Kompas.com - 10/09/2019, 14:17 WIB
Tokoh lintas agama menyatakan dukungannya terhadap KPK dan menolak revisi UU KPK di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (10/9/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DTokoh lintas agama menyatakan dukungannya terhadap KPK dan menolak revisi UU KPK di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (10/9/2019).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah tokoh lintas agama menyatakan sikap menolak revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seusai bertemu pimpinan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (10/9/2019).

Dalam konferensi pers selepas pertemuan itu, para tokoh agama mengajak masyarakat untuk bersama-sama menolak revisi UU KPK yang akan melemahkan KPK.

"Revisi UU KPK ini jelas akan membawa bahaya, membawa mudarat, karena itu apa pun upaya untuk revisi UU ini kita akan tolak. Jadi kita bergerak dari Jakarta hingga daerah-daerah kita serukan kepada umat Islam bahwa RUU KPK ini akan lemahkan KPK sendiri," kata aktivis Lakpesdam PBNU, Ubaidillah.

Baca juga: Kelompok Pendukung dan Penolak Revisi UU KPK Gelar Unjuk Rasa di DPR

Imbauan senada disampaikan oleh perwakilan dari Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia  Peter Lesmana. Peter mengajak umat Konghucu untuk tetap mendukung KPK yang dinilainya telah memberikan perubahan positif.

"Kami dari umat Konghucu Indonesia, dalam hal ini mengimbau untuk senantiasa semuanya mendukung KPK dan menolak RUU KPK yang melemahkan KPK," kata Peter.

Ketua Bidang Hukum dan HAM Parisada Hindu Dharma Indonesia Yanto Jaya dan pendeta Hendri Lokra dari Persekutuan Gereja Indonesia sama-sama menyerukan penolakan pelemahan KPK.

"Karena itu sangat tidak sesuai dengan komitmen dan kehendak dari masyarakat banyak untuk menjadikan KPK sebagai lembaga yang benar-benar independen," ujar Hendri.

Baca juga: Ini Cara Para Seniman Tolak Revisi UU KPK

Selanjutnya, Ketua Dewan Kerukunan Agama Perwakilan Umat Buddha Indonesia Suhadi Sendjaja mengajak masyarakat untuk rukun dan bersatu dalam mendukung KPK.

"Untuk bisa mendukung upaya-upaya yang baik dari KPK dan dari pemerintah maupun upaya dari wakil-wakil rakyat untuk lakukan perbaikan-perbaikan ke arah yang semakin baik menuju pencapaian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," kata dia.

Sementara itu, Romo Heri dari Konferensi Waligereja Indonesia berpendapat masyarakat tidak perlu digerakkan untuk membela KPK karena masyarakat sudah lebih dahulu menunjukkan dukungan mereka terhadap KPK.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kartini dan Mimpi Ajarkan Kesetaraan ke Anak-anaknya...

Kartini dan Mimpi Ajarkan Kesetaraan ke Anak-anaknya...

Nasional
UPDATE 23 April: Bertambah 4 Orang, Kini ada 83 WNI Terjangkit Covid-19 di India

UPDATE 23 April: Bertambah 4 Orang, Kini ada 83 WNI Terjangkit Covid-19 di India

Nasional
Ada Temuan Kemagnetan Tinggi di Perairan Utara Bali, Kapuspen: Semoga Itu Titik Terang Pencarian KRI Nanggala-402

Ada Temuan Kemagnetan Tinggi di Perairan Utara Bali, Kapuspen: Semoga Itu Titik Terang Pencarian KRI Nanggala-402

Nasional
AHY: Walaupun Semakin Banyak yang Divaksin, Kita Masih Harus Kerja Keras

AHY: Walaupun Semakin Banyak yang Divaksin, Kita Masih Harus Kerja Keras

Nasional
Dilema Kartini, Perempuan yang Menuntut Pendidikan Setara dan Pentingnya Peran Ibu

Dilema Kartini, Perempuan yang Menuntut Pendidikan Setara dan Pentingnya Peran Ibu

Nasional
Anggota Komisi IX Minta Pemerintah Perketat Kedatangan WN India ke Indonesia

Anggota Komisi IX Minta Pemerintah Perketat Kedatangan WN India ke Indonesia

Nasional
Fraksi PPP Pertanyakan Adanya Larangan Mudik tetapi WN India Diperbolehkan Masuk Indonesia

Fraksi PPP Pertanyakan Adanya Larangan Mudik tetapi WN India Diperbolehkan Masuk Indonesia

Nasional
Kemenkes: 132 WN India Masuk Indonesia dengan Pesawat Carter

Kemenkes: 132 WN India Masuk Indonesia dengan Pesawat Carter

Nasional
Pimpinan Komisi IX: Pemerintah Harus Larang Perjalanan dari India ke Indonesia untuk Antisipasi Penyebaran Covid-19

Pimpinan Komisi IX: Pemerintah Harus Larang Perjalanan dari India ke Indonesia untuk Antisipasi Penyebaran Covid-19

Nasional
Komisi IX Usulkan 127 WN India Diisolasi di Pulau, seperti Saat ABK di Pulau Sebaru

Komisi IX Usulkan 127 WN India Diisolasi di Pulau, seperti Saat ABK di Pulau Sebaru

Nasional
Pertemuan Demokrat dan PKS, Demokrasi dan Penegakan Hukum Jadi Pembahasan

Pertemuan Demokrat dan PKS, Demokrasi dan Penegakan Hukum Jadi Pembahasan

Nasional
Pimpinan Komisi IX Minta Kemenlu Pemerintah Serius Tangani 127 WN India yang Masuk

Pimpinan Komisi IX Minta Kemenlu Pemerintah Serius Tangani 127 WN India yang Masuk

Nasional
UPDATE: Total 4.345 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Tambah 16 di 6 Negara

UPDATE: Total 4.345 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Tambah 16 di 6 Negara

Nasional
Kemenkes Usulkan Larangan Sementara WN India Masuk ke Indonesia

Kemenkes Usulkan Larangan Sementara WN India Masuk ke Indonesia

Nasional
PKS Sebut Pertemuan dengan Partai Demokrat Tak Bahas Koalisi Partai Islam

PKS Sebut Pertemuan dengan Partai Demokrat Tak Bahas Koalisi Partai Islam

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X