Desak Jokowi, Sivitas LIPI Tolak Revisi UU KPK

Kompas.com - 10/09/2019, 15:07 WIB
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta. KOMPAS.com/ABBA GABRILLINGedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS.com — Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan direvisi oleh DPR pada 5 September 2019.

Hal ini mendapat protes dan penolakan dari sejumlah pihak, termasuk dari sivitas Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ( LIPI).

LIPI menilai, pembahasan atas revisi UU tersebut tidak mengindahkan aspek transparansi, aspirasi, dan partisipasi publik.

Baca juga: Tokoh Lintas Agama Ajak Masyarakat Tolak Revisi UU KPK

Dengan demikian, LIPI mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menolak revisi tersebut.

"Kami mendesak Presiden Joko Widodo agar menolak revisi UU KPK yang bertujuan meniadakan independensi dan melumpuhakn kinerja KPK," ujar Peneliti LIPI Dian Aulia saat membacakan penolakan tersebut di Kantor LIPI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (10/9/2019).

Selain itu, LIPI juga menilai bahwa isi revisi UU tersebut berpotensi mengancam independensi dan melumpuhkan kinerja KPK.

Baca juga: Kelompok Pendukung dan Penolak Revisi UU KPK Gelar Unjuk Rasa di DPR

Di antaranya isi usulan revisi adalah KPK sebagai bagian dari lembaga eksekutif; penyadapan dipersulit dan dibatasi; pembentukan dewan pengawas yang dipilih DPR; sumber penyelidik dan penyidik dibatasi; kewenangan penuntutan dihilangkan; kewenangan mengelola LHKPN; perkara korupsi harus koordinasi dengan Kejaksaan Agung.

Kemudian, KPK dapat menghentikan penyidikan (SP3); perkara yang menjadi sorotan publik dapat diabaikan; serta kewenangan pengambilalihan penuntutan perkara dipangkas.

"KPK adalah amanah reformasi dalam upaya melawan korupsi, kolusi, dan nepotisme di satu pihak, serta penegakan pemerintahan yang bersih di pihak lain," lanjut Dian.

Dalam pembacaan penolakan atas revisi UU KPK tersebut, setidaknya ada 146 orang dari LIPI yang telah menandatangani penolakan.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mal di Bekasi Diizinkan Beroperasi, Ridwan Kamil: Bukan Pelonggaran PSBB, tapi Adaptasi

Mal di Bekasi Diizinkan Beroperasi, Ridwan Kamil: Bukan Pelonggaran PSBB, tapi Adaptasi

Nasional
KPU Prediksi Biaya Pilkada 2020 Meningkat jika Digelar di Masa Pandemi

KPU Prediksi Biaya Pilkada 2020 Meningkat jika Digelar di Masa Pandemi

Nasional
Wawancaranya dengan Siti Fadilah Dinyatakan Salahi Aturan, Ini Respons Deddy Corbuzier

Wawancaranya dengan Siti Fadilah Dinyatakan Salahi Aturan, Ini Respons Deddy Corbuzier

Nasional
Sebelum Berpulang, Didi Kempot Sempat Buat Lagu 'Sungkem', Bercerita tentang Soekarno

Sebelum Berpulang, Didi Kempot Sempat Buat Lagu "Sungkem", Bercerita tentang Soekarno

Nasional
Ini 25 Daerah yang Mulai Bersiap Terapkan New Normal

Ini 25 Daerah yang Mulai Bersiap Terapkan New Normal

Nasional
Tak Ada Masjid di Arab Saudi Gelar Shalat Id, kecuali Masjidil Haram dan Masjid Nabawi

Tak Ada Masjid di Arab Saudi Gelar Shalat Id, kecuali Masjidil Haram dan Masjid Nabawi

Nasional
Gugus Tugas: Warga yang akan Kembali ke Jakarta Harus Unduh Aplikasi BLC

Gugus Tugas: Warga yang akan Kembali ke Jakarta Harus Unduh Aplikasi BLC

Nasional
New Normal, Ridwan Kamil Wajibkan Mal Batasi Kapasitas Pengunjung

New Normal, Ridwan Kamil Wajibkan Mal Batasi Kapasitas Pengunjung

Nasional
Disiplin Tinggi, Kunci Indonesia Menang Lawan Covid-19

Disiplin Tinggi, Kunci Indonesia Menang Lawan Covid-19

Nasional
Densus 88 Tangkap 6 Terduga Teroris Tiga Hari Sebelum Lebaran

Densus 88 Tangkap 6 Terduga Teroris Tiga Hari Sebelum Lebaran

Nasional
Fraksi PPP: Setelah Mal, Seharusnya Tempat Ibadah Kembali Dibuka

Fraksi PPP: Setelah Mal, Seharusnya Tempat Ibadah Kembali Dibuka

Nasional
Kasus Covid-19 di Mesir Melonjak, WNI Dipastikan Tak Ada yang Terinfeksi

Kasus Covid-19 di Mesir Melonjak, WNI Dipastikan Tak Ada yang Terinfeksi

Nasional
Panduan New Normal: Jumlah Pekerja Masuk Kantor Dibatasi, Makan di Kantin Berjarak 1 Meter

Panduan New Normal: Jumlah Pekerja Masuk Kantor Dibatasi, Makan di Kantin Berjarak 1 Meter

Nasional
Yakin Mampu Atasi Covid-19, Pemerintah: Kita Tidak Akan Menyerah

Yakin Mampu Atasi Covid-19, Pemerintah: Kita Tidak Akan Menyerah

Nasional
Sebaran 415 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia: DKI Catat Penambahan Tertinggi

Sebaran 415 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia: DKI Catat Penambahan Tertinggi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X