Kelompok Pendukung dan Penolak Revisi UU KPK Gelar Unjuk Rasa di DPR

Kompas.com - 10/09/2019, 13:14 WIB
Delapan anak muda dari BEM Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera menggelar aksi menolak revisi UU KPK di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (10/9/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTODelapan anak muda dari BEM Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera menggelar aksi menolak revisi UU KPK di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (10/9/2019).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com — Dua kelompok yang memiliki perbedaan sikap terkait revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tinda Pidana Korupsi (UU KPK) menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senayan, Jakarta, Selasa (10/9/2019).

Kelompok yang menamakan diri Masyarakat Penegak Demokrasi (MPD) menggelar aksi lebih dulu dengan membawa mobil komando dan pengeras suara.

Massa aksi itu membawa bendera Merah Putih dan spanduk yang menyatakan dukungan agar DPR segera merevisi UU KPK.

Baca juga: PPP Sebut Capim Tak Setuju Revisi UU KPK Sulit Terpilih, ICW Nilai Bentuk Penyanderaan

Beberapa orang juga mengenakan pakaian adat dan membagikan bunga ke pengendara di ruas Jalan Gatot Subroto.

Selain mendukung revisi UU KPK, MPD juga meminta DPR segera melakukan pemilihan calon pimpinan KPK.

" Revisi UU KPK untuk demokrasi yang sehat," ujar sang orator dari atas mobil pengeras suara.

Kelompok yang menamakan diri Masyarakat Penegak Demokrasi (MPD) menggelar aksi mendukung revisi UU KPK, di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (10/9/2019).KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Kelompok yang menamakan diri Masyarakat Penegak Demokrasi (MPD) menggelar aksi mendukung revisi UU KPK, di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (10/9/2019).
Tidak berapa lama kemudian, delapan anak muda dari BEM Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera menggelar aksi menolak revisi UU KPK di tempat yang sama.

Mereka mengenakan pakaian serba hitam dan membawa replika sertifikat penghargaan untuk seluruh fraksi di DPR yang setuju revisi UU KPK.

Baca juga: Ini Cara Para Seniman Tolak Revisi UU KPK

"Sertifikat Bercandaan Diberikan kepada Parpol Pendukung Revisi UU KPK". Begitu kalimat yang tertulis di atas perangkat aksi yang mereka bawa.

Selama sekitar setengah jam mereka hanya berdiri di depan gedung DPR tanpa berorasi. Muka mereka ditutup dengan sebuah poster kecil bergambar 10 parpol atau fraksi di DPR yang mendukung revisi UU KPK.

PDI-P, Golkar, PPP, PKB, Nasdem, Hanura, Gerindra, PKS, PAN, dan Demokrat.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketujuh Eks Kader Demokrat Bakal Ajukan Gugatan Pemecatan Bersamaan

Ketujuh Eks Kader Demokrat Bakal Ajukan Gugatan Pemecatan Bersamaan

Nasional
Kepala BKPM Sebut Investasi Miras Usulan dari Pemda dan Masyarakat

Kepala BKPM Sebut Investasi Miras Usulan dari Pemda dan Masyarakat

Nasional
Kejagung Sita Tambang Nikel Seluas 23.000 Hektare Milik Heru Hidayat

Kejagung Sita Tambang Nikel Seluas 23.000 Hektare Milik Heru Hidayat

Nasional
Ini Kasus yang Dipertimbangkan KPK untuk Diterbitkan SP3

Ini Kasus yang Dipertimbangkan KPK untuk Diterbitkan SP3

Nasional
KPK Sita Rumah Milik Staf Khusus Edhy Prabowo di Jakarta Selatan

KPK Sita Rumah Milik Staf Khusus Edhy Prabowo di Jakarta Selatan

Nasional
Menristek: Mutasi Virus Corona Berpengaruh pada Efikasi Vaksin

Menristek: Mutasi Virus Corona Berpengaruh pada Efikasi Vaksin

Nasional
Geledah Rumah Penyuap Nurdin Abdullah, KPK Sita Berbagai Dokumen

Geledah Rumah Penyuap Nurdin Abdullah, KPK Sita Berbagai Dokumen

Nasional
Polri Mulai Selidiki Dugaan Unlawful Killing terhadap 4 Anggota Laskar FPI

Polri Mulai Selidiki Dugaan Unlawful Killing terhadap 4 Anggota Laskar FPI

Nasional
Tanggapi Isu KLB, Demokrat: Demi Selamatkan Partai atau Kepentingan Pribadi?

Tanggapi Isu KLB, Demokrat: Demi Selamatkan Partai atau Kepentingan Pribadi?

Nasional
Hakim Pertanyakan Kualifikasi Effendi Gazali Jadi Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan

Hakim Pertanyakan Kualifikasi Effendi Gazali Jadi Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan

Nasional
Ditargetkan 447.000 Prajurit dan PNS TNI Selesai Divaksin April

Ditargetkan 447.000 Prajurit dan PNS TNI Selesai Divaksin April

Nasional
Jokowi: Pajak Sangat Diperlukan untuk Dukung Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan Saat Pandemi

Jokowi: Pajak Sangat Diperlukan untuk Dukung Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan Saat Pandemi

Nasional
Setahun Pandemi, Dokter Tirta Minta Pemerintah Benahi Komunikasi Publik dan Atasi Hoaks

Setahun Pandemi, Dokter Tirta Minta Pemerintah Benahi Komunikasi Publik dan Atasi Hoaks

Nasional
Gibran Minta Solo Jadi Prioritas Vaksinasi, Pengamat: Angin Segar untuk Pemda Lain

Gibran Minta Solo Jadi Prioritas Vaksinasi, Pengamat: Angin Segar untuk Pemda Lain

Nasional
Soal Tewasnya 6 Anggota Laskar FPI, Polri Ungkap Hasil Gelar Perkara Bersama Kejagung

Soal Tewasnya 6 Anggota Laskar FPI, Polri Ungkap Hasil Gelar Perkara Bersama Kejagung

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X