Kompas.com - 09/09/2019, 15:17 WIB
Menkopolhukam Wiranto (tengah) bersama Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (kanan) dan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (kiri) menyampaikan keterangan usai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo terkait Papua dan Papua Barat di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (30/8/2019). Presiden menyampaikan arahan kepada aparat untuk melindungi harkat dan martabat rakyat Papua, segera memperbaiki sarana prasarana yang rusak, serta menindak tegas pelaku anarkisme dan rasialisme. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/nz. ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARIMenkopolhukam Wiranto (tengah) bersama Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (kanan) dan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (kiri) menyampaikan keterangan usai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo terkait Papua dan Papua Barat di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (30/8/2019). Presiden menyampaikan arahan kepada aparat untuk melindungi harkat dan martabat rakyat Papua, segera memperbaiki sarana prasarana yang rusak, serta menindak tegas pelaku anarkisme dan rasialisme. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/nz.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyebutkan bahwa kondisi di Provinsi Papua dan Papua Barat dari laporan yang diterima per Senin (9/9/2019) aman dan kondusif.

Kendati demikian, masih ada provokasi dan selebaran-selebaran gelap yang terjadi di kedua provinsi tersebut untuk menghasut masyarakat.

"Per 9 September, laporan yang kami terima. Seluruh kondisi di Provinsi Papua dan Papua Barat, aman dan kondusif. Aktivitas sosial kemasyarakatan berjalan normal. Namun masih ada provokasi, selebaran-selebaran gelap," ujar Wiranto sebelum memimpin rapat koordinasi perkembangan situasi terkini Papua dan Papua Barat, di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Senin (9/9/2019).

Baca juga: Gubernur Pusing Tahu 300 Mahasiswa Asal Papua Pulang Kampung

Provokasi dan hasutan tersebut, kata dia, berupa dorongan kepada masyarakat Papua dan Papua Barat untuk terus menggelar aksi unjuk rasa susulan.

Hal tersebut terus dimonitor, karena pihaknya juga sudah mengetahui siapa pelaku atas aksi provokasi dan penghasutan tersebut.

"Kami sudah memastikan terjadinya unjuk rasa, kerusuhan, kerusakan, pembakaran itu memang dipicu dan diorganisir oleh kelompok-kelompok yang sudah kami jelaskan," ujar Wiranto.

"Ini satu konspirasi antara kekuatan yang ada di luar, Benny Wenda CS di sana yang terus memprovokasi, memberi info-info tidak benar dengan yang ada di dalam, unsur KNPB. Itu sudah sangat jelas," ucap dia.

Baca juga: Ini Peran Auktor Intelektualis Lapangan Kerusuhan Papua dan Papua Barat

Adapun Komite Nasional Papua Barat (KNPB) disebutkan oleh pihak kepolisian menjadi salah satu organisasi yang melatarbelakangi kerusuhan di Papua dan Papua Barat.

Selain KNPB, United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) juga menjadi organisasi lainnya.

"Kami sudah minta mereka menghentikan aktivitas itu. Hentikan provokasi, menghasut masyarakat Papua dan Papua Barat," kata Wiranto. 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Babak Baru Kasus Korupsi Satelit Kemenhan yang Diduga Rugikan Negara Miliaran Rupiah…

Babak Baru Kasus Korupsi Satelit Kemenhan yang Diduga Rugikan Negara Miliaran Rupiah…

Nasional
Pemerintah Terima 651.130 Dosis Vaksin AstraZeneca dari Jepang

Pemerintah Terima 651.130 Dosis Vaksin AstraZeneca dari Jepang

Nasional
Hakim-Panitera Terjaring OTT KPK di Surabaya, Diduga Terkait Penanganan Perkara

Hakim-Panitera Terjaring OTT KPK di Surabaya, Diduga Terkait Penanganan Perkara

Nasional
TNI AL Segera Dapat Hibah 3 Kapal Perang 'Korvet' dari Korea Selatan

TNI AL Segera Dapat Hibah 3 Kapal Perang "Korvet" dari Korea Selatan

Nasional
Jokowi Minta Masyarakat Jangan Gegabah soal Omicron, Anggota DPR: Pemerintah Juga Perlu Berbenah

Jokowi Minta Masyarakat Jangan Gegabah soal Omicron, Anggota DPR: Pemerintah Juga Perlu Berbenah

Nasional
Jokowi Sebut Istana dan Sejumlah Kementerian Akan Pindah ke IKN Baru pada 2024

Jokowi Sebut Istana dan Sejumlah Kementerian Akan Pindah ke IKN Baru pada 2024

Nasional
Tak Hanya Panitera dan Pengacara, KPK Juga Tangkap Hakim PN Surabaya

Tak Hanya Panitera dan Pengacara, KPK Juga Tangkap Hakim PN Surabaya

Nasional
Polri Sebut Operasi Damai Cartenz Digelar di 5 Wilayah Papua yang Rawan Kekerasan KKB

Polri Sebut Operasi Damai Cartenz Digelar di 5 Wilayah Papua yang Rawan Kekerasan KKB

Nasional
Rentetan 3 OTT KPK dalam 14 Hari: Dari Wali Kota Bekasi, Bupati PPU, hingga Bupati Langkat

Rentetan 3 OTT KPK dalam 14 Hari: Dari Wali Kota Bekasi, Bupati PPU, hingga Bupati Langkat

Nasional
OTT KPK di Surabaya, Panitera dan Pengacara Ditangkap

OTT KPK di Surabaya, Panitera dan Pengacara Ditangkap

Nasional
Wapres Akan Tinjau Lokasi Terdampak Gempa Bumi di Pandeglang

Wapres Akan Tinjau Lokasi Terdampak Gempa Bumi di Pandeglang

Nasional
Jokowi Sebut Proses Pemindahan Ibu Kota Negara Bisa sampai 20 Tahun

Jokowi Sebut Proses Pemindahan Ibu Kota Negara Bisa sampai 20 Tahun

Nasional
Risma Sebut Rp 2,7 Triliun Dana Bansos Tertahan di Bank Himbara

Risma Sebut Rp 2,7 Triliun Dana Bansos Tertahan di Bank Himbara

Nasional
Guru PPPK Bisa Jadi Kepala Sekolah, Apa Saja Kriterianya?

Guru PPPK Bisa Jadi Kepala Sekolah, Apa Saja Kriterianya?

Nasional
Jokowi: Ibu Kota Negara Baru Dirancang untuk 1,5 Juta Penduduk

Jokowi: Ibu Kota Negara Baru Dirancang untuk 1,5 Juta Penduduk

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.