Tokoh Lintas Agama Berkumpul Serukan Papua Damai

Kompas.com - 09/09/2019, 18:10 WIB
Tokoh lintas agama berkumpul di kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jakarta Pusat, Senin (9/9/2019). Mereka menyerukan perdamaian di Papua.   Hadir Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj selaku tuan rumah, Pdt Gomar Gultom (PGI), Romo Heri Wibowo (KWI), Romo Franz Magnis Suseno, Ronald Rischardt (PGI Biro Papua), Anyir Sulaiman (UKI), Alissa Wahid (GNI) dan Usman Hamid (Amnesty International). KOMPAS.com/IhsanuddinTokoh lintas agama berkumpul di kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jakarta Pusat, Senin (9/9/2019). Mereka menyerukan perdamaian di Papua. Hadir Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj selaku tuan rumah, Pdt Gomar Gultom (PGI), Romo Heri Wibowo (KWI), Romo Franz Magnis Suseno, Ronald Rischardt (PGI Biro Papua), Anyir Sulaiman (UKI), Alissa Wahid (GNI) dan Usman Hamid (Amnesty International).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Tokoh lintas agama berkumpul di Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jakarta Pusat, Senin (9/9/2019) dan menyerukan perdamaian di Papua.

Hadir Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj selaku tuan rumah, Pdt Gomar Gultom (PGI), Romo Heri Wibowo (KWI), Romo Franz Magnis Suseno, Ronald Rischardt (PGI Biro Papua), Anyir Sulaiman (UKI), Alissa Wahid (GNI), dan Usman Hamid (Amnesty International).

Seruan untuk Papua damai dibacakan bergantian oleh seluruh tokoh yang hadir. Mereka menyampaikan keprihatinan atas terjadinya serangkaian aksi kekerasan dan jatuhnya korban masyarakat dan aparat di Papua.

Para tokoh agama itu meminta pemerintah dan aparat penegak hukum untuk lebih berhati-hati dalam mengambil langkah dan tindakan agar tidak menimbulkan gejolak dan permasalahan baru.


Baca juga: Bangun Kembali Papua dan Papua Barat, Pemerintah Siapkan Rp 100 Miliar

Berikut 5 poin seruan damai yang disampaikan tokoh lintas agama:

1. Mendorong pemerintah untuk menciptakan perdamaian yang abadi di Papua. Perdamaian harus diletakkan sebagai puncak dan tujuan dalam membangun kehidupan berbangsa dalam bingkai kebinekaan.

2. Mendorong pemerintah agar mengedepankan dialog dan pendekatan kemanusiaan dalam menciptakan perdamaian di Papua dan sejauh mungkin menghindari pendekatan militeristik yang justru cenderung membuat keadaan semakin buruk.

3. Meminta kepada segenap tokoh bangsa, pemuka agama, tokoh adat dan segenap elemen bangsa untuk membantu bahu-membahu merajut dialog guna merekatkan bangunan kebersamaan antar masyarakat.

4. Meminta kepada pemerintah untuk menunaikan kewajiban-kewajiban yang belum dipenuhi berdasarkan Undang-Undang Otonomi Khusus, yang antara lain pembentukan Komisi HAM, pengadilan HAM, dan komisi kebenaran dan rekonsiliasi yang berkedudukan di Papua.

 

Kelembagaan ini penting untuk digunakan semua pihak dalam menyelesaikan berbagai kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua.

Selain itu, pemerintah perlu mengutamakan pendekatan musyawarah dalam menanggapi aspirasi-aspirasi masyarakat yang berkembang.

Baca juga: 300 Mahasiswa Papua Pulang Kampung, Ini Komentar Rektor Uncen

5. Meminta segenap pihak dan seluruh komponen bangsa untuk menahan diri dari mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang dapat memperkeruh keadaan (di segala ruang publik, termasuk di media sosial) dan mari kita ciptakan suasana yang sejuk, tenang dan damai.

Kepada aparat penegak hukum, kami juga mengingatkan agar lebih proporsional dalam merespons komentar-komentar warga masyarakat yang beredar terutama di media sosial.

Baca tentang
Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X