Kompas.com - 10/09/2019, 12:03 WIB
Suasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009) KOMPAS/PRIYOMBODOSuasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009)

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Pusat Studi Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zaenur Rohman mengatakan, rencana penandatanganan surat pernyataan bermeterai oleh seluruh calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak perlu dilakukan.

Sebab, DPR melakukan uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test untuk melihat visi dan misi capim KPK, bukan mengarahkan untuk mendukung revisi UU KPK.

"Menurut saya, surat pernyataan yang harus ditandatangani para capim ini tidak perlu kenapa? Karena mestinya dalam fit and proper test itu yang diuji adalah visi-misi para capim, rekam jejak latar belakang, bukan sebagai forum untuk mengetahui atau mengarahkan para capim agar mendukung UU KPK," kata Zaenur saat dihubungi Kompas.com, Selasa (10/9/2019).

Zaenur menilai, DPR tengah berupaya mencari dukungan atas revisi UU KPK salah satunya dari capim KPK. Menurut dia, penandatanganan surat bermaterai itu terkesan memaksa.

Baca juga: Capim KPK Dinilai Tersandera oleh Surat Bermeterai Komisi III

"Hanya parpol dan DPR saja yang mendukung adanya revisi UU KPK kok, ini sehingga mereka mencari dukungan salah satunya dari para capim KPK," ujarnya.

Zaenur menyarankan, 10 capim KPK menyampaikan secara jujur pendapatnya, jika dalam fit and proper test, Komisi III meminta pendapat terkait revisi UU KPK.

Ia berharap, para capim KPK mendukung peraturan yang memperkuat lembaga antirasuah itu.

"Jadi kalau dia (capim KPK) yakin untuk mendukung KPK, mendukung penguatan KPK, maka apapun pertanyaan DPR itu harus dijawab, bahwa dia hanya akan mendukung pengaturan yang memperkuat KPK, tapi jika UU KPK hanya untuk melemahkan KPK maka itu harus ditolak," tuturnya.

Kendati demikian, Zaenur mengatakan, setuju atau tidaknya revisi UU KPK kembali kepada capim KPK. Menurut dia, beberapa capim KPK terbuka dengan kebijakan Surat Perintah Penghentian Perkara (SP3) dan kewenangan lainnya.

Baca juga: Saat 10 Capim KPK Dikunci dengan Surat Bermeterai Ini...

"Karena hal itu (revisi UU KPK) akan dikembalikan pada masing-masing capim. Saya lihat ada capim yang sejak awal setuju dikurangi kewenangan KPK tidak akan memproses kejaksaan, kepolisian atau juga setuju dengan SP3 ini sikap awal capim KPK juga sudah seperti itu pendapatnya," pungkasnya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kapal Selam KRI Nanggala-402 Hilang, Indonesia Minta Bantuan Singapura dan Australia

Kapal Selam KRI Nanggala-402 Hilang, Indonesia Minta Bantuan Singapura dan Australia

Nasional
UPDATE 21 April: Tambah 72.561, Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 14.011.925

UPDATE 21 April: Tambah 72.561, Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 14.011.925

Nasional
Kapal Selam yang Hilang di Utara Bali adalah KRI Nanggala-402

Kapal Selam yang Hilang di Utara Bali adalah KRI Nanggala-402

Nasional
KPK Tetapkan Tersangka Suap Lelang Jabatan di Pemkot Tanjungbalai

KPK Tetapkan Tersangka Suap Lelang Jabatan di Pemkot Tanjungbalai

Nasional
UPDATE: Tambah 7.314 Orang, Pasien Sembuh Covid-19 Kini 1.475.456

UPDATE: Tambah 7.314 Orang, Pasien Sembuh Covid-19 Kini 1.475.456

Nasional
UPDATE: Tambah 5.720 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 1.620.569

UPDATE: Tambah 5.720 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 1.620.569

Nasional
Amnesty: Vonis Hukuman Mati di Dunia Turun pada 2020 karena Pandemi

Amnesty: Vonis Hukuman Mati di Dunia Turun pada 2020 karena Pandemi

Nasional
BREAKING NEWS: Kapal Selam TNI AL Dikabarkan Hilang Kontak

BREAKING NEWS: Kapal Selam TNI AL Dikabarkan Hilang Kontak

Nasional
Peringatan Hari Kartini, Menteri PPPA Ajak Perempuan di Tanah Air Teruskan Perjuangan dan Semangat Kartini

Peringatan Hari Kartini, Menteri PPPA Ajak Perempuan di Tanah Air Teruskan Perjuangan dan Semangat Kartini

Nasional
Pemerintah Siapkan Program Bimbingan Perkawinan Daring

Pemerintah Siapkan Program Bimbingan Perkawinan Daring

Nasional
Jokowi Berharap Industri Kaca di Batang Pacu Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Jokowi Berharap Industri Kaca di Batang Pacu Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Nasional
Hari Kartini, Pimpinan DPR Soroti Keterwakilan Perempuan dalam Politik

Hari Kartini, Pimpinan DPR Soroti Keterwakilan Perempuan dalam Politik

Nasional
Sidang Juliari, Jaksa Ungkap Penggunaan Uang Korupsi Bansos: Bayar Artis Cita Citata, Swab Test hingga Sapi Kurban

Sidang Juliari, Jaksa Ungkap Penggunaan Uang Korupsi Bansos: Bayar Artis Cita Citata, Swab Test hingga Sapi Kurban

Nasional
Ungkap Alasan Pulang dari RS Ummi, Rizieq: Saya Beban, Tidak Mau Bikin Susah

Ungkap Alasan Pulang dari RS Ummi, Rizieq: Saya Beban, Tidak Mau Bikin Susah

Nasional
Sidang Kasus Tes Swab Rizieq Shihab Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Sidang Kasus Tes Swab Rizieq Shihab Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X