atau menambah," ujar Bambang.

"Begitu juga sebaliknya. Kalau misal dari DPR pasti pemerintah juga memiliki hak atau kewenangan untuk kurangi dan menambah daripada redaksi pasal dengan pasal itu termasuk maksud dan tujuannya," lanjut politisi Golkar itu.

Baca juga: Pengamat: Revisi UU KPK, di Mana Posisi Pak Jokowi?

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan, pemerintah menyetujui revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Namun, tidak seluruhnya

Kalla memberikan beberapa contoh pasal revisi yang tidak akan disetujui pemerintah.

Antara lain, soal penuntutan yang harus berkoordinasi dengan Jaksa Agung.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 28 Mei: RSD Wisma Atlet Tangani 763 Pasien Positif Covid-19

UPDATE 28 Mei: RSD Wisma Atlet Tangani 763 Pasien Positif Covid-19

Nasional
Zulkifli Minta Kader PAN Perjuangkan Ambang Batas Parlemen Tetap 4 Persen

Zulkifli Minta Kader PAN Perjuangkan Ambang Batas Parlemen Tetap 4 Persen

Nasional
Jokowi: Hati-hati, Begitu Ada 'Imported Case' Covid-19, Citra Pariwisata Akan Buruk

Jokowi: Hati-hati, Begitu Ada "Imported Case" Covid-19, Citra Pariwisata Akan Buruk

Nasional
Kemendagri dan KPK Sepakat, Penyaluran Bansos Harus Berbasis NIK

Kemendagri dan KPK Sepakat, Penyaluran Bansos Harus Berbasis NIK

Nasional
Pariwisata Dibuka Lagi Saat New Normal, Bali Jadi Pertimbangan Pemerintah

Pariwisata Dibuka Lagi Saat New Normal, Bali Jadi Pertimbangan Pemerintah

Nasional
Pelaksanaan Pilkada Saat Pandemi Covid-19 Dikritik, Ini Respons Komisi II DPR

Pelaksanaan Pilkada Saat Pandemi Covid-19 Dikritik, Ini Respons Komisi II DPR

Nasional
Soal Pemberian Vonis Rendah Kasus Korupsi, ICW: Harusnya Jadi Perhatian Ketua MA

Soal Pemberian Vonis Rendah Kasus Korupsi, ICW: Harusnya Jadi Perhatian Ketua MA

Nasional
Perludem: Pilkada 2020 Belum Punya Dasar Hukum Terkait Protokol Penanganan Covid-19

Perludem: Pilkada 2020 Belum Punya Dasar Hukum Terkait Protokol Penanganan Covid-19

Nasional
KPU Usul Penambahan Anggaran Pilkada, Salah Satunya untuk Tes Covid-19

KPU Usul Penambahan Anggaran Pilkada, Salah Satunya untuk Tes Covid-19

Nasional
Karena Sering Ditanya, Zulkifli Tegaskan bahwa PAN Mitra Kritis Pemerintah

Karena Sering Ditanya, Zulkifli Tegaskan bahwa PAN Mitra Kritis Pemerintah

Nasional
Data Sebaran 23 Pasien Meninggal akibat Covid-19, Terbanyak di Jawa Timur

Data Sebaran 23 Pasien Meninggal akibat Covid-19, Terbanyak di Jawa Timur

Nasional
KPK Dinilai Menganggap Remeh Kasus Harun Masiku dan Wahyu Setiawan

KPK Dinilai Menganggap Remeh Kasus Harun Masiku dan Wahyu Setiawan

Nasional
Pemerintah Minta Pemilik Toko Atur Arus Pengunjung supaya Tak Ada Penumpukan

Pemerintah Minta Pemilik Toko Atur Arus Pengunjung supaya Tak Ada Penumpukan

Nasional
ICW: Sudah Diprediksi, Kasus yang Libatkan Harun Masiku Divonis Rendah

ICW: Sudah Diprediksi, Kasus yang Libatkan Harun Masiku Divonis Rendah

Nasional
Perludem: Keputusan Melanjutkan Tahapan Pilkada 2020 Ancam Keselamatan Jiwa Penyelenggara dan Pemilih

Perludem: Keputusan Melanjutkan Tahapan Pilkada 2020 Ancam Keselamatan Jiwa Penyelenggara dan Pemilih

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X