KPK Meregang Nyawa

Kompas.com - 11/09/2019, 08:41 WIB
Sejumlah pegiat menggelar aksi selamatkan KPK di Jakarta, Kamis (5/9/2019). Dalam aksinya mereka menuntut dicoretnya capim KPK yang memiliki cacat etik. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/ama. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho GumaySejumlah pegiat menggelar aksi selamatkan KPK di Jakarta, Kamis (5/9/2019). Dalam aksinya mereka menuntut dicoretnya capim KPK yang memiliki cacat etik. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/ama.


KOMISI III DPR RI melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) kepada sepuluh calon pimpinan (capim) KPK selama dua hari mulai Rabu (11/9/2019).

Lima capim akan dipilih untuk menakhodai KPK selama lima tahun ke depan, yang terdiri atas satu ketua dan empat wakil ketua.

Seleksi capim KPK periode 2019-2024 berlangsung di tengah kencangnya keresahan publik akan masa depan KPK.

Lembaga antirasuah tersebut ditengarai berada di ujung tanduk. Kain hitam telah dibentangkan menutup nama KPK di Gedung Merah Putih, gedung nan megah tempat KPK berkantor, namun menyeramkan bagi para koruptor.

Kematian KPK tinggal menunggu waktu, bergantung pada keputusan yang akan diambil Presiden dan para elite politik di Senayan.

Penolakan publik terhadap sejumlah nama capim KPK yang masuk ke DPR telah kencang disuarakan sejak nama-nama tersebut masih berada di tangan panitia seleksi (pansel).

Sejumlah nama dinilai memiliki rekam jejak bermasalah, yakni terkait pelanggaran kode etik dan kepatuhan atas laporan harta kekayaan penyelanggara negara (LHKPN). Lolosnya capim bermasalah dinilai akan melemahkan KPK.

Namun, desakan untuk mencoret capim KPK bermasalah yang disuarakan kalangan masyarakat sipil selalu kandas, baik di tangan pansel maupun Presiden Joko Widodo.

Nama-nama bermasalah tetap diloloskan Istana ke Senayan. Bola panas capim KPK pun kini berada di DPR.

Revisi UU KPK

Di saat bersamaan, DPR tiba-tiba mengajukan revisi UU KPK dalam rapat paripurna, Kamis (5/9/2019).

Dalam rapat yang berlangsung singkat tanpa interupsi tersebut, seluruh fraksi kompak menyetujui revisi UU KPK disahkan menjadi RUU inisiatif DPR.

Pembahasan RUU ditargetkan selesai dan disahkan dalam periode DPR saat ini yang hanya tersisa tiga minggu.

Untuk kesekian kalinya DPR berniat merevisi UU KPK. Revisi UU KPK sejak awal mendapat penolakan luas dari publik karena dinilai sebagai upaya pelemahan KPK.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Nasional
Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Nasional
Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Nasional
Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Nasional
Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Nasional
PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

Nasional
MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

Nasional
LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

Nasional
Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Nasional
Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Nasional
Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Nasional
LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X