Tak Bisa Lakukan Pencegahan, Ini Cara Imigrasi Pulangkan Veronica Koman

Kompas.com - 10/09/2019, 14:29 WIB
Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Ronny Sompie KOMPAS.com/AMBARANIE NADIADirektur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Ronny Sompie
Penulis Devina Halim
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Ronny Sompie mengatakan, Imigrasi fokus memulangkan Veronica Koman ke Indonesia.

Hal itu terkait dengan permintaan pencegahan Veronica Koman oleh polisi. Veronica sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan menyebarkan konten berita bohong atau hoaks dan provokatif terkait kerusuhan Papua dan Papua Barat.

Ronny menuturkan bahwa pencegahan tersebut tak memungkinkan, sebab Veronica sudah berada di luar negeri.

"Apabila kita lakukan pencegahan, yang bersangkutan kan juga sudah berangkat ke luar negeri," kata Ronny dalam wawancara dengan Kompas TV, Senin (9/9/2019).

"Jadi upaya yang kita bisa lakukan sementara ini adalah bagaimana memudahkan yang bersangkutan bisa dipulangkan sesegera mungkin ke Indonesia," ujar eks Kapolda Bali ini.

Baca juga: Veronica Koman Terdeteksi Berada di Australia

Imigrasi, kata Ronny, telah menerima surat permintaan pencegahan dan pencabutan paspor Veronica Koman dari polisi, pada Senin kemarin.

Selanjutnya, mereka akan bekerja sama dengan pihak Imigrasi di negara tempat Veronica Koman berada.

"Untuk bisa memudahkan dia kembali ke negara Indonesia, Imigrasi akan berkoordinasi dengan Imigrasi di negara di mana yang bersangkutan berada untuk bisa dikembalikan ke Indonesia," kata Ronny.

Dalam rangka memulangkan Veronica, pihaknya dapat mencabut paspor aktivis HAM tersebut. Setelah itu, pihak Imigrasi memberikan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) agar Veronica tetap dapat kembali ke Indonesia.

Baca juga: Ditjen Imigrasi Sudah Terima Surat Pencegahan dan Pencabutan Paspor Veronica Koman

Menurut Ronny, langkah itu merupakan perwujudan Pasal 31 ayat (1) dan (3) Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Disebutkan bahwa Menteri Hukum dan HAM dan pejabat Imigrasi berwenang dalam rangka pencarian terhadap warga negara Indonesia yang bermasalah dengan hukum melalui pencarian koordinasi di luar negeri maupun pencabutan paspor.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X