Fit and Proper Test, Irjen Firli Dapat Kesempatan Pertama Ambil Amplop

Kompas.com - 09/09/2019, 16:25 WIB
Kompas TV Komisi III DPR mengundang panitia seleksi capim KPK dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Gedung DPR Hari ini (9/9). RDPU ini merupakan rangkaian dari uji kepatutan dan kelayakan, yang akan dilakukan DPR untuk menyaring capim KPK menjadi 5 nama.<br /> <br /> Dalam RDPU ini, Komisi III DPR RI akan menggali lebih jauh 10 nama capim yang lolos seleksi dan sudah diserahkan kepada presiden, untuk dikerucutkan menjadi 5 nama oleh DPR.<br /> <br /> Hasil RDPU ini akan menjadi modal anggota Komisi III DPR dalam menggelar wawancara dan uji publik pada rabu dan kamis pekan ini. Proses uji kepatutan dan kelayakan capim KPK, memang dimulai hari ini (9/9).

2. Penguatan kebijakan internal dan pemanfaatan sistem elektronik dan teknologi dalam peningkatan akuntabilitas di bidang penegakan hukum yang sesuai dengan hukum acara pidana dan tata administrasi yang baik.

3. Pencegahan dan pemberantasan korupsi di sektor sumber daya alam, keuangan, dan sumber penerimaan negara lainnya.

4.Peran KPK dalam penguatan aparat penegak hukum di bidang penegakan hukum secara efektif, sinergis, dan profesional melalui kerjasama serta koordinasi dan supervisi.

Baca juga: Komisi III Mulai Gelar Rangkaian Fit and Proper Test 10 Capim KPK

5. Fokus KPK dalam penguatan arah kebijakan dan implementasi program anti korupsi untuk pengembalian dan pemulihan keuangan negara.

6. Peran KPK dalam melaksanakan monitoring dan percepatan upaya reformasl di sistem pelayanan publik dan penyelenggaran pemerintah untuk menciptakan sistem pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

7. Penyelesaian utang perkara yang besar dan menarik perhatian masyarakat di KPK secara menyeluruh dalam rangka pengembalian aset negara serta menimbulkan efek jera.

8. lnovasi dan strategi pencegahan korupsi bersama seluruh pihak secara sinergis dan efektif dalam menciptakan reformasi bdaya koruptif dan pengenalan risiko korupsi di Indonesia.

9. Efektivitas strategi nasional pencegahan korupsi di sektor keuangan negara, perizinan dan tata niaga, dan penegakan hukum dan reformasi birokrasi dari pendekatan dampak dan capaian target program antikorupsi KPK.

10. Pola implementasi tugas dan wewenang KPK yang seusai dengan asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas.

Baca juga: 10 Capim KPK Wajib Bikin Makalah pada Fit and Proper Test di DPR

11. Penguatan peran sektor swasta dan korporasi dalam membantu penciptaan budaya dan pendidikan antikorupsim

12. Evaluasl penindakan KPK: ketergantungan KPK pada Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan kesulitan pengungkapan perkara secara menyeluruh.

13. Kewenangan pemberian SP3 sebagai bentuk perwujudan asas keseimbangan, profesionalisme, keadilan, dan kepastian hukum dalam penegakan hukum.

14. Pentingnya pengawasan pelaksanaan kewenangan dan etik seluruh pegawai termasuk pada upaya paksa dan penyadapan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

 

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X