Dukung KPK, Dewan Guru Besar IPB Minta DPR Berpikir Jernih

Kompas.com - 10/09/2019, 12:52 WIB
Ketua Dewan Guru Besar Institut Pertanian Bogor Yusram Massaji  menyampaikan dukungan terhadap KPK di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (10/9/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DKetua Dewan Guru Besar Institut Pertanian Bogor Yusram Massaji menyampaikan dukungan terhadap KPK di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (10/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Guru Besar Institut Pertanian Bogor Yusram Massaji menyampaikan dukungan para guru besar IPB terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK).

Yusram meminta DPR berpikir jernih dalam memperhatikan aspirasi publik dalam memproses revisi Undang-undang KPK yang mendapat penolakan dari publik.

"Korupsi telah merusak tidak hanya moral tetapi juga merusak ekonomi bangsa. Maka semestinya DPR saya yakin moga-moga bisa lebih jernih memahami apa yang ada dipikirkan oleh masyarakat," kata Yusram di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (10/9/2019).

Baca juga: Para Akademisi di Makassar Tolak Revisi UU KPK

Yusram menuturkan, pihaknya memberi dukungan moral kepada KPK berkaca pada tingginya kepercayaan publik terhadap lembaga antirasuah tersebut.

Yusram melanjutkan, revisi UU KPK yang sedang bergulir semestinya tidak berujung pada pelemahan KPK melainkan menguatkan KPK.

Menurutnya, draf revisi UU KPK yang ada saat ini justru melemahkan KPK karena ada beberapa aturan yang mengurangi independensi KPK.

"KPK harus kita dukung agar dia bisa benar-benar independen, kalau dia tidak independen itu akan sulit, sulit kita menegakkan hukum sebaik-baiknya," kata Yusram.

Baca juga: Terima Banyak Dukungan, KPK Ajak Masyarakat Terus Kawal Revisi UU KPK

Hari ini, Yusram dan Rektor IPB Arif Satria datang ke Gedung Merah Putih KPK menemui Wakil Ketua KPK Laode M Syarif guna menyampaikan dukungan moral terhadap KPK.

Yusram dan Arif sepakat bahwa pelemahan KPK dapat berpengaruh negatif terhadap perekonomian Indonesia.

Sebab, para investor membutuhkan penegakan hukum yang selama ini menjadi wewenang KPK.

"Saya kira KPk ini entry point kita untuk meningkatkan ekonomi kita, lompatnya jauh ke depan kalau kita bisa menjaga independensi KPK dengan sebaik-baiknya," kata Yusram.

Baca juga: Ketua KPK Apresiasi Dukungan Publik untuk Capim KPK yang Berintegritas

Sebelumnya, seluruh fraksi di DPR setuju revisi UU KPK yang diusulkan Badan Legislasi DPR.

Persetujuan seluruh fraksi disampaikan dalam rapat paripurna DPR yang digelar pada Kamis (5/9/2019) siang.

Draf revisi sudah dikirim kepada Presiden Jokowi. Kini DPR menunggu surat presiden yang menandai dimulainya pembahasan revisi UU KPK antara DPR dan pemerintah.

Rencana revisi undang-undang ini menuai kritik dari sejumlah pihak karena dianggap akan melemahkan dan melumpuhkan KPK ketimbang memperkuat KPK.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

Nasional
Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Nasional
Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

Nasional
Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

Nasional
Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

Nasional
Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Nasional
Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Nasional
Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Nasional
Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Nasional
Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Nasional
Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Nasional
Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Nasional
Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Nasional
Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Nasional
KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X