Jokowi Akan Paksa BUMN dan Swasta Terima Bekerja 1.000 Mahasiswa Papua

Kompas.com - 10/09/2019, 14:29 WIB
 Presiden Joko Widodo bertemu dengan para tokoh dari Papua dan Papua Barat. Pertemuan dilangsungkan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/9/2019) siang. KOMPAS.com/Ihsanuddin Presiden Joko Widodo bertemu dengan para tokoh dari Papua dan Papua Barat. Pertemuan dilangsungkan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/9/2019) siang.
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo berjanji mempercepat pembangunan sumber daya manusia di  Papua.

Salah satu caranya, dia akan memaksa Badan Usaha Milik Negara ( BUMN) hingga perusahaan swasta besar untuk menerima masyarakat Papua sebagai pegawai.

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat menerima 61 tokoh Papua di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (10/9/2019).

Baca juga: Jokowi: Istana Presiden Dibangun di Papua Mulai Tahun Depan


 

Jokowi awalnya menceritakan pengalamannya bertemu mahasiswa Papua di berbagai negara. Menurut dia, mahasiswa-mahasiswa Papua sangat pintar.

"Saya di California ketemu 12 mahasiswa Papua yang menemui saya, bukan pintar-pintar, tapi sangat pintar-pintar. Di New Zealand ketemu juga lebih dari 10 mahasiswa Papua, pinter-pinter semua, (di) Australia juga," kata Jokowi.

Namun, Jokowi menyebut banyak mahasiswa Papua itu juga khawatir terkait nasibnya setelah kuliah di luar negeri. Banyak yang khawatir tidak mendapatkan pekerjaan yang layak.

"Banyak menanyakan, 'Pak, saya kalau udah lulus saya mau ke mana?' Ya kembali ke tanah Papua, 'terus saya kerja apa?' Pertanyaan-pertanyaan seperti itu memang tidak hanya anak-anak muda di Papua, tapi juga anak muda di Provinsi lain. Ini jadi pekerjaan besar kita," ujarnya.

Baca juga: 30 Orang Jadi Tersangka Kerusuhan di Papua Barat

Oleh karena itu, Jokowi akan memaksa BUMN dan perusahaan swasta besar untuk menerima putra Papua yang baru lulus kuliah.

Jokowi menjanjikan 1.000 mahasiswa Papua akan mendapat pekerjaan yang layak.

"Untuk BUMN dan perusahaan swasta besar akan saya paksa. Karena kalau lewat prosedur udah kelamaan, jadi kewenangan saya, saya gunakan, agar bisa nerima yang baru lulus mahasiswa dari tanah Papua," kata Jokowi.

"Sementara saya siang hari ini saya menyampaikan 1.000 dulu lah," sambungnya.

Baca juga: Papua Tak Butuh Aparat Keamanan, tapi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan

Dalam pertemuan ini, hadir 61 tokoh Papua yang terdiri dari pejabat daerah, tokoh adat, tokoh agama, hingga para mahasiswa.

Sementara Jokowi didampingi Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan serta Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Staf Khusus Presiden untuk Papua Lenis Kogoya.

Adapun pertemuan ini sudah direncanakan Jokowi sejak aksi protes yang berujung kericuhan pecah di sejumlah wilayah di Papua bulan Agustus lalu.

Aksi protes itu dipicu oleh perlakuan persekusi dan rasisme terhadap Mahasiswa Papua yang berada di Surabaya dan Malang.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Nasional
Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Nasional
Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Nasional
Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Nasional
RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

Nasional
ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Nasional
Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Nasional
Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Nasional
Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Nasional
Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Nasional
Soal 'Industri Hukum', Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Soal "Industri Hukum", Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Nasional
Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Nasional
Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Nasional
Soal Kasus Novel, Komnas HAM: Polisi Sudah Lumayan, KPK Tak Bergerak

Soal Kasus Novel, Komnas HAM: Polisi Sudah Lumayan, KPK Tak Bergerak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X