Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Pulihkan Papua dan Papua Barat, Kemensos Kucurkan Bantuan Rp 7,3 Miliar

Kompas.com - 11/09/2019, 09:24 WIB
Mikhael Gewati

Penulis


KOMPAS.com
– Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) menyalurkan bantuan Rp 7,3 miliar, untuk memulihkan kondisi di Papua dan Papua Barat pasca kerusuhan Agustus lalu.

Dari jumlah itu, Provinsi Papua akan mendapat Rp 1,210 miliar dan Provinsi Papua Barat Rp 6,090 miliar.

Menteri Sosial (Mensos) Agus Gumiwang Kartasasmita yang menyerahkan bantuan itu di Jayapura, Selasa (11/09/2019) mengatakan, bantuan ini merupakan salah satu wujud kehadiran negara dalam penanganan bencana sosial.

“Pemerintah dan Kemensos punya komitmen tinggi bersama-sama dengan masyarakat melakukan upaya-upaya pemulihan pasca bencana sosial yang terjadi di Jayapura, Manokwari, Sorong dan Fakfak,” kata Mensos seperti dalam keterangan tertulisnya.

Lebih terperinci, untuk Provinsi Papua bantuan Rp 1,210 miliar ditujukan kepada 242 unit usaha di Kota Jayapura masing-masing mendapat Rp 5 juta.

Baca juga: Kemensos Terjunkan Tim Validasi Penerima PKH di Papua dan Papua Barat

Kemudian unuk Provinsi Papua Barat, bantuan disalurkan kepada 31 unit usaha di Kota Sorong masing-masing sebesar Rp. 5 juta. Bantuan juga disalurkan untuk satu orang korban luka di Kota Sorong Rp 5 juta.

Di Kabupaten Manokwari bantuan diberikan kepada 165 unit usaha masing-masing mendapat Rp 5.juta. Sedangkan di Kabupaten Fak Fak bantuan disalurkan kepada 1.021 unit usaha dengan nilai Rp 5juta per unit usaha,

“Bantuan yang disampaikan tersebut berupa bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), dan Layanan Dukungan Psikososial,” kata Mensos.

Kepada masyarakat, Mensos menyatakan, Presiden Jokowi berharap bantuan pemerintah dapat bermanfaat meringankan beban penderitaan baik kepada korban maupun keluarga korban kerusuhan atau bencana sosial.

Baca juga: Jokowi dan Janjinya untuk Papua...

Dalam catatan Kemensos, kerusuhan yang terjadi di Papua telah membuat sejumlah warga mengungsi.

Di Papua, sebanyak 1.750 orang mengungsi di Lantamal X Jayapura, 350 orang di Pulau Kosong Jayapura, dan 200 orang di depan Pelabuhan Jayapura. Tercatat 242 tempat usaha rusak akibat kerusuhan.

Sementara itu, di Kota Sorong, total ada 7 rumah, dan 31 Unit Tempat Usaha rusak. Kerusakan juga terjadi pada fasilitas umum seperti pasar; rumah dewan adat, kantor dan fasilitas bank, angkutan kota, dan sebagainya.

Program penanganan konflik

Terkait kerusuhan, Agus Gumiwang menjelaskan Kemensos sendiri punya program dalam penanganan konflik.

Diantaranya melalui penguatan masyarakat dalam mencegah terjadinya konflik dengan melaksanakan kegiatan Keserasian Sosial dan Kearifan Lokal serta Harmoni Kebangsaan.

Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita (memakai topi khas Papua) menyerahkan bantuan kepada korban kerusuhan di Papua dan Papua Barat, di Jayapura, Selasa (11/09/2019) DOK. Humas Kementerian Sosial Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita (memakai topi khas Papua) menyerahkan bantuan kepada korban kerusuhan di Papua dan Papua Barat, di Jayapura, Selasa (11/09/2019)
Adapun untuk penanganan kedaruratan, kata Agus, Kemensos menanganinya melalui pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban terdampak, bantuan santunan korban luka maupun meninggal dunia.

“Sementara itu, untuk pemulihan pasca konflik dilakukan melalui bantuan layanan dukungan psikososial, dan bantuan stimulan penguatan usaha ekonomi, serta rekonsiliasi,” kata Mensos.

Baca juga: 9 Tuntutan Tokoh Papua Saat Bertemu Presiden di Istana

Tak cuma itu, Agus menjelaskan, Kemensos memastikan pula akses pada program-program perlindungan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) serta bantuan sosial lainnya terus berjalan.

Mensos menyatakan, dalam penanganan bencana konflik sosial tak cukup hanya dilakukan pemerintah, masyarakat pun harus berpartisipasi. Hal ini harus diljalankan secara professional sistemik dan berkelanjutan.

“Ini untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan mencegah agar masalah yang sama tidak terjadi lagi,” kata dia.

Mensos menekankan, mencegah dan mengurangi risiko bencana wajib menjadi bagian dari rutinitas masyarakat sehari-hari.

Baca juga: Jokowi Janji ke Papua Paling Lambat Oktober

“Setidaknya dapat diawali dengan melihat dan mempelajari fakta bencana sosial terutama konflik sosial yang rutin mengancam masyarakat menjadi korban,” ujar Mensos..

Mensos menjelaskan, bagaimana dalam kondisi masyarakat beragam kultur dan semakin terbuka, bencana sosial atau konflik akan semakin mudah terjadi.

“Cepat atau lambat, informasi negatif yang diterima secara intens diinternalisasi dan membentuk watak agresif sehingga masyarakat cenderung permisif terhadap tindak kekerasan,” katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com