KPK Harap Menkumham Jalani Perintah Presiden Pelajari Draf RUU KPK dengan Baik

Kompas.com - 09/09/2019, 16:04 WIB
Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) yang juga dikenal sebagai Juru Bicara KPK, Febri Diansyah KOMPAS.COM/HADI MAULANAKepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) yang juga dikenal sebagai Juru Bicara KPK, Febri Diansyah

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menghormati langkah Presiden Joko Widodo yang meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mempelajari draf revisi Undang-undang KPK.

Juru Bicara Febri Diansyah berharap perintah itu dapat membungkam suara-suara yang menyebut bahwa Presiden Jokowi telah menyetujui revisi UU KPK yang diusulkan DPR.

"Kami berharap perintah tersebut bisa dijalankan sebaik-baiknya. Jangan sampai ada kesimpulan-kesimpulan yang prematur apalagi ada klaim dan tuduhan dari sejumlah politisi seolah-olah Presiden sudah menyetujui RUU KPK inisiatif DPR tersebut," kata Febri kepada wartawan, Senin (9/9/2019).

Baca juga: Menkumham: Presiden Jokowi Minta Pelajari Draf Revisi UU KPK

Febri menuturkan, Jokowi sebaiknya tidak hanya menjadikan penilaian Menkumham sebagai satu-satunya pertimbangan dalam menentukan berlanjut atau tidak berlanjutnya revisi UU KPK.

Presiden juga perlu mempertimbangkan suara-suara penolakan yang diserukan oleh banyak kelompok masyarakat, seperti guru besar dan dosen dari berbagai perguruan tinggi hingga tokoh-tokoh agama.

"Penolakan publik atas revisi UU KPK tersebut tentu bukan tanpa alasan. Dari yang kita baca bersama, jika revisi terjadi yang mengandung poin-poin seperti yang dibahas akhir-akhir ini, maka bukan tidak mungkin KPK akan lumpuh dan kemudian mati," kata Febri.

Baca juga: Saat DPR dan KPK Saling Lempar Bola Panas soal Revisi UU KPK...

Diberitakan sebelumnya, Yasonna mengaku telah diperintahkan oleh Jokowi untuk mempelajari draf revisi UU KPK yang diusulkan oleh DPR.

"Kan saya diberikan draf  Revisi UU KPK untuk saya pelajari. Itu saja dulu. Kita akan pelajari dulu, kita lihat nanti seperti apa," kata Yasonna usai menghadap Jokowi.

Saat ditanya mengenai penolakan publik soalrevisi UU KPK, Yasonna enggan berkomentar lebih jauh.

Begitu juga saat ditanya soal poin-poin dalam revisi itu yang bisa melemahkan KPK, politisi PDI-P ini menutup mulut rapat-rapat.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X