Pansel Capim KPK Jelaskan Alasan Basaria dan Laode M Syarif Tak Lolos Seleksi

Kompas.com - 09/09/2019, 16:26 WIB
Anggota Pansel Capim KPK Hamdi Muluk saat memberi keterangan pers di Gedung Lemhanas, Jumat (9/9/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariAnggota Pansel Capim KPK Hamdi Muluk saat memberi keterangan pers di Gedung Lemhanas, Jumat (9/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK) Hamdi Muluk menjelaskan penyebab dua pimpinan KPK saat ini, Basaria Panjaitan dan Laode Muhammad Syarief, tak lolos seleksi capim KPK periode 2019-2023.

Basaria Panjaitan tak lolos seleksi psikotes. Sedangkan, Laode M Syarief tak lolos dalam profile assessment.

Lalu kenapa dua orang itu bisa lolos seleksi pada tes periode sebelumnya, dan tersingkir di babak awal dalam seleksi periode ini?

"Pertanyaan kenapa dulu ada dua yang lulus, sekarang tidak lulus. Tes psikologi itu tidak ada persoalan dengan waktu," ujar Hamdi Muluk, dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2019).


"Tidak ada jaminan pada waktu yang sama hasilnya akan sama. Mungkin karena orang kan kapasitas bisa menurun," kata Hamdi.

Baca juga: Pansel Capim KPK Pastikan 10 Peserta Tak Terpapar Radikalisme

Hamdi mengatakan, semua peserta memahami persaingan capim KPK yang berbeda dari sebelumnya. Pansel Capim KPK memiliki tugas untuk mencari orang-orang terbaik.

"Jadi dari 100 yang tes, kita memerlukan 40 terbaik," ucapnya.

Menurut Hamdi, ada kemungkinan juga Basaria dan Laode lolos pada periode sebelumnya karena faktor calon yang lebih mudah dilampaui.

"Mungkin dulu dia masuk dalam 40 dengan kompetitor yang lebih lemah. Nah sekarang kompetitornya kan beda. Jadi yang kita pahami tes hari ini," ujar Hamdi Muluk.

Selanjutnya, Hamdi mengatakan, Pansel Capim KPK telah melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Kami hanya taat pada dan skor itu. Kami urutkan, kami butuh 40 orang terbaik, ya kami potong. Siapa pun di bawahnya ya selesai," kata dia.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Nasional
RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

Nasional
Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Nasional
Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Nasional
Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Nasional
Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Nasional
Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Nasional
Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Nasional
Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Nasional
Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Nasional
Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Nasional
Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Nasional
Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Nasional
Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X