Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bangun Kembali Papua dan Papua Barat, Pemerintah Siapkan Rp 100 Miliar

Kompas.com - 09/09/2019, 17:56 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM Wiranto menyebutkan bahwa pemerintah sudah menyiapkan dana untuk membangun kembali fasilitas di Papua dan Papua Barat sebesar Rp 100 miliar.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan segera masuk dan membangun kembali fasilitas di Papua dan Papua Barat setelah lokasi tersebut dibersihkan.

"Tadi dalam rapat, paling tidak sudah tersedia dana Rp 100 miliar untuk membangun itu (fasilitas rusak) kembali," ujar Wiranto saat konferensi pers di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Senin (9/9/2019).

Baca juga: Wiranto Sebut Mahasiswa Papua dan Papua Barat Pulang akibat Kabar Burung

Beberapa fasilitas di kedua provinsi tersebut rusak akibat kerusuhan yang sempat terjadi beberapa waktu lalu.

Kerusakan diakibatkan oleh massa yang membakar maupun yang merusak dengan sengaja berbagai fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum) di sana.

"Sudah ada instruksi Presiden untuk segera dilakukan pembangunan kembali agar segera bisa berfungsi objek-objek penting serta fasilitas umum itu," ujar dia.

Baca juga: Koalisi Masyarakat Sipil Papua Buka Posko Pengaduan Korban Kerusuhan

Sementara itu, untuk bangunan-bangunan milik perorangan yang juga turut rusak, pemerintah sedang memikirkan jalan keluarnya.

Terutama, untuk mendapatkan bantuan agar bangunan-bangunan milik pribadi mereka bisa dibangun kembali. Mulai dari rumah, toko, maupun bangunan milik perorangan lainnya.

Kompas TV Suasana Papua dan Papua Barat berangsur kembali normal setelah sempat diwarnai aksi unjuk rasa dan pembakaran sejumlah bangunan dan fasilitas umum.<br /> Sejak pertengahan pekan lalu kehidupan masyarakat dan layanan publik kota-kota di Papua dan Papua Barat kembali berjalan. Kehadiran aparat keamanan mencegah aksi massa melebar.<br /> Meski demikian, akar persoalan papua dan papua barat tetap perlu dipahami untuk mendapat penyelesaian tuntas. Apalagi, ada upaya terus membawa isu papua dan papua barat ke panggung internasional, termasuk melalui PBB.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com