KPK Meregang Nyawa

Kompas.com - 11/09/2019, 08:41 WIB
Para pegiat antikorupsi, seniman, petani dan buruh di Kabupaten Blora, Jawa Tengah menggelar aksi unjuk rasa menolak rencana perubahan UU KPK di alun alun Blora, Senin (9/9/2019). KOMPAS.COM/PUTHUT DWI PUTRANTO NUGROHOPara pegiat antikorupsi, seniman, petani dan buruh di Kabupaten Blora, Jawa Tengah menggelar aksi unjuk rasa menolak rencana perubahan UU KPK di alun alun Blora, Senin (9/9/2019).

Dalam rapat yang berlangsung singkat tanpa interupsi tersebut, seluruh fraksi kompak menyetujui revisi UU KPK disahkan menjadi RUU inisiatif DPR.

Pembahasan RUU ditargetkan selesai dan disahkan dalam periode DPR saat ini yang hanya tersisa tiga minggu.

Untuk kesekian kalinya DPR berniat merevisi UU KPK. Revisi UU KPK sejak awal mendapat penolakan luas dari publik karena dinilai sebagai upaya pelemahan KPK.

Pada 2016, kuatnya penolakan dari masyarakat membuat Presiden dan DPR menyepakati untuk menunda pembahasan revisi UU KPK dan mengeluarkannya dari program legislasi nasional (prolegnas) tahunan pada tahun-tahun berikutnya.

Wacana revisi UU KPK pun menghilang, hingga secara mengejutkan muncul pada sidang paripurna DPR pekan lalu.

Poin-poin revisi pada draft RUU saat ini pun tak berubah, yang ditengarai akan melemahkan KPK dalam pemberantasan korupsi.

Poin-poin perubahan tersebut antara lain: pembentukan Dewan Pengawas KPK, penyadapan harus seizin Dewan Pengawas, penerbitan surat penghentian penyidikan perkara (SP3), pegawai KPK berstatus aparat sipil negara (ASN), posisi KPK pada cabang kekuasaan eksekutif, hingga penyidik KPK harus berasal dari Polri dan Kejagung.

Kelanjutan pembahasan revisi UU KPK di DPR kini menunggu Surat Presiden (Surpres) yang berisikan daftar inventaris masalah. Pembahasan RUU tak bisa dilanjutkan tanpa Surpres.

Bola panas revisi UU KPK pun berada di tangan Presiden. Desakan agar Presiden tak mengirim Surpres ke DPR sangat kencang disuarakan oleh masyarakat sipil.

Uji kepatutan dan kelayakan

Sementara itu, di Senayan, proses uji kepatutan dan kelayakan pada Rabu dan Kamis ini ibarat pertemuan dua manuver politik DPR.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X