Datangi KPK, Anggota DPRD Jabar Ini Ditanya Pencalonan Iwa di Pilgub

Kompas.com - 09/09/2019, 19:09 WIB
Anggota DPRD Jawa Barat Waras Wasisto ditemui usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Senin (9/9/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DAnggota DPRD Jawa Barat Waras Wasisto ditemui usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Senin (9/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD Jawa Barat Waras Wasisto, Senin (9/9/2019), memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap Meikarta yang melibatkan Sekretaris Daerah Jawa Barat nonaktif Iwa Karniwa.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, penyidik meminta keterangan Waras yang merupakan kader PDI Perjuangan terkait pencalonan Iwa sebagai calon Gubernur Jawa Barat lewat partainya.

"Penyidik mendalami keterangan saksi terkait pendaftaran tersangka IWK (Iwa) ke PDI-P dalam rangka pencalonan diri yang bersangkutan sebagai calon gubernur pada Pilgub Jawa Barat Tahun 2018," kata Febri dalam keterangan tertulis.

Baca juga: Ini Kekayaan Sekda Jabar yang Ditahan KPK dalam Kasus Suap Meikarta


Ditemui selepas menjalani pemeriksaan, Waras mengaku, pernah mendapat titipan uang untuk diserahkan ke anggota DPRD Bekasi Soleman.

"Titipannya bukan untuk saya tapi ke pak Soleman (anggota DPRD Bekasi) ya. Sumbangan untuk banner spanduk pencalonan pak Iwa," kata dia.

Namun demikian, ia mengaku tidak mengetahui nominal uang yang diserahkan.

Ia melanjutkan, hal-hal yang disampaikan kepada penyidik tak berbeda dengan keterangan yang sempat ia sampaikan dalam persidangan sebelumnya.

Baca juga: Ini Kekayaan Sekda Jabar yang Ditahan KPK dalam Kasus Suap Meikarta

Hal itu termasuk mengenai pertemuannya dengab Iwa di rest area kilometer 72 yang diduga menjadi pintu masuk keterlibatan Iwa dalam kasus Meikarta.

"Saya sampaikan semua yang saya alami, yang saya ketahui, termasuk apa yang saya sampaikan dalam perdidangan sebelumnya. Semua sudah saya sampaikan ke penyidik," kata Waras.

Dalam kasus ini, Iwa ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga meminta uang sebesar Rp 1 miliar kepada pihak PT Lippo Cikarang melalui Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi Nurlaili.

Uang itu untuk memuluskan proses rencana detail tata ruang (RDTR) di tingkat provinsi.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X