BJ Habibie Sakit, 44 Dokter Kepresidenan Disiapkan hingga Tak Akan Dibawa ke Jerman

Kompas.com - 11/09/2019, 06:51 WIB
Thareq Kemal Habibie (tengah) , putera Presiden ketiga RI BJ Habibie,  didampingi Kepala RSPAD Gatot Subroto Mayjen TNI dr. Terawan Agus Putranto (kedua kiri) dan Wakil Kepala RSPAD Gatot Soebroto Brigjen TNI dr. Albertus Budi Sulistya (kedua kanan) serta Tim Dokter Kepresidenan memberikan keterangan pers terkait kondisi kesehatan ayahnya, di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD), Jakarta, Selasa (10/9/2019). Thareq Kemal Habibie mengatakan kondisi kesehatan ayahnya  mulai stabil dan membaik setelah menjalani perawatan di ruang ICU. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/hp. ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTAThareq Kemal Habibie (tengah) , putera Presiden ketiga RI BJ Habibie, didampingi Kepala RSPAD Gatot Subroto Mayjen TNI dr. Terawan Agus Putranto (kedua kiri) dan Wakil Kepala RSPAD Gatot Soebroto Brigjen TNI dr. Albertus Budi Sulistya (kedua kanan) serta Tim Dokter Kepresidenan memberikan keterangan pers terkait kondisi kesehatan ayahnya, di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD), Jakarta, Selasa (10/9/2019). Thareq Kemal Habibie mengatakan kondisi kesehatan ayahnya mulai stabil dan membaik setelah menjalani perawatan di ruang ICU. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/hp.

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden ketiga Republik Indonesia Bacharuddin Jusuf Habibie diketahui dirawat secara intensif di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta.

Informasi awal itu disampaikan Sekretaris Pribadi BJ Habibie, Rubijanto, Minggu (8/9/2019).

"Dengan hormat, bersama ini kami konfirmasikan bahwa Bapak BJ Habibie sedang menjalani perawatan yang intensif oleh Tim Dokter Kepresidenan (TDK) di RSPAD Gatot Soebroto," kata Rubijanto saat itu.

Baca juga: BJ Habibie Dirawat Intensif di RSPAD Gatot Soebroto

Pada saat itu, TDK merekomendasikan agar pendiri Badan Penerapan dan Pengkajian Teknologi (BPPT) itu tidak dijenguk oleh siapa pun.

44 dokter kepresidenan disiapkan

Terkait kondisi itu, sebanyak 44 dokter kepresidenan pun disiapkan untuk menangani kesehatan BJ Habibie.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dokter kepresidenan yang disiagakan ini terdiri dari dokter ahli atau spesialis yang dirasa diperlukan oleh Habibie.

"Jadi ada dokter kepresidenan yang kami koordinasikan berjumlah 44 orang. Sebanyak 34 tim panel ahli, ahli di bidang macam-macam, jantung, otak, dan sebagainya lengkap. Semua spesialis kedokteran lengkap di sana ada 34 orang," ujar Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Jakarta Setya Utama di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (9/6/2019).

"Kemudian ada dokter pribadi presiden berjumlah 10 orang," kata dia.

Baca juga: 44 Dokter Kepresidenan Disiapkan Tangani BJ Habibie

Setya memastikan pemerintah menanggung seluruh biaya kesehatan Habibie sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan atau Administrasi Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Indonesia Desak Negara Anggota Gerakan Non-Blok Cari Solusi untuk Palestina

Indonesia Desak Negara Anggota Gerakan Non-Blok Cari Solusi untuk Palestina

Nasional
Heran Wartawan Terus Beritakan Pengurangan Vonis Pinangki, Jampidsus: Dari Dia Negara Dapat Mobil

Heran Wartawan Terus Beritakan Pengurangan Vonis Pinangki, Jampidsus: Dari Dia Negara Dapat Mobil

Nasional
Sita Tanah terkait Kasus Nurdin Abdullah, KPK: Masjid di Atasnya Tetap Bisa Digunakan

Sita Tanah terkait Kasus Nurdin Abdullah, KPK: Masjid di Atasnya Tetap Bisa Digunakan

Nasional
Kemendikbudristek Sebut PTM Terbatas Disesuaikan dengan Tingkat Penularan Covid-19 di Tiap Daerah

Kemendikbudristek Sebut PTM Terbatas Disesuaikan dengan Tingkat Penularan Covid-19 di Tiap Daerah

Nasional
Pimpinan Komisi III Minta Polisi yang Perkosa Remaja Dihukum Maksimal dan Kapolsek Dipecat

Pimpinan Komisi III Minta Polisi yang Perkosa Remaja Dihukum Maksimal dan Kapolsek Dipecat

Nasional
KPK Setor Uang Denda dan Pengganti dari 4 Terpidana, Salah Satunya Penyuap Juliari Batubara

KPK Setor Uang Denda dan Pengganti dari 4 Terpidana, Salah Satunya Penyuap Juliari Batubara

Nasional
Dengan Berbagai Pertimbangan, Siapa Panglima TNI Mendatang?

Dengan Berbagai Pertimbangan, Siapa Panglima TNI Mendatang?

Nasional
Kemenkumham Ambil Alih Pengelolaan Pasar Babakan Kota Tangerang

Kemenkumham Ambil Alih Pengelolaan Pasar Babakan Kota Tangerang

Nasional
Eks Direktur Teknik Garuda Divonis 8 Tahun Penjara

Eks Direktur Teknik Garuda Divonis 8 Tahun Penjara

Nasional
Gus Menteri Berharap Vale Indonesia Bisa Ajak PMA Lain Bermitra dengan Kemendes PDTT

Gus Menteri Berharap Vale Indonesia Bisa Ajak PMA Lain Bermitra dengan Kemendes PDTT

Nasional
Dukung Revisi UU ITE, Komnas HAM Nilai Ruang Berekspresi Tidak Bisa Dipidana

Dukung Revisi UU ITE, Komnas HAM Nilai Ruang Berekspresi Tidak Bisa Dipidana

Nasional
Pakar IAKMI Sebut Meningkatnya Kasus Covid-19 Jadi Alarm untuk Memperkuat Prokes

Pakar IAKMI Sebut Meningkatnya Kasus Covid-19 Jadi Alarm untuk Memperkuat Prokes

Nasional
Periksa 12 ASN Setda Bandung Barat, KPK Dalami Proyek pada Era Aa Umbara

Periksa 12 ASN Setda Bandung Barat, KPK Dalami Proyek pada Era Aa Umbara

Nasional
MUI Imbau Umat Islam di Zona Merah Tak Shalat Idul Adha Berjemaah di Masjid atau Tempat Terbuka

MUI Imbau Umat Islam di Zona Merah Tak Shalat Idul Adha Berjemaah di Masjid atau Tempat Terbuka

Nasional
Mahfud: Sambil Tunggu Revisi Terbatas, Pedoman UU ITE Diharapkan Bisa Maksimal Lindungi Masyarakat

Mahfud: Sambil Tunggu Revisi Terbatas, Pedoman UU ITE Diharapkan Bisa Maksimal Lindungi Masyarakat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X