Pansel Capim KPK Jelaskan Alasan Basaria dan Laode M Syarif Tak Lolos Seleksi

Kompas.com - 09/09/2019, 16:26 WIB
Anggota Pansel Capim KPK Hamdi Muluk saat memberi keterangan pers di Gedung Lemhanas, Jumat (9/9/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariAnggota Pansel Capim KPK Hamdi Muluk saat memberi keterangan pers di Gedung Lemhanas, Jumat (9/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK) Hamdi Muluk menjelaskan penyebab dua pimpinan KPK saat ini, Basaria Panjaitan dan Laode Muhammad Syarief, tak lolos seleksi capim KPK periode 2019-2023.

Basaria Panjaitan tak lolos seleksi psikotes. Sedangkan, Laode M Syarief tak lolos dalam profile assessment.

Lalu kenapa dua orang itu bisa lolos seleksi pada tes periode sebelumnya, dan tersingkir di babak awal dalam seleksi periode ini?

"Pertanyaan kenapa dulu ada dua yang lulus, sekarang tidak lulus. Tes psikologi itu tidak ada persoalan dengan waktu," ujar Hamdi Muluk, dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2019).

"Tidak ada jaminan pada waktu yang sama hasilnya akan sama. Mungkin karena orang kan kapasitas bisa menurun," kata Hamdi.

Baca juga: Pansel Capim KPK Pastikan 10 Peserta Tak Terpapar Radikalisme

Hamdi mengatakan, semua peserta memahami persaingan capim KPK yang berbeda dari sebelumnya. Pansel Capim KPK memiliki tugas untuk mencari orang-orang terbaik.

"Jadi dari 100 yang tes, kita memerlukan 40 terbaik," ucapnya.

Menurut Hamdi, ada kemungkinan juga Basaria dan Laode lolos pada periode sebelumnya karena faktor calon yang lebih mudah dilampaui.

"Mungkin dulu dia masuk dalam 40 dengan kompetitor yang lebih lemah. Nah sekarang kompetitornya kan beda. Jadi yang kita pahami tes hari ini," ujar Hamdi Muluk.

Selanjutnya, Hamdi mengatakan, Pansel Capim KPK telah melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Kami hanya taat pada dan skor itu. Kami urutkan, kami butuh 40 orang terbaik, ya kami potong. Siapa pun di bawahnya ya selesai," kata dia.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

'City Manager' Ibu Kota Baru Dipilih Tanpa Pemilu

"City Manager" Ibu Kota Baru Dipilih Tanpa Pemilu

Nasional
Bupati Puncak: Idealnya Ada 6 Provinsi di Papua

Bupati Puncak: Idealnya Ada 6 Provinsi di Papua

Nasional
Soal Kemungkinan Dukung Gibran dan Bobby, Gerindra: Tergantung Survei

Soal Kemungkinan Dukung Gibran dan Bobby, Gerindra: Tergantung Survei

Nasional
Survei Median Sebut Gibran Tak Populer di Pilkada Solo, Ini Respons Puan

Survei Median Sebut Gibran Tak Populer di Pilkada Solo, Ini Respons Puan

Nasional
Muhammadiyah: Majelis Taklim Tak Perlu Jadi Sasaran Hadapi Radikalisme

Muhammadiyah: Majelis Taklim Tak Perlu Jadi Sasaran Hadapi Radikalisme

Nasional
Survei Median: Pemilih PDI-P di Solo Terbelah, Elektabilitas Gibran di Bawah Petahana

Survei Median: Pemilih PDI-P di Solo Terbelah, Elektabilitas Gibran di Bawah Petahana

Nasional
Jaksa Telusuri Penukaran Uang Rp 3,5 Miliar ke Dollar Singapura untuk Eks Dirut PTPN III

Jaksa Telusuri Penukaran Uang Rp 3,5 Miliar ke Dollar Singapura untuk Eks Dirut PTPN III

Nasional
Survei Median: Mayoritas Responden Anggap Pencalonan Gibran Bukan Politik Dinasti

Survei Median: Mayoritas Responden Anggap Pencalonan Gibran Bukan Politik Dinasti

Nasional
Ketua DPR: Omnibus Law Bukan 'Legacy' Presiden, tetapi Seluruh Bangsa

Ketua DPR: Omnibus Law Bukan "Legacy" Presiden, tetapi Seluruh Bangsa

Nasional
Saksi Akui Antar 345.000 Dollar Singapura ke Eks Dirut PTPN III

Saksi Akui Antar 345.000 Dollar Singapura ke Eks Dirut PTPN III

Nasional
Soal Amendemen UUD 1945, Muhammadiyah Usul Jabatan Presiden Tetap 2 Periode

Soal Amendemen UUD 1945, Muhammadiyah Usul Jabatan Presiden Tetap 2 Periode

Nasional
Ketum PP Muhammadiyah Dukung Amendemen UUD 1945 Terbatas soal GBHN

Ketum PP Muhammadiyah Dukung Amendemen UUD 1945 Terbatas soal GBHN

Nasional
Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada, Johan Budi: Sudah Cacat Moral, Harusnya Dilarang

Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada, Johan Budi: Sudah Cacat Moral, Harusnya Dilarang

Nasional
Ketua DPR: PPATK Harusnya Tak Ungkap Rekening Kasino Kepala Daerah ke Publik

Ketua DPR: PPATK Harusnya Tak Ungkap Rekening Kasino Kepala Daerah ke Publik

Nasional
Hanura Sebut Wiranto Tak Komunikasi soal Jabatan Wantimpres

Hanura Sebut Wiranto Tak Komunikasi soal Jabatan Wantimpres

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X