Datangi KPK, Anggota DPRD Jabar Ini Ditanya Pencalonan Iwa di Pilgub

Kompas.com - 09/09/2019, 19:09 WIB
Anggota DPRD Jawa Barat Waras Wasisto ditemui usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Senin (9/9/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DAnggota DPRD Jawa Barat Waras Wasisto ditemui usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Senin (9/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD Jawa Barat Waras Wasisto, Senin (9/9/2019), memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap Meikarta yang melibatkan Sekretaris Daerah Jawa Barat nonaktif Iwa Karniwa.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, penyidik meminta keterangan Waras yang merupakan kader PDI Perjuangan terkait pencalonan Iwa sebagai calon Gubernur Jawa Barat lewat partainya.

"Penyidik mendalami keterangan saksi terkait pendaftaran tersangka IWK (Iwa) ke PDI-P dalam rangka pencalonan diri yang bersangkutan sebagai calon gubernur pada Pilgub Jawa Barat Tahun 2018," kata Febri dalam keterangan tertulis.

Baca juga: Ini Kekayaan Sekda Jabar yang Ditahan KPK dalam Kasus Suap Meikarta

Ditemui selepas menjalani pemeriksaan, Waras mengaku, pernah mendapat titipan uang untuk diserahkan ke anggota DPRD Bekasi Soleman.

"Titipannya bukan untuk saya tapi ke pak Soleman (anggota DPRD Bekasi) ya. Sumbangan untuk banner spanduk pencalonan pak Iwa," kata dia.

Namun demikian, ia mengaku tidak mengetahui nominal uang yang diserahkan.

Ia melanjutkan, hal-hal yang disampaikan kepada penyidik tak berbeda dengan keterangan yang sempat ia sampaikan dalam persidangan sebelumnya.

Baca juga: Ini Kekayaan Sekda Jabar yang Ditahan KPK dalam Kasus Suap Meikarta

Hal itu termasuk mengenai pertemuannya dengab Iwa di rest area kilometer 72 yang diduga menjadi pintu masuk keterlibatan Iwa dalam kasus Meikarta.

"Saya sampaikan semua yang saya alami, yang saya ketahui, termasuk apa yang saya sampaikan dalam perdidangan sebelumnya. Semua sudah saya sampaikan ke penyidik," kata Waras.

Dalam kasus ini, Iwa ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga meminta uang sebesar Rp 1 miliar kepada pihak PT Lippo Cikarang melalui Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi Nurlaili.

Halaman:
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penundaan Pemungutan Suara Pilkada 2020 akibat Wabah Virus Corona

Penundaan Pemungutan Suara Pilkada 2020 akibat Wabah Virus Corona

Nasional
Tiga Dasar Hukum Pembatasan Sosial Skala Besar dan Darurat Sipil, Salah Satunya Perppu Era Soekarno

Tiga Dasar Hukum Pembatasan Sosial Skala Besar dan Darurat Sipil, Salah Satunya Perppu Era Soekarno

Nasional
Perkara Jiwasraya, Kejagung Periksa Pengelola Saham Benny Tjokro

Perkara Jiwasraya, Kejagung Periksa Pengelola Saham Benny Tjokro

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, DPR Minta Dananya Dialokasikan untuk Penanganan Covid-19

Pilkada 2020 Ditunda, DPR Minta Dananya Dialokasikan untuk Penanganan Covid-19

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Bawaslu Minta Kepastian Pelaksanaan Pilkada Selanjutnya Dimasukkan dalam Perppu

Pilkada 2020 Ditunda, Bawaslu Minta Kepastian Pelaksanaan Pilkada Selanjutnya Dimasukkan dalam Perppu

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda karena Covid-19, Presiden Segera Terbitkan Perppu

Pilkada 2020 Ditunda karena Covid-19, Presiden Segera Terbitkan Perppu

Nasional
Komisi II Usulkan Opsi Pilkada Dilanjut Paling Lambat Desember 2020

Komisi II Usulkan Opsi Pilkada Dilanjut Paling Lambat Desember 2020

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Anggaran Direalokasi untuk Penanganan Corona

Pilkada 2020 Ditunda, Anggaran Direalokasi untuk Penanganan Corona

Nasional
Penundaan Hari Pencoblosan Pilkada 2020 Akan Diatur di Perppu

Penundaan Hari Pencoblosan Pilkada 2020 Akan Diatur di Perppu

Nasional
KPU: Tampaknya Pilkada 2020 Tak Bisa Dilaksanakan Tahun 2020

KPU: Tampaknya Pilkada 2020 Tak Bisa Dilaksanakan Tahun 2020

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Ini Tiga Opsi Terkait Pelaksanaannya

Pilkada 2020 Ditunda, Ini Tiga Opsi Terkait Pelaksanaannya

Nasional
Pemerintah dan DPR Sepakat Tunda Pilkada 2020 di Tengah Wabah Covid-19

Pemerintah dan DPR Sepakat Tunda Pilkada 2020 di Tengah Wabah Covid-19

Nasional
Pemerintah Umumkan Keputusan soal Mudik Besok Sore

Pemerintah Umumkan Keputusan soal Mudik Besok Sore

Nasional
KPK Diminta Libatkan PPATK dalam Seleksi Deputi Penindakan

KPK Diminta Libatkan PPATK dalam Seleksi Deputi Penindakan

Nasional
Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Salurkan 165.000 APD ke Seluruh Indonesia

Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Salurkan 165.000 APD ke Seluruh Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X