Jelang Berakhirnya Pemerintahan, 3 Menteri Jokowi Pamit...

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah menteri Kabinet Kerja menyampaikan pesan terakhir jelang penghabisan periode pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Kabinet baru akan dimulai pada 20 Oktober 2019.

Namun, belum bisa dipastikan apakah pamitnya menteri-menteri Jokowi ini menjadi sinyal bahwa mereka akan tersingkir dari Kabinet Kerja pada periode kedua pemerintahan Jokowi atau tidak.

Bermula dari Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang berpamitan kepada para pegawainya.

Baca juga: Megawati Minta Kabinet Jokowi Tak Buru-buru Disusun

Tjahjo pamit setelah melantik pejabat di lingkungan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Kamis (15/8/2019).

"Saya mohon maaf selama hampir 5 tahun kurang 1,5 bulan ini ada hal-hal yang kurang berkenan, berbagai sikap, pernyataan, kebijakan," kata Tjahjo dalam sambutannya.

"Ini pamitan saya resmi. Mungkin tidak bisa bertemu karena akan selesainya masa tugas Kabinet Kerja 1. Untuk selanjutnya, mari kita tunggu tanggal mainnya, bagaimana komposisi kabinet berikutnya," kata dia.

Tjahjo mengaku memegang prinsip TNI dalam menjalani hidupnya, yakni taat instruksi.

Dengan demikian, apabila tidak dipercaya lagi mengemban amanah untuk menjadi menteri pada kabinet berikutnya, Tjahjo mengaku siap.

"Saya berpegang pada prinsip TNI. Taat instruksi. Dipensiunkan siap, diberi tugas siap, tidak diberi tugas, saya tetap mendukung pemerintahan yang saya dukung ini," kata dia.

Kemudian, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti berpamitan. 

Meski masa jabatannya masih satu bulan lagi, ia berpamitan dan menyampaikan permintaan maaf ke awak media di kantornya, Senin (9/9/2019).

Susi mengaku hanya manusia biasa yang tak luput dari salah dan khilaf.

"Dengan segala kerendahan hati saya mohon maaf apabila selama kita berinteraksi ada hal-hal yang tidak mengenakkan awak media karena saya orangnya sedikit tengil," kata Susi.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada staf KKP yang selama ini membantunya dalam bekerja.

"Saya berterima kasih atas bantuannya, dukungannya, effort-nya, tanggung jawabnya, komitmennya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih," kata dia. 

Baca juga: Saat Luhut dan Susi Pamit...

Susi juga berpamitan kepada anggota DPR saat rapat kerja dengan Komisi IV DPR. Susi meminta maaf karena dia kerap keras kepala selama lima tahun memimpin KKP.

Ia mengatakan, hal itu perlu dia lakukan karena memiliki obsesi memperbaiki sektor kelautan dan perikanan Indonesia.

"Walaupun saya dikenal tukang nembakin kapal, saya menjalankan amanah, bukan untuk pribadi," kata dia.

"Dengan segala kerendahan hati saya mohon maaf. Saya tidak pernah berpengalaman jadi menteri sebelumnya, jadi mohon maaf," kata dia.

Susi mengaku senang melihat sektor kelautan dan perikanan saat ini. Dengan berbagai kebijakan tegas seperti penenggelaman kapal Illegal fishing, Indonesia sudah membuktikan sebagai negara maritim yang besar.

Pada hari yang sama, juga di kompleks DPR, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan berpamitan.

Saat itu, ia sedang melakukan rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR.

"Ini pertemuan terakhir kita. Bapak-ibu menjadi mitra kerja kami, saya minta maaf," kata Luhut.

"Bapak-ibu saya kira ada yang masih terus, tapi ada yang tidak. Di kami (kabinet) juga gitu," kata Luhut.

Mantan Komandan Khusus Satgas Tempur Kopassus itu berharap, silaturahim tetap berjalan meski perubahan terjadi, baik di pemerintahan maupun DPR.

Presiden Jokowi sebelumnya menyatakan bahwa nama-nama menteri yang ia pilih untuk membantunya di periode kedua sudah final. Nama-nama tersebut sudah dia kantongi. 

"Sudah final semua, tinggal kami umumkan," ujar Presiden saat menerima menerima sejumlah pemimpin redaksi media massa di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (14/08/2019).

Baca juga: Ketika Menteri Susi Minta Maaf dan Akui Dirinya Sedikit Tengil...

Jokowi menyebut, ada beberapa menteri yang bertahan di kabinet. Entah masih di posisinya saat ini atau berganti posisi menempati posisi yang lebih strategis.

Ada pula menteri yang harus pergi untuk tugas lain yang lebih tepat. Jokowi menyebut satu nama sebagai contoh, tetapi tidak untuk diberitakan.

Jokowi bilang, ia mempertahankan menteri yang bisa mengeksekusi masalah dengan baik meskipun kerap tidak disukai oleh publik.

Sebaliknya, dia tidak akan segan mengganti menteri yang disukai publik tetapi sebenarnya menimbulkan masalah.