Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bangun Kembali Papua dan Papua Barat, Pemerintah Siapkan Rp 100 Miliar

Kompas.com - 09/09/2019, 17:56 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM Wiranto menyebutkan bahwa pemerintah sudah menyiapkan dana untuk membangun kembali fasilitas di Papua dan Papua Barat sebesar Rp 100 miliar.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan segera masuk dan membangun kembali fasilitas di Papua dan Papua Barat setelah lokasi tersebut dibersihkan.

"Tadi dalam rapat, paling tidak sudah tersedia dana Rp 100 miliar untuk membangun itu (fasilitas rusak) kembali," ujar Wiranto saat konferensi pers di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Senin (9/9/2019).

Baca juga: Wiranto Sebut Mahasiswa Papua dan Papua Barat Pulang akibat Kabar Burung

Beberapa fasilitas di kedua provinsi tersebut rusak akibat kerusuhan yang sempat terjadi beberapa waktu lalu.

Kerusakan diakibatkan oleh massa yang membakar maupun yang merusak dengan sengaja berbagai fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum) di sana.

"Sudah ada instruksi Presiden untuk segera dilakukan pembangunan kembali agar segera bisa berfungsi objek-objek penting serta fasilitas umum itu," ujar dia.

Baca juga: Koalisi Masyarakat Sipil Papua Buka Posko Pengaduan Korban Kerusuhan

Sementara itu, untuk bangunan-bangunan milik perorangan yang juga turut rusak, pemerintah sedang memikirkan jalan keluarnya.

Terutama, untuk mendapatkan bantuan agar bangunan-bangunan milik pribadi mereka bisa dibangun kembali. Mulai dari rumah, toko, maupun bangunan milik perorangan lainnya.

Kompas TV Suasana Papua dan Papua Barat berangsur kembali normal setelah sempat diwarnai aksi unjuk rasa dan pembakaran sejumlah bangunan dan fasilitas umum.<br /> Sejak pertengahan pekan lalu kehidupan masyarakat dan layanan publik kota-kota di Papua dan Papua Barat kembali berjalan. Kehadiran aparat keamanan mencegah aksi massa melebar.<br /> Meski demikian, akar persoalan papua dan papua barat tetap perlu dipahami untuk mendapat penyelesaian tuntas. Apalagi, ada upaya terus membawa isu papua dan papua barat ke panggung internasional, termasuk melalui PBB.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Unsur Pemerintah Dominasi Pansel Capim KPK, ICW: Timbul Dugaan Cawe-Cawe

Unsur Pemerintah Dominasi Pansel Capim KPK, ICW: Timbul Dugaan Cawe-Cawe

Nasional
Jokowi Beri Sinyal Lanjutkan Bantuan Pangan, Diumumkan Bulan Juni

Jokowi Beri Sinyal Lanjutkan Bantuan Pangan, Diumumkan Bulan Juni

Nasional
Hati-hati, 'Drone' Bisa Dipakai untuk Intai Polisi hingga Jatuhkan Peledak

Hati-hati, "Drone" Bisa Dipakai untuk Intai Polisi hingga Jatuhkan Peledak

Nasional
KPK Harap Pansel Capim Aktif Serap Masukan Masyarakat

KPK Harap Pansel Capim Aktif Serap Masukan Masyarakat

Nasional
KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
2 Koordinator Jemaah Pemegang Visa Non-haji Ditahan, Terancam Denda 50.000 Riyal

2 Koordinator Jemaah Pemegang Visa Non-haji Ditahan, Terancam Denda 50.000 Riyal

Nasional
Alex Marwata Sayangkan Tak Ada Mantan Pimpinan KPK Jadi Anggota Pansel

Alex Marwata Sayangkan Tak Ada Mantan Pimpinan KPK Jadi Anggota Pansel

Nasional
Jokowi Tanggapi Putusan MA yang Buka Jalan Kaesang Maju Pilkada

Jokowi Tanggapi Putusan MA yang Buka Jalan Kaesang Maju Pilkada

Nasional
Jelang Idul Adha, Satgas Polri Pastikan Stok Beras di Sumatera Selatan Aman

Jelang Idul Adha, Satgas Polri Pastikan Stok Beras di Sumatera Selatan Aman

Nasional
Gerindra Sebut Poster Budi Djiwandono-Kaesang Bentuk Aspirasi Rakyat

Gerindra Sebut Poster Budi Djiwandono-Kaesang Bentuk Aspirasi Rakyat

Nasional
Putusan MA Dicurigai Muluskan Jalan Kaesang, PDI-P: Jangan Mengada-ada

Putusan MA Dicurigai Muluskan Jalan Kaesang, PDI-P: Jangan Mengada-ada

Nasional
Dua DPO Kasus “Vina Cirebon” Dihapus, Polri: Buktinya Belum Cukup, Saksi Fiktif

Dua DPO Kasus “Vina Cirebon” Dihapus, Polri: Buktinya Belum Cukup, Saksi Fiktif

Nasional
Politikus PDI-P Sebut Wacana Duet Anies-Ahok Telah Gembos

Politikus PDI-P Sebut Wacana Duet Anies-Ahok Telah Gembos

Nasional
Hari Ke-19 Keberangkatan Haji, 131.513 Jemaah Tiba di Arab Saudi, 24 Wafat

Hari Ke-19 Keberangkatan Haji, 131.513 Jemaah Tiba di Arab Saudi, 24 Wafat

Nasional
Singgung Putusan MK, Pengamat Nilai Putusan MA Ubah Aturan Batas Usia Calon Kepala Daerah Bernuansa Politik

Singgung Putusan MK, Pengamat Nilai Putusan MA Ubah Aturan Batas Usia Calon Kepala Daerah Bernuansa Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com