Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Terpilih Lagi, Alexander Marwata Janji Fokus Pencegahan Korupsi

Kompas.com - 09/09/2019, 20:20 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon pimpinan KPK periode 2019-2023 Alexander Marwata mengatakan, jika terpilih kembali sebagai pimpinan, dirinya akan fokus ke pencegahan korupsi.

Menurut Alexander, banyaknya korupsi di Indonesia terjadi karena pencegahan yang kurang, juga lemahnya sistem tata kelola pemerintahan.

"(Fokus ke) pencegahan. Kita lihat kan kebanyakan korupsi itu kan karena salah satu sistemnya yang lemah," kata Alexander usai menjalani proses uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) capim KPK di Komisi III DPR, Jakarta, Senin (9/9/2019)

Baca juga: KPK Evaluasi Pencegahan Korupsi di Papua dan Papua Barat

Program pencegahan korupsi sendiri, kata Alexander, sebenarnya sudah mulai menjadi perhatian para pimpinan KPK periode 2015-2019.

Beberapa program seperti e-PTSP, e-planning, hingga e-budgeting sudah dibentuk untuk memperkuat sistem tata kelola pemerintahan.

Secara spesifik, Alexander mengaku juga bakal mengupayakan pencegahan korupsi kepala daerah.

Hal ini dilatar belakangi dari angka korupsi kepala daerah yang begitu tinggi beberapa tahun terakhir ini.

Baca juga: Bahas Pencegahan Korupsi, Mendagri Ajak Tiga Kepala Daerah ke KPK

Menurut Alexander, ada pekerjaan rumah besar soal modal kepala kaerah di pemilihan umum, yang diindikasikan sebagai akar korupsi.

"Survei Mendagri itu kan rata-rata kepala daerah itu mengeluarkan uang atau modal Rp 20 hingga Rp 30 miliar. Itu nggak mungkin selama lima tahun dia menjabat penghasilannya akan mencapai itu. Kalau dia pakai uang sendiri, paling enggak dia akan mencari gimana caranya supaya modal balik," ujar Alexander.

"Kan kalau kepala-kepala daerah biayanya terlalu mahal. Kita cegah, sebaik apapun sistem, kalau persoalanya masih itu, dia pasti akan mencari cara dengan berbagai cara mengembalikan modal," lanjut dia.

Kompas TV Di Bekasi, Jawa Barat, Komisi Pemberantasan Korupsi, Indonesian Corruption Watch dan Pemerintahan Kota bekasi meluncurkan whistle blowing system. Program whistle blowing system diluncurkan sebagai tindakan pencegahan dan penindakan terjadinya korupsi di wilayah Kota Bekasi. Whistle blowing system diibaratkan seperti meniup peluit agar warga bisa melaporkan adanya praktik korupsi dengan melaporkan ke tingkatan wilayah Kota Bekasi atau ke pusat baik ke kepolisian, kejaksaan, dan KPK.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com