Kelompok Pendukung dan Penolak Revisi UU KPK Gelar Unjuk Rasa di DPR

Kompas.com - 10/09/2019, 13:14 WIB
Delapan anak muda dari BEM Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera menggelar aksi menolak revisi UU KPK di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (10/9/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTODelapan anak muda dari BEM Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera menggelar aksi menolak revisi UU KPK di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (10/9/2019).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com — Dua kelompok yang memiliki perbedaan sikap terkait revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tinda Pidana Korupsi (UU KPK) menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senayan, Jakarta, Selasa (10/9/2019).

Kelompok yang menamakan diri Masyarakat Penegak Demokrasi (MPD) menggelar aksi lebih dulu dengan membawa mobil komando dan pengeras suara.

Massa aksi itu membawa bendera Merah Putih dan spanduk yang menyatakan dukungan agar DPR segera merevisi UU KPK.

Baca juga: PPP Sebut Capim Tak Setuju Revisi UU KPK Sulit Terpilih, ICW Nilai Bentuk Penyanderaan

Beberapa orang juga mengenakan pakaian adat dan membagikan bunga ke pengendara di ruas Jalan Gatot Subroto.

Selain mendukung revisi UU KPK, MPD juga meminta DPR segera melakukan pemilihan calon pimpinan KPK.

" Revisi UU KPK untuk demokrasi yang sehat," ujar sang orator dari atas mobil pengeras suara.

Kelompok yang menamakan diri Masyarakat Penegak Demokrasi (MPD) menggelar aksi mendukung revisi UU KPK, di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (10/9/2019).KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Kelompok yang menamakan diri Masyarakat Penegak Demokrasi (MPD) menggelar aksi mendukung revisi UU KPK, di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (10/9/2019).
Tidak berapa lama kemudian, delapan anak muda dari BEM Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera menggelar aksi menolak revisi UU KPK di tempat yang sama.

Mereka mengenakan pakaian serba hitam dan membawa replika sertifikat penghargaan untuk seluruh fraksi di DPR yang setuju revisi UU KPK.

Baca juga: Ini Cara Para Seniman Tolak Revisi UU KPK

"Sertifikat Bercandaan Diberikan kepada Parpol Pendukung Revisi UU KPK". Begitu kalimat yang tertulis di atas perangkat aksi yang mereka bawa.

Selama sekitar setengah jam mereka hanya berdiri di depan gedung DPR tanpa berorasi. Muka mereka ditutup dengan sebuah poster kecil bergambar 10 parpol atau fraksi di DPR yang mendukung revisi UU KPK.

PDI-P, Golkar, PPP, PKB, Nasdem, Hanura, Gerindra, PKS, PAN, dan Demokrat.

Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Besok, Pemkot Bogor Lakukan Simulasi Rencana Karantina Wilayah

Besok, Pemkot Bogor Lakukan Simulasi Rencana Karantina Wilayah

Nasional
Begini Gambaran Karantina Wilayah Menurut Mahfud MD

Begini Gambaran Karantina Wilayah Menurut Mahfud MD

Nasional
Wali Kota: Pejabat Pemkot Bekasi Positif Covid-19,  Sempat Didiagnosa Tifus

Wali Kota: Pejabat Pemkot Bekasi Positif Covid-19, Sempat Didiagnosa Tifus

Nasional
Mahfud MD: DKI Kirim Surat kepada Presiden Minta Karantina Wilayah

Mahfud MD: DKI Kirim Surat kepada Presiden Minta Karantina Wilayah

Nasional
Covid-19 Mewabah, DPR Tetap Gelar Rapat Paripurna Senin Besok

Covid-19 Mewabah, DPR Tetap Gelar Rapat Paripurna Senin Besok

Nasional
Pandemi Covid-19, Perppu Penundaan Pilkada 2020 Dinilai Penuhi Syarat untuk Diterbitkan

Pandemi Covid-19, Perppu Penundaan Pilkada 2020 Dinilai Penuhi Syarat untuk Diterbitkan

Nasional
KPU Disebut Tak Punya Kewenangan Tunda Penyelenggaraan Pilkada 2020

KPU Disebut Tak Punya Kewenangan Tunda Penyelenggaraan Pilkada 2020

Nasional
Pemerintah: Lindungi yang Sakit Covid-19, Jangan Distigmatisasi...

Pemerintah: Lindungi yang Sakit Covid-19, Jangan Distigmatisasi...

Nasional
Soal Skema Penutupan Jalan di DKI, Korlantas: Tunggu Kebijakan Pemerintah

Soal Skema Penutupan Jalan di DKI, Korlantas: Tunggu Kebijakan Pemerintah

Nasional
Dompet Dhuafa Produksi dan Distribusikan Bilik Disinfektan ke RSD Wisma Atlet

Dompet Dhuafa Produksi dan Distribusikan Bilik Disinfektan ke RSD Wisma Atlet

Nasional
Melalui Ngaji Online Bareng, Taqy Malik dan Fathur Ajak Masyarakat Berdonasi

Melalui Ngaji Online Bareng, Taqy Malik dan Fathur Ajak Masyarakat Berdonasi

Nasional
Dampak Wabah Covid-19, KPU Buka Opsi Tunda Pilkada 2020 Selama 1 Tahun

Dampak Wabah Covid-19, KPU Buka Opsi Tunda Pilkada 2020 Selama 1 Tahun

Nasional
Ini Sebaran Pasien Positif Covid-19 di 30 Provinsi per 29 Maret

Ini Sebaran Pasien Positif Covid-19 di 30 Provinsi per 29 Maret

Nasional
Rumah Sakit Diprioritaskan bagi Pasien Covid-19 yang Tak Mungkin Isolasi Mandiri

Rumah Sakit Diprioritaskan bagi Pasien Covid-19 yang Tak Mungkin Isolasi Mandiri

Nasional
Yurianto: Pemeriksaan Covid-19 Sudah Dilakukan terhadap Lebih dari 6.500 Orang

Yurianto: Pemeriksaan Covid-19 Sudah Dilakukan terhadap Lebih dari 6.500 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X