Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Istana Presiden Dibangun di Papua Mulai Tahun Depan

Kompas.com - 10/09/2019, 12:46 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo berjanji pemerintah akan membangun Istana Presiden di Jayapura, ibu kota Papua, mulai tahun depan.

Hal tersebut disampaikan Presiden saat menerima 61 tokoh Papua di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (10/9/2019) siang.

Awalnya perwakilan tokoh Papua yang juga Ketua DPRD Jayapura Abisai Rollo menyampaikan permintaan agar pemerintah membangun Istana Presiden di Papua.

Dengan begitu, saat mengunjungi Papua, Jokowi sekaligus bisa berkantor di Jayapura.

"(Permintaan) yang kesembilan membangun Istana Presiden RI di Papua, di ibu kota provinsi Papua, di Kota Jayapura," kata Abisai.

Baca juga: Bertemu Jokowi di Istana, Tokoh-tokoh Papua Ajukan 9 Permintaan

Abisai meminta Presiden tidak khawatir mengenai ketersediaan lahan. Sebab, ia mengaku siap menyumbangkan lahannya seluas 10 hektar untuk membangun Istana di Jayapura.

"Sehingga perjalanan presiden bukan hanya berkunjung, tapi berkantor di Papua," kata Abisai yang juga Ketua Tim Pemenangan Jokowi-Ma'ruf untuk Kota Jayapura pada Pilpres 2019.

Menanggapi hal itu, Jokowi awalnya memastikan lagi apakah tanah yang disiapkan Abisai itu benar-benar akan diserahkan gratis untuk membangun Istana.

"Ini kan di sana yang sulit tanahnya, ini tanahnya tadi sudah disediakan benar? 10 hektar gratis? Gratis? Sepuluh hektar benar? Sudah ada? Oh punya pak Abisai Rollo," kata Jokowi.

Baca juga: Didampingi Kepala BIN, Jokowi Bertemu Tokoh Papua di Istana

Setelah memastikan ketersediaan tanah itu, Jokowi langsung bicara dengan Menteri Sekretaris Negara Pratikno serta Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto yang ada di sampingnya.

Setelah itu, Jokowi pun memastikan permintaan untuk membangun Istana di Jayapura dapat dipenuhi.

"Ini saya bisik-bisik dulu dengan para menteri supaya keputusannya tidak keliru. Nanti saya ngomong iya, duitnya enggak ada. Ya jadi mulai tahun depan Istana dibangun," kata Jokowi disambut tepuk tangan para tokoh Papua yang hadir.

Baca juga: Papua Tak Butuh Aparat Keamanan, tapi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan

Dalam pertemuan ini hadir 61 tokoh Papua yang terdiri dari pejabat daerah, tokoh adat, tokoh agama, hingga para mahasiswa.

Adapun pertemuan ini sudah direncanakan Jokowi sejak aksi protes yang berujung kericuhan pecah di sejumlah wilayah di Papua pada Agustus lalu.

Aksi protes itu dipicu oleh perlakuan persekusi dan rasisme terhadap mahasiswa Papua yang berada di Surabaya dan Malang.

Kompas TV Menko Polhukam memastikan kondisi keamanan di Papua dalam kondisi aman. Wiranto juga menanggapi soal kepulangan 835 mahasiswa kembali ke Papua dan Papua Barat. Menurut Wiranto mereka termakan berita bohong yang mengatakan jika tidak ada jaminan keamanan mahasiswa Papua yang sedang belajar di sejumlah wilayah di Indonesia. #MenkoPolhukam #Papua #MahasiswaPapua
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com