Koalisi Masyarakat Sipil Papua Buka Posko Pengaduan Korban Kerusuhan

Kompas.com - 09/09/2019, 16:53 WIB
Kondisi salah satu rumah toko (Ruko) di wilayah Dok V Bawah, Distrik Jayapura Utara, yang di jarah dan dibakar massa anarkistis. KOMPAS.com/ JOHN ROY PURBAKondisi salah satu rumah toko (Ruko) di wilayah Dok V Bawah, Distrik Jayapura Utara, yang di jarah dan dibakar massa anarkistis.

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Masyarakat Sipil Papua membuka posko pengaduan bagi korban dugaan kekerasan dan pelanggaran HAM selama kerusuhan yang terjadi di Papua dan Papua Barat.

Posko tersebut berada di kantor firma hukum AHIMSA di Padang Bulan, Abepura, Papua.

"Kami menghimbau para keluarga korban untuk melaporkan jika ada anggota keluarga mereka yang belum diketahui keberadaannya, termasuk korban luka-luka, salah tangkap dan mereka yang mengalami trauma sejak aksi kekerasan terjadi," ungkap Perwakilan Bersatu Untuk Kebenaran (BUK), Baguma, melalui keterangan tertulis, Senin (9/9/2019).

Baca juga: 300 Mahasiswa Papua Pulang Kampung, Ini yang Akan Dilakukan Gubernur

Posko tersebut dibentuk setelah kelompok masyarakat sipil menerima sejumlah laporan dugaan intimidasi dan pembatasan akses serta informasi terhadap keluarga korban.

Menurut temuan koalisi, terdapat satu keluarga korban yang tak diperkenankan untuk melihat jenazah anggota keluarga yang meninggal saat kerusuhan di Jayapura.

Keluarga korban hanya menerima jenazah yang sudah tersimpan dalam peti.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Pesawat Hercules Siap Angkut Mahasiswa Papua dan Papua Barat yang Pulang Kampung

"Pembatasan akses bagi keluarga korban adalah bentuk pelanggaran HAM dan pemerintah dan aparat harus membuka akses bagi keluarga korban, para jurnalis, dan pekerja kemanusiaan," ungkap Perwakilan SKPKC Fransiskan Papua, Yuliana Langowuyo.

Koalisi pun berharap posko tersebut memberi informasi alternatif dari apa yang disajikan pemerintah terkait korban akibat kekerasan di tanah Papua.

Lebih lanjut, koalisi berharap publik dapat turut berpartisipasi dalam memberikan data terkait kerusuhan tersebut.

Kompas TV Mengakhiri tugasnya selama sepekan di Papua, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian berkunjung ke Wamena untuk berdialog dengan pemerintah daerah dan masyarakat. Wamena di Kabupaten Jayawijaya menjadi kota terakhir yang disinggahi Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian selama sepekan berkantor di Papua. #Papua #PapuaBarat #KerusuhanPapua
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kelola Potensi Perikanan di Ende, Kementerian KP Gelar Pelatihan Pembuatan Pancing Gurita

Kelola Potensi Perikanan di Ende, Kementerian KP Gelar Pelatihan Pembuatan Pancing Gurita

Nasional
UPDATE 30 November: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 45,85 Persen dari Target

UPDATE 30 November: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 45,85 Persen dari Target

Nasional
KPK Serahkan Kasus Pembangunan Infrastruktur di PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) ke Polri

KPK Serahkan Kasus Pembangunan Infrastruktur di PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) ke Polri

Nasional
Disebut Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja Aman dari Pelecehan Seksual, Ini Respons KPI

Disebut Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja Aman dari Pelecehan Seksual, Ini Respons KPI

Nasional
UPDATE 30 November: Sebaran 297 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat

UPDATE 30 November: Sebaran 297 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat

Nasional
'Jangan sampai Kita Kecolongan soal Varian Omicron seperti Saat Varian Delta Masuk'

"Jangan sampai Kita Kecolongan soal Varian Omicron seperti Saat Varian Delta Masuk"

Nasional
DPR Upayakan Revisi UU Cipta Kerja Masuk Prolegnas Prioritas 2022

DPR Upayakan Revisi UU Cipta Kerja Masuk Prolegnas Prioritas 2022

Nasional
UPDATE 30 November: Tambah 294.225, Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 54.454.474

UPDATE 30 November: Tambah 294.225, Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 54.454.474

Nasional
UPDATE 30 November: Bertambah 324, Kasus Sembuh dari Covid-19 Kini 4.104.409

UPDATE 30 November: Bertambah 324, Kasus Sembuh dari Covid-19 Kini 4.104.409

Nasional
UPDATE 30 November: Ada 4.608  Suspek Covid-19 di Tanah Air

UPDATE 30 November: Ada 4.608 Suspek Covid-19 di Tanah Air

Nasional
UPDATE 30 November: Ada 7.922 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 30 November: Ada 7.922 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 30 November: Bertambah 11, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 143.830

UPDATE 30 November: Bertambah 11, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 143.830

Nasional
UPDATE: Bertambah 297, Kini Ada 4.256.409 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Bertambah 297, Kini Ada 4.256.409 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
KPU Minta DPR Bahas Tahapan hingga Jadwal Pemilu 2024 Sebelum 7 Desember

KPU Minta DPR Bahas Tahapan hingga Jadwal Pemilu 2024 Sebelum 7 Desember

Nasional
Dengar Kabar Reshuffle 8 Desember, Waketum PAN: Kita Manut Saja

Dengar Kabar Reshuffle 8 Desember, Waketum PAN: Kita Manut Saja

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.