KPK Meregang Nyawa

Kompas.com - 11/09/2019, 08:41 WIB
Sejumlah pegiat menggelar aksi selamatkan KPK di Jakarta, Kamis (5/9/2019). Dalam aksinya mereka menuntut dicoretnya capim KPK yang memiliki cacat etik. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/ama. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho GumaySejumlah pegiat menggelar aksi selamatkan KPK di Jakarta, Kamis (5/9/2019). Dalam aksinya mereka menuntut dicoretnya capim KPK yang memiliki cacat etik. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/ama.

Ia menyebut beberapa poin revisi yang disetujui pemerintah, di antaranya pembentukan Dewan Pengawas KPK dan kewenangan penerbitan SP3.

Ia mengatakan tidak ada sama sekali keinginan untuk melemahkan KPK.

“Cuma kita minta agar tindakan sesuai aturan,” ungkapnya.

Pernyataan Wapres Jusuf Kalla merupakan indikasi bahwa pemerintah akan memberi lampu hijau terhadap rencana pembahasan RUU KPK di DPR. Surpres hanya menunggu waktu untuk dikirim ke Senayan.

Melihat langkah Presiden Jokowi sebelumnya yang tiba-tiba berubah sikap dengan merestui 10 capim KPK hasil saringan pansel di tengah kuatnya desakan publik, bukan tak mungkin langkah serupa akan terulang.

Jika manuver Istana ini benar terjadi, dan bertemu dengan manuver politik yang sedang berlangsung di Senayan, maka genaplah kekhawatiran publik: kematian KPK tinggal menunggu waktu.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: 5 Poin Kontroversial dalam Revisi UU KPK

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X